JPU Tuntut Hak Politik Eks Ketua DPR RI Dicabut

Warta Ekonomi, Jakarta -

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut politisi PAN yang juga merupakan eks Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan dicabut  hak politiknya selama 5 tahun.

JPU, Joko Hermawan, menyebut pencabutan hak politik tersebut ditujukan sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan maupun orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

"Menuntut terdakwa untuk menjalani hukuman tambahan tidak dipilih atau menduduki jabatan publik selama 5 tahun, terhitung setelah terdakwa menjalani hukumannya," ujarnya di Semarang, Senin (24/6/2019).

Selain itu, pencabutan hak politik tersebut juga bertujuan untuk menlindungi publik agar tidak salah pilih dalam memilih pejabat publik. Dalam pertimbangannya atas tuntutan terdakwa dalam perkara tersebut, jaksa menilai perbuatan terdakwa telah merusak citra DPT dan menciderai kepercayaan masyarakat.

Baca Juga: Teguh Juwarno, Bowo Pangarso, dan Taufik Kurniawan Terbuang dari Senayan

"Terdakwa tidak mengakui perbuatannya," kata jaksa dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua, Antonius Wijantono.

Diketahui, Taufik Kurniawan dituntut hukuman 8 tahun penjara dalam kasus dugaan penerimaan fee atas pengurusan DAK untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga.

Taufik dinlai terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.