Portal Berita Ekonomi Minggu, 21 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:28 WIB. Indonesia Open - Jepang  juara umum Indonesia Open 2019 setelah meraih dua gelar.
  • 15:10 WIB. Investor - Perusahaan global private equity sedang mencari dana segar dari Israel, yang sedang kelebihan dana.
  • 14:54 WIB. Bandara - Menhub ingin runaway 3 bisa dioperasikan pada 17 Agustus.
  • 14:01 WIB. Real Madrid - Zidane berharap Gareth Bale segera keluar dari Madrid.
  • 13:14 WIB. Wagub DKI - Gerindra: Wagub DKI Jakarta urusan DPRD, bukan kami.
  • 12:01 WIB. Plastik - Menteri KKP: Indonesia produsen sampah plastik no.2 di dunia.
  • 07:18 WIB. Apollo - Rekaman asli pendaratan Apollo 11 terjual US$1,8 juta pada lelang di Sotheby's.
  • 05:09 WIB. Bilateral - China puji hubungan diplomatik 35 tahun dengan Uni Emirat Arab sebagai hubungan terbaik 
  • 04:53 WIB. Ekspansi - Top Glove asal Malaysia akan buka pabrik pertama di Vietnam tahun depan

AFPI Ingatkan Masyarakat Gunakan Fintech Legal dan Terdaftar OJK

AFPI Ingatkan Masyarakat Gunakan Fintech Legal dan Terdaftar OJK - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan hanya menggunakan fintech peer to peer (P2P) lending yang legal, atau yang sudah terdaftar maupun berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini harus dilakukan agar keamanan dan kenyamanan masyarakat saat peminjaman dan bertransaksi terlindungi.

“Demi memberikan perlindungan kepada masyarakat, AFPI menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih penyelenggara Fintech Lending. Pastikan yang sudah terdaftar di OJK,” kata Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas AFPI, Tumbur Pardede di Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Tumbur menambahkan AFPI merupakan mitra OJK dalam mengawasi dan memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dan masyarakat yang menggunakan jasa Fintech Lending. Seluruh praktek bisnis anggota AFPI mengacu arsitektur AFPI yang diawasi oleh Komite Etik. Arsitektur AFPI terdiri dari policy advocacy, code of conduct (CoC atau pedoman perilaku sebagai dasar AFPI menjalankan market conduct), literasi dan edukasi, data, knowledge, intelligence dan kolaborasi.

Baca Juga: AFPI Sebut Penyaluran Pinjaman Online Bisa Tumbuh 2x Lipat di 2019

Sebagai tindakan antisipatif, AFPI telah menerapkan standardisasi dan juga sertifikasi bagi proses penagihan, yakni pelarangan penyalahgunaan data nasabah dan kewajiban melaporkan prosedur penagihan.

Selain itu, AFPI menerapkan Sertifikasi Manajemen Risiko Fintech Lending dan melakukan Pemutakhiran Manajemen Risiko di Industri 4.0 bagi seluruh anggotanya. Tidak hanya penagih, AFPI juga tengah melakukan pembekalan dan sertifikasi kepada para pemegang saham, komisaris dan direksi penyelenggara Fintech Lending.

Tumbur melanjutkan, memasuki era digital 4.0 dengan ciri dan kemampuan global dan lintas negara secara online, memiliki konsekuensi akan dampak negatif dari pihak-pihak yang memiliki tujuan negatif yakni ikut mendompleng dalam industri digital ini. Begitu juga dengan industri Fintech Lending yang saat ini mengalami kemajuan pesat yang mampu menciptakan alternatif pendanaan bagi masyarakat, juga terdapat para pelaku yang bertindak secara ilegal yang merugikan masyarakat.

Baca Juga: Segini Harga Saham Perusahaan Fintech dan E-Commerce Pertama yang Mau Masuk Bursa

“AFPI telah melakukan serangkaian kebijakan, Code of Conduct dan hal-hal lainnya sekaligus melakukan literasi keuangan. Untuk itu AFPI juga mengharapkan masyarakat lebih bijak dan waspada terhadap keberadaan pihak-pihak ilegal tersebut,” tutur Tumbur.

Tak hanya itu, AFPI mendukung upaya OJK untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat, yakni mengenai pembatasan akses data digital pribadi oleh Fintech Lending. Selama belum ada undang-undang (UU) perlindungan data pribadi yang bisa menjerat pelaku penyalahgunaan data ini, Fintech Lending hanya bisa mengakses data tiga fitur dari smartphone (gawai) nasabah peminjamnya, yakni kamera, mikrofon, dan lokasi.

“Ini yang membedakan antara fintech legal dan ilegal. Kalau ilegal pasti akan mengakses semua data pribadi nasabahya. Seluruh member AFPI diminta untuk taat pada aturan yang ditetapkan OJK ini,” ucap Tumbur.

Keberadaan fintech ilegal masih sangat merugikan industri Fintech Lending ini. Sejak Januari 2018, Satgas Waspada Investasi OJK telah memblokir 947 entitas fintech ilegal dimana untuk tahun 2019 sendiri mencapai 543 fintech ilegal yang diblokir dan pada 2018 sebanyak 404 fintech ilegal. Perusahaan fintech dikatakan ilegal karena tidak terdaftar di OJK, dimana sesuai dengan Peraturan OJK No.77 Tahun 2016 disebutkan bahwa seluruh penyelenggaran fintech lending harus terdaftar di OJK.

Data OJK mencatatkan hingga April 2019 jumlah pinjaman dari fintech lending yang terdaftar sebesar Rp 37,01 triliun atau tumbuh 63,33% dibandingkan akhir tahun lalu atau year to date (ytd) Rp 22,66 triliun. Dari sisi penyelenggara, saat ini sebanyak 113 fintech lending terdaftar dimana 7 fintech lending diantaranya berstatus berizin. Dari seluruh fintech lending ini, 6 diantaranya merupakan fintech syariah.

Tag: Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Financial Technology (Fintech)

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Kumairoh

Foto: Tanayastri Dini Isna

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,728.00 3,690.58
British Pound GBP 1.00 17,543.07 17,366.04
China Yuan CNY 1.00 2,037.30 2,016.90
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,983.00 13,843.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,884.58 9,784.23
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,789.94 1,771.79
Dolar Singapura SGD 1.00 10,307.39 10,202.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,750.45 15,588.60
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.02 3,366.49
Yen Jepang JPY 100.00 13,003.81 12,872.42

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6456.539 53.245 652
2 Agriculture 1359.948 0.169 21
3 Mining 1656.555 1.125 49
4 Basic Industry and Chemicals 836.222 20.201 72
5 Miscellanous Industry 1262.035 -2.850 49
6 Consumer Goods 2419.754 33.936 53
7 Cons., Property & Real Estate 497.831 2.310 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1241.954 8.326 74
9 Finance 1325.581 8.757 91
10 Trade & Service 819.503 2.647 163
No Code Prev Close Change %
1 POLU 1,260 1,575 315 25.00
2 PAMG 416 520 104 25.00
3 GLOB 505 630 125 24.75
4 PICO 486 605 119 24.49
5 KIOS 520 630 110 21.15
6 FUJI 123 143 20 16.26
7 ASBI 340 384 44 12.94
8 ARKA 1,035 1,165 130 12.56
9 TMPO 162 180 18 11.11
10 IKBI 274 298 24 8.76
No Code Prev Close Change %
1 KBLV 436 390 -46 -10.55
2 KAYU 498 448 -50 -10.04
3 IIKP 62 57 -5 -8.06
4 SRAJ 310 286 -24 -7.74
5 SAPX 745 690 -55 -7.38
6 MINA 1,400 1,300 -100 -7.14
7 NICK 266 248 -18 -6.77
8 PBSA 760 710 -50 -6.58
9 TNCA 324 304 -20 -6.17
10 DSFI 135 127 -8 -5.93
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 350 352 2 0.57
2 BHIT 81 85 4 4.94
3 MNCN 1,365 1,435 70 5.13
4 IPTV 242 248 6 2.48
5 BPTR 97 104 7 7.22
6 POSA 214 204 -10 -4.67
7 BDMN 4,840 5,100 260 5.37
8 ANTM 950 940 -10 -1.05
9 LPKR 278 284 6 2.16
10 BBRI 4,450 4,480 30 0.67