Portal Berita Ekonomi Senin, 22 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:04 WIB. Pertahanan - Rabu, China akan meluncurkan buku putih pertahanan nasional
  • 17:58 WIB. Turki - Pemerintah Turki akan balas AS karena dikeluarkan dari program Jet Tempur F35
  • 17:28 WIB. Korea - Setelah bir dan paket tour, boikot Korea terhadap Jepang bisa menyentuh mobil mewah (analis).
  • 16:38 WIB. Ekspor - Diterima dunia, ekspor mobil ditarget 1 juta unit.
  • 16:20 WIB. Susi - Menteri Susi beri peringatan keras untuk industri plastik.
  • 16:03 WIB. IHSG - IHSG ditutup merah 0,36% di akhir sesi II.
  • 15:54 WIB. Hong Kong - Sekelompok manusia bertopeng menyerang para demonstran dan komuter di stasiun MRT.
  • 15:18 WIB. PLN - PLN mengalirkan listrik ke Pulau Seraya Besar, NTT, dengan PLTS komunal 190 kWp.
  • 15:06 WIB. Wine - Ekspor wine Australia ke China memecahkan rekor, naik 7% menjadi US$1,2 miliar.
  • 14:54 WIB. Trump - Donald Trump terus menyerang 4 anggota kongres 'The Squad', mengatakan mereka tidak mampu mencintai AS.
  • 14:02 WIB. PTPP - Sektor energi menjadi penyumbang terbesar perolehan kontrak baru PT PP.
  • 12:41 WIB. PTPP - PT PP mencatatkan kontrak baru senilai Rp 14,8 triliun hingga Juli 2019.

Pemerintahan Jokowi Diminta untuk Rem Utang

Pemerintahan Jokowi Diminta untuk Rem Utang - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Pemerintahan Joko Widodo disarankan untuk mengerem kenaikan utang, baik utang luar negeri maupun obligasi dalam negeri. Rasio penerimaan pajak diperkirakan terlalu terlalu rendah terhadap PDB.

"Jangan hanya melihat profil utang dari sisi rasio utang, yaitu jumlah utang sebagai rasio terhadap PDB. Untuk Indonesia, rasio ini kurang lengkap menggambarkan posisi yang sesungguhnya. Kenapa? Karena rasio penerimaan pajak kita terhadap PDB terlalu rendah," kata ekonom Indef, Dradjad Wibowo, Selasa (18/6/2019).

Padahal, lanjutnya, pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang kemudian menjadi cerminan dari kemampuan Indonesia membayar utang pemerintah. Maksudnya di sini, katanya, membayar utang tanpa harus mengorbankan terlalu banyak program yang lain dan atau menambah terlalu banyak utang baru.

Baca Juga: Meski Meningkat, ULN RI Tetap Terkendali

Dradjad mencontohkan, tahun 2019. Pagu pembayaran bunga utang pemerintah dalam APBN adalah Rp275,8 triliun. Pembayaran pokok utang pemerintah Rp409 triliun. Jadi totalnya Rp685 triliun. Target penerimaan perpajakan, termasuk cukai, dalam APBN 2019 adalah Rp1786,4 triliun. Sementara target pendapatan negara Rp2165,1 triliun.

"Artinya, pembayaran pokok dan bunga utang pemerintah memakan 38,3% dari penerimaan perpajakan, atau 31,6% dari pendapatan negara," paparnya.

Pembayaran pokok dan bunga utang di atas, papar Dradjad, jauh lebih besar dari anggaran pendidikan Rp492,5 triliun, anggaran infrastruktur Rp415 triliun, dan anggaran kesehatan Rp123,1 triliun.

"Bahkan jika anggaran pendidikan dan kesehatan digabung, jumlahnya hanya Rp615,6 triliun. Atau kalah Rp69 triliun dari pembayaran pokok dan bunga utang," kata Dradjad.

Baca Juga: Gara-Gara Utang, Cadangan Devisa RI Melorot US$4 Miliar

Jadi, kata Dradjad, terlihat jelas betapa besar utang memakan jatah yang semestinya bisa dipakai untuk program lain. Misalnya untuk melunasi semua utang BPJS Kesehatan kepada rumah sakit.

"Itu yang saya sebut sebagai biaya oportunitas (opportunity cost) dari pembayaran utang, pokok, dan bunganya. Opportunity cost ini sudah terlalu besar. Bahkan kita pun terpaksa berutang lagi dan berutang lagi untuk membiaya APBN," ungkapnya.

Ditambahkannya, utang swasta trennya sudah wajib diwaspadai. Jangan sampai utang luar negeri swasta dan juga BUMN, menjadi tidak terkendali, yang dapat meningkatkan country risks Indonesia dengan signifikan.

Partner Sindikasi Konten: Republika

Tag: Utang Luar Negeri (ULN)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,741.34 3,703.91
British Pound GBP 1.00 17,552.48 17,370.42
China Yuan CNY 1.00 2,040.90 2,020.54
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,033.00 13,893.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,880.64 9,780.67
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,798.20 1,780.13
Dolar Singapura SGD 1.00 10,310.80 10,204.19
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,740.82 15,578.22
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,412.69 3,374.54
Yen Jepang JPY 100.00 12,998.33 12,865.08

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6456.539 53.245 652
2 Agriculture 1359.948 0.169 21
3 Mining 1656.555 1.125 49
4 Basic Industry and Chemicals 836.222 20.201 72
5 Miscellanous Industry 1262.035 -2.850 49
6 Consumer Goods 2419.754 33.936 53
7 Cons., Property & Real Estate 497.831 2.310 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1241.954 8.326 74
9 Finance 1325.581 8.757 91
10 Trade & Service 819.503 2.647 163
No Code Prev Close Change %
1 POLU 1,260 1,575 315 25.00
2 PAMG 416 520 104 25.00
3 GLOB 505 630 125 24.75
4 PICO 486 605 119 24.49
5 KIOS 520 630 110 21.15
6 FUJI 123 143 20 16.26
7 ASBI 340 384 44 12.94
8 ARKA 1,035 1,165 130 12.56
9 TMPO 162 180 18 11.11
10 IKBI 274 298 24 8.76
No Code Prev Close Change %
1 KBLV 436 390 -46 -10.55
2 KAYU 498 448 -50 -10.04
3 IIKP 62 57 -5 -8.06
4 SRAJ 310 286 -24 -7.74
5 SAPX 745 690 -55 -7.38
6 MINA 1,400 1,300 -100 -7.14
7 NICK 266 248 -18 -6.77
8 PBSA 760 710 -50 -6.58
9 TNCA 324 304 -20 -6.17
10 DSFI 135 127 -8 -5.93
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 350 352 2 0.57
2 BHIT 81 85 4 4.94
3 MNCN 1,365 1,435 70 5.13
4 IPTV 242 248 6 2.48
5 BPTR 97 104 7 7.22
6 POSA 214 204 -10 -4.67
7 BDMN 4,840 5,100 260 5.37
8 ANTM 950 940 -10 -1.05
9 LPKR 278 284 6 2.16
10 BBRI 4,450 4,480 30 0.67