Bappenas Kerja Sama dengan Papua Barat Terkait Pembangunan Rendah Karbon

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Provinsi Papua Barat tentang mengutamakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Kerja sama tersebut dilakukan dengan penandatangan nota kesepamahaman yang dilakukan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro dengan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Menteri Bambang mengatakan, terdapat empat fokus utama dari kerja sama PRK dengan Papua Barat, yaitu penyiapan integrasi kebijakan PRK di provinsi, penyusunan dokumen Rencana PRK Daerah, penguatan sistem online Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) PRK, serta dukungan penyiapan kegiatan PRK di Papua Barat.

Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota, Bappenas Jaring Masukan Mantan Duta Besar

“Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, saya mendorong pelaksanaan aksi penurunan emisi GRK sebagai bagian yang terintegrasi, tidak terpisahkan, dan dilaksanakan secara seimbang dengan pembangunan ekonomi dan sosial," jelas Menteri Bambang dalam sambutannya, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Dalam keterangannya, Kementerian PPN/Bappenas menjelaskan bahwa PRK diwujudkan melalui kegiatan pembangunan yang secara cermat menghitung dan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung SDA serta lingkungan, termasuk tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang ditimbulkan. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan, pelaksanaan PRK harus komprehensif, dilaksanakan dari Sumatra hingga Papua.

Sebelumnya tiga provinsi yang telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pembangunan Rendah Karbon dengan Kementerian PPN/Bappenas adalah Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Baca Juga: Kepala Bappenas Bersama Ratusan Pemimpin Startup Diskusi Bahas...

Pada akhir sambutannya, Menteri Bambang mendorong komitmen dan partisipasi aktif dari seluruh pemerintah provinsi di Indonesia untuk mendukung PRK.

“Saya memandang perencanaan PRK ini harus segera disinergikan dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah provinsi dengan melibatkan seluruh instansi, SKPD dan segenap jajarannya dalam mendukung agenda PRK ini. Untuk itu, kami berinisiatif untuk melakukan inklusi dan pendampingan perencanaan PRK secara intensif untuk pemerintah provinsi. Beberapa provinsi akan menjadi percontohan, dan tentu saja kami harapkan dapat segera diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia,” pungkas Menteri Bambang.