Portal Berita Ekonomi Kamis, 22 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:43 WIB. Brexit - Prancis memperkirakan akan terjadi 'no deal Brexit'
  • 06:23 WIB. Mandiri - Mandiri akan mengembangkan ekosistem untuk mengoptimalisasi usaha kopi.
  • 06:14 WIB. Amazon - Di Indian Amazon sudah mempekerjakan 62.000 orang.
  • 23:43 WIB. Israel - Korsel dan Israel sepakati perdagangan bebas untuk hadapi peningkatan proteksionisme di banyak negara
  • 23:29 WIB. James Bond - 'No Time to Die' akan jadi judul film James Bond ke-25.
  • 23:17 WIB. Hyderabad - Amazon membangun kampus terbesarnya di India.
  • 23:10 WIB. Beijing - China akan memberi sanksi bagi perusahaan yang terlibat penjualan F-16 ke Taiwan.
  • 21:51 WIB. Gojek - Kabinet Malaysia beri lampu hijau Gojek bisa mengaspal di sana.
  • 19:03 WIB. Xiaomi - Laba Xiaomi di kuartal II 2019 anjlok 87%.

Pemerintah Godok Kriteria Kripto yang Boleh Diperdagangkan

Pemerintah Godok Kriteria Kripto yang Boleh Diperdagangkan - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Sebagai salah satu perangkat dari teknologi blockchain, keberadaan aset kripto (cryptocurrency) masih menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Untuk itu, pemerintah terus menyempurnakan regulasi terkait keberadaan aset kripto sebagai komoditas, bukan sebagai alat pembayaran.

Kepala Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Dharmayugo Hermansyah mengatakan, pemerintah dalam hal ini Bappebti dalam beberapa kesempatan mencoba menyusun kriteria jenis-jenis kripto yang bisa diperdagangkan atau di-listing.

Misalnya, kripto tersebut sudah pernah listed di beberapa perusahaan, dengan kata lain sudah diakui. Itu berlaku untuk kripto yang dihasilkan fintech lokal maupun luar negeri. Setidaknya saat ini sudah ada dua fintech telah melalui proses evaluasi (Sandbox) di OJK, salah satunya milik Grup Sinarmas.

"Prinsipnya, Bappebti punya counter part dengan beberapa stakeholder. Dari awal kripto kalau sebagai komoditas itu izinnya di Bappebti, kalau fintech di OJK. Jadi, kriterianya masih digodok saat ini karena enggak sembarangan kripto bisa diperdagankan, dia harus berbasis blockchain, harus ada penjaminan the real technology blockchain itu sendiri," kata dia di sela acara Halalbihalal Crypto yang digelar Triv dan Tezos baru-baru ini.

Ditambahkan dia, kriteria lain termasuk programmer blockchain harus memiliki lisence yang diakui asosiasi. Di atasnya lagi harus ada perssetujuan dari pemerintah yang selama ini meneliti perkembangan blockchain. Nantinya untuk ICO juga akan dipertimbangkan apakah bisa masuk dalam komoditas berjangka, namun belum disepakati siapa yang akan mengatur perizinan ICO.

Dharmayugo yang menjadi salah satu perumus regulasi kripto saat masih di Bappebti dulu pun menekankan, aturan pemerintah terkait kripto dan blockchain terus di-update mengikuti perkembangan pasar.

Baca Juga: Mengintip Cara Kerja Libra: Mata Uang Kripto Facebook

Misalnya saat ini sebagai aset yang diperdagangkan di bursa berjangka sebagai perdagangan fisik (tangible dan intangible), transaksi kripto dilakukan lewat skema exchanger. Semua penyelenggara berbagai jenis kripto yang diakui, baik etherium, bitcoin, dan sebagainya (seperti Triv, Luno, Indodax), mendaftarkan diri untuk menjadi anggota di bursa, kemudian mengajukan proposal untuk memperdagangkan produknya.

Oleh bursa kemudian diajukan ke Bappebti untuk diajukan persetujuan. Exchanger-lah yang akan memperdagangkan produknya ke masyarakat.

"Sistem lama beda, masyarakat setor uangnya langsung ke penyedia platform kripto dan enggak ada lembaga kliring ataupun depositori. Sekarang ada lembaga kliring yang fungsinya semisal saat seller menjual, pembayarannya dia akan minta ke kliring agar buyer menyetor. Ada juga lembaga depositori yang menyimpan kriptonya. Semula dua proses ini dipegang oleh exchanger. Saat ini mereka hanya sebagai platform atau marketplace saja," papar Dharmayugo. 

Menurutnya, pemerintah sedang giat-giatnya memperluas aplikasi blockchain tidak sebatas kripto. Misalnya di dunia perbankan ataupun pengganti formulir C1 untuk pemilu mendatang.

"Untuk transfer uang misalnya, memang sekarang asosiasi lagi minta perbankan menggunakan basis blockchain. Atau misalnya formulir C1. Ada kemungkinan pemilu depan pakai blockchain," tambah dia. 

Disambut Pelaku Pasar

Business Development Manager Triv, Jordan Simanjuntak melihat peran pemerintah dalam meregulasi pasar menjadi pendorong kenaikan bitcoin. Peraturan pemerintah memberikan jaminan atas bisnis dan perkembangan bitcoin.

Baca Juga: Teknologi Blockchain, Si Rentan yang Penuh Potensi

"Regulasi pemerintah arahnya positif, mereka mulai membuka diri dan mempelajari teknologi blockchain. Saya harap penggiat kripto juga mulai aktif bertranskasi di bitcoin dan semakin merasa aman karena bitcoin sudah diakui sebagai komoditas. Kami berdiri sejak 2015 dan terus melakukan edukasi pasar, salah satunya lewat halalbihalal," kata dia. 

Ditambahkan Jordan, ia mengapresiasi upaya pemerintah karena telah melakukan pekerjaan yang tidak mudah. Jika pemerintah melepas begitu saja, masyarakat berpotensi kehilangan investasinya, pada saat yang sama blockchain sebagai teknologi baru tidak bisa dikekang karena perlu inovasi.

"Sama seperti tekfin lain, blockchain masih di tahap awal dan seiring waktu akan makin membaik dan aman. Kami sendiri ada tiga lapis atau multilayer security untuk pengguna kami, yaitu otentikasi lewat email, mobile phone, dan Google Authenticator," tambah dia.

Tag: Cryptocurrency, Blockchain

Penulis: Yosi Winosa

Editor: Rosmayanti

Foto: Yosi Winosa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,820.93 3,782.86
British Pound GBP 1.00 17,441.04 17,266.80
China Yuan CNY 1.00 2,034.56 2,014.40
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,330.00 14,188.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,718.61 9,620.88
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,827.15 1,808.98
Dolar Singapura SGD 1.00 10,354.05 10,249.96
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,904.87 15,745.84
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,435.63 3,398.32
Yen Jepang JPY 100.00 13,462.98 13,325.82

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6252.967 -42.771 651
2 Agriculture 1352.538 3.379 21
3 Mining 1594.204 -6.101 49
4 Basic Industry and Chemicals 839.668 -9.022 72
5 Miscellanous Industry 1141.967 -9.977 49
6 Consumer Goods 2401.664 -24.300 53
7 Cons., Property & Real Estate 504.990 0.189 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1224.736 -5.147 74
9 Finance 1248.608 -11.827 91
10 Trade & Service 790.366 1.634 162
No Code Prev Close Change %
1 ARTO 665 830 165 24.81
2 KOTA 404 490 86 21.29
3 JIHD 525 630 105 20.00
4 KONI 500 595 95 19.00
5 MKNT 53 62 9 16.98
6 POLY 69 78 9 13.04
7 TFCO 620 695 75 12.10
8 ARKA 1,280 1,425 145 11.33
9 MTPS 1,500 1,655 155 10.33
10 PDES 1,000 1,100 100 10.00
No Code Prev Close Change %
1 FMII 560 424 -136 -24.29
2 PCAR 1,665 1,500 -165 -9.91
3 POLI 850 775 -75 -8.82
4 VINS 109 101 -8 -7.34
5 MEGA 6,200 5,775 -425 -6.85
6 PAMG 193 181 -12 -6.22
7 TBMS 810 760 -50 -6.17
8 ERTX 120 113 -7 -5.83
9 MTRA 350 330 -20 -5.71
10 EAST 212 200 -12 -5.66
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 134 143 9 6.72
2 IPTV 224 224 0 0.00
3 BBRI 4,100 4,050 -50 -1.22
4 MNCN 1,260 1,295 35 2.78
5 ERAA 1,875 1,835 -40 -2.13
6 MDKA 5,975 6,100 125 2.09
7 TLKM 4,470 4,410 -60 -1.34
8 ANTM 1,050 1,070 20 1.90
9 PGAS 1,920 1,870 -50 -2.60
10 ASII 6,425 6,350 -75 -1.17