Portal Berita Ekonomi Senin, 22 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:01 WIB. Milenial - Menperin: Skill yang harus dikuasai milenial adalah penguasaan data, artificial intelligence, IoT (device, network, aplikasi)
  • 18:58 WIB. IDF 2019 - 75 startup skala kecil menengah, 15 startup besar, dan 60 venture capital dipertemukan di IDEA Space
  • 18:53 WIB. Stimulus - Menteri Perindustrian: Segera diterbitkan regulasi PPnBM untuk otomotif berbasis emisi dan tax holiday untuk electric battery
  • 18:04 WIB. Pertahanan - Rabu, China akan meluncurkan buku putih pertahanan nasional
  • 17:58 WIB. Turki - Pemerintah Turki akan balas AS karena dikeluarkan dari program Jet Tempur F35
  • 17:28 WIB. Korea - Setelah bir dan paket tour, boikot Korea terhadap Jepang bisa menyentuh mobil mewah (analis).
  • 16:38 WIB. Ekspor - Diterima dunia, ekspor mobil ditarget 1 juta unit.
  • 16:20 WIB. Susi - Menteri Susi beri peringatan keras untuk industri plastik.
  • 16:03 WIB. IHSG - IHSG ditutup merah 0,36% di akhir sesi II.
  • 15:54 WIB. Hong Kong - Sekelompok manusia bertopeng menyerang para demonstran dan komuter di stasiun MRT.
  • 15:06 WIB. Wine - Ekspor wine Australia ke China memecahkan rekor, naik 7% menjadi US$1,2 miliar.
  • 14:54 WIB. Trump - Donald Trump terus menyerang 4 anggota kongres 'The Squad', mengatakan mereka tidak mampu mencintai AS.

Wah, Tim Hukum Prabowo Hina MK?

Wah, Tim Hukum Prabowo Hina MK? - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Ketua Tim Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ali Nurdin, menganggap Tim Hukum Prabowo-Sandiaga telah menghina Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran mengkhawatirkan MK menjadi mahkamah kalkulator.

Ia menambahkan, lebih dari sepertiga permohonan pemohon berulang kali menuntut MK jangan bertindak sebagai mahkamah kalkulator. Menurutnya, pemohon meminta MK bertindak sebagai pengawal konstitusi yang dapat mengadili kecurangan pemilu atau pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) karena melanggar azas pemilu luber-jurdil.

"Permohonan seperti ini berbeda dari umumnya yang menitikberatkan pada materi pemeriksaan perkara yang menyangkut substansi permasalahan mengenai fakta-fakta hukum adanya berbagai jenis pelanggaran pemilu, yang berpengaruh terhadap perolehan suara paslon," ujarnya di Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Baca Juga: Tanggapan KPU Soal Link Berita pada Sidang di MK Keren

Ia menambahkan, KPU melihat seakan-akan terjadi pengalihan isu dari ketidakmampuan Tim Hukum 02 Prabowo-Sandi dalam merumuskan berbagai fakta hukum yang jadi daftar perkara di persidangan.

Menyebut MK jangan menjadi mahkamah kalkulator, dalil tersebut terkesan mengada-ngada dan cenderung menggiring opini publik seakan-akan MK akan bertindak tidak adil.

"Seakan-akan apabila nantinya permohonan pemohon ditolak MK maka MK telah bersikap tidak adil. Apabila kekhawatiran termohon benar, maka dalil-dalil pemohon yang mempertanyakan independensi dan kewenangan mahkamah akan sangat membahayakan kelangsungan demokrasi," katanya.

"Oleh karena itu dalil pemohon yang mengkhawatirkan mahkamah menjadi mahkamah kalkulator adalah suatu bentuk penghinaan terhadap eksistensi MK yang sudah dibangun oleh yang mulia MK," sambungnya.

Partner Sindikasi Konten: Okezone

Tag: Prabowo Subianto Djojohadikusumo, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Mahkamah Konstitusi

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,741.34 3,703.91
British Pound GBP 1.00 17,552.48 17,370.42
China Yuan CNY 1.00 2,040.90 2,020.54
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,033.00 13,893.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,880.64 9,780.67
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,798.20 1,780.13
Dolar Singapura SGD 1.00 10,310.80 10,204.19
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,740.82 15,578.22
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,412.69 3,374.54
Yen Jepang JPY 100.00 12,998.33 12,865.08

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6456.539 53.245 652
2 Agriculture 1359.948 0.169 21
3 Mining 1656.555 1.125 49
4 Basic Industry and Chemicals 836.222 20.201 72
5 Miscellanous Industry 1262.035 -2.850 49
6 Consumer Goods 2419.754 33.936 53
7 Cons., Property & Real Estate 497.831 2.310 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1241.954 8.326 74
9 Finance 1325.581 8.757 91
10 Trade & Service 819.503 2.647 163
No Code Prev Close Change %
1 POLU 1,260 1,575 315 25.00
2 PAMG 416 520 104 25.00
3 GLOB 505 630 125 24.75
4 PICO 486 605 119 24.49
5 KIOS 520 630 110 21.15
6 FUJI 123 143 20 16.26
7 ASBI 340 384 44 12.94
8 ARKA 1,035 1,165 130 12.56
9 TMPO 162 180 18 11.11
10 IKBI 274 298 24 8.76
No Code Prev Close Change %
1 KBLV 436 390 -46 -10.55
2 KAYU 498 448 -50 -10.04
3 IIKP 62 57 -5 -8.06
4 SRAJ 310 286 -24 -7.74
5 SAPX 745 690 -55 -7.38
6 MINA 1,400 1,300 -100 -7.14
7 NICK 266 248 -18 -6.77
8 PBSA 760 710 -50 -6.58
9 TNCA 324 304 -20 -6.17
10 DSFI 135 127 -8 -5.93
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 350 352 2 0.57
2 BHIT 81 85 4 4.94
3 MNCN 1,365 1,435 70 5.13
4 IPTV 242 248 6 2.48
5 BPTR 97 104 7 7.22
6 POSA 214 204 -10 -4.67
7 BDMN 4,840 5,100 260 5.37
8 ANTM 950 940 -10 -1.05
9 LPKR 278 284 6 2.16
10 BBRI 4,450 4,480 30 0.67