Pemerintah Realisasikan 293 Ribu Sambungan Jargas pada 2020

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap melanjutkan pembangunan jaringan gas (jargas) sebagai salah satu prioritas program pro-rakyat di sektor ESDM.

Rencananya, pada 2020 akan terbangun tambahan 293.533 sambungan rumah tangga (SR) di 53 kota/kabupaten dengan usulan anggaran sebesar Rp3,52 triliun.

"Usulan ini naik empat kali lipat dari pagu jargas tahun ini yang hanya Rp799,96 miliar. Dengan tambahan ini, total lebih dari 690 ribu rumah akan teraliri jargas di 2020," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi di Jakarta.

Sebagai informasi, hingga akhir 2019, pemerintah akan menyelesaikan 78.216 SR di 17 kota/kabupaten. Sementara total pembangunan jargas hingga 2018 adalah 325.852 SR yang tersebar di 40 kota/kabupaten.

Baca Juga: Kembangkan Kilang LPG, Pertagas Gandeng Badan Usaha Daerah

Dengan penambahan pembangunan di 2019 dan 2020, maka total akan terpasang 697.601 SR pada akhir 2020. Pemerintah menargetkan pembangunan jargas bisa mencapai 4,7 juta SR pada 2025.

Pembangunan jargas merupakan salah satu cara pemerintah untuk memberikan kemudahan terhadap penyediaan gas kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.

"Kami asumsikan satu rumah tangga mengonsumsi dua tabung LPG 3 kg per bulan, maka jargas tahun depan bisa menghemat konsumsi LPG sebanyak 21,13 ribu metrik ton (MT)," tambah Agung.

Baca Juga: Kurangi Impor LPG, Pemerintah Genjot Pembangunan Jargas

Dirinya kembali menambahkan, meskipun konsumen gas yang disalurkan melalui jargas tidak mendapatkan subsidi langsung, namun harganya lebih murah dibandingkan LPG. Selain itu, dari segi keamanan dan kenyamanan juga akan bertambah.

Dari sisi harga, di beberapa kota, untuk rumah tangga (RT) -1 dan pelanggan kecil (PK) -1 sebesar Rp4.250 per meter kubik lebih murah daripada harga pasar gas LPG 3 kg yang berkisar Rp5.013 sampai Rp6.266 per meter kubik. "Setidaknya, ini salah satu cara menekan angka subsidi LPG," tutup Agung.