Portal Berita Ekonomi Senin, 22 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:08 WIB. Perikanan - Pemerintah tebar 2.000 kakap putih di perairan Anambas.
  • 22:22 WIB. Depok - Pemkot Depok akan membuat perda tentang garasi mobil akibat banyak parkir di tempat umum.
  • 21:25 WIB. Bank Asing - OJK: Indonesia sangat terbuka terhadap kehadiran kalangan perbankan Asean
  • 21:15 WIB. Nasabah -  OJK ingatkan bank harus prioritaskan aspek perlindungan konsumen dan hak nasabah
  • 21:12 WIB. BPJS  - Defisit anggaran BPJS Kes  2019  mencapai Rp 19 triliun.
  • 21:11 WIB. Bank -  OJK minta semua bank terus melakukan review fungsi IT-nya secara berkala
  • 20:46 WIB. Politik - PKB: Usulan Amien Rais bagi kekuasaan 55-45 tidak rasional.
  • 20:29 WIB. Kebakaran - Sekitar 15 hektare lahan gambut di Pekanbaru terbakar.
  • 18:09 WIB. Bank Mandiri - OJK akan panggil Bank Mandiri soal 'saldo yang berubah'.
  • 19:56 WIB. Jakarta  - Pengamat: Kalau penggunaan air tidak diatur, Jakarta akan tenggelam 2050.
  • 18:44 WIB. Otomotif - Yamaha tingkatkan kapasitas produksi double di Filipina untuk tandingi Honda
  • 18:36 WIB. Investasi - China dan Singapura tingkatkan investasi asing di Myanmar

Bankir Ini Sebut Jual Beli NPL Praktik Lumrah di Sektor Perbankan

Bankir Ini Sebut Jual Beli NPL Praktik Lumrah di Sektor Perbankan - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan peningkatan rasio non-performing loan (NPL) gross pada Februari 2019 mencapai 2,59%, naik dari 2,56% pada bulan sebelumnya. Rasio NPL bersih juga meningkat dari 1,13% menjadi 1,17% pada periode yang sama. Beberapa analis berpendapat peningkatan ini dikarenakan perlakuan terhadap pinjaman yang telah direstrukturisasi.

Glenn M Yusuf, bankir senior yang juga mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berpendapat bahwa NPL masih menjadi masalah utama di sektor perbankan Indonesia dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir.

Penyebab paling sering tingginya NPL adalah kegagalan bank untuk mengidentifikasi serta memberikan keputusan debitur mana yang pantas dan mampu diberikan pinjaman. Alasan lain termasuk ketidakpastian ekonomi global dan nilai tukar yang tidak stabil yang turut memengaruhi perekonomian Indonesia.

NPL merupakan tantangan besar bagi bank untuk memeroleh keuntungan sekaligus untuk dapat memberikan pinjaman kepada debitur lain. Ujung-ujungnya, hal tersebut akan berdampak negatif terhadap ekonomi nasional. Untuk itu, sektor perbankan Indonesia membutuhkan dukungan untuk menjaga stabilitasnya.

Baca Juga: Bank JTrust Alihkan Piutang atas NPL Senilai Rp61,2 Miliar

Salah satu bentuk dukungan berasal dari kreditur-kreditur baru yang siap membeli NPL dari sebuah bank. Dengan melakukan ini, kreditur akan membantu bank memperbaiki neraca keuangannya sehingga dapat terus memberikan kucuran kredit kepada perusahaan-perusahaan yang dikelola dengan baik dan layak memeroleh pinjaman.

"Ini adalah praktik yang sangat umum di sektor perbankan baik di lokal maupun di dunia internasional," kata Glenn.

Untuk itu, menurutnya, pemerintah harus melindungi kepentingan kreditur, baik lokal maupun dari negara lain, yang telah bersedia membantu bank memulihkan neraca keuangan mereka dan menjaga stabilitas ekonomi negara. Sebab bagaimanapun, uang harus dibuat betah di rumah dengan menciptakan iklim investasi yang aman dan nyaman, serta memberikan imbal hasil yang menarik.

"Dan yang tidak kalah penting juga adalah kita harus mampu memberikan kepastian hukum," tambah Glenn.

Kepastian hukum tetap menjadi kekhawatiran utama dari investor luar negeri yang berencana untuk mengalirkan dana segar mereka ke Indonesia. Investor membutuhkan komitmen dan dukungan yang kuat dari Pemerintah Indonesia untuk dapat mampu membangun kerangka hukum dan peraturan yang mendukung iklim investasi di Indonesia. Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan senantiasa menekankan pentingnya mendorong investasi dari luar negeri untuk membangun Indonesia.

Sementara Piter Abdullah, ekonom Center of Reform on Economic (CORE), mengatakan bahwa reformasi sistem hukum di sektor bisnis diperlukan untuk membangun kepercayaan investor, khususnya investor luar negeri.

Dia mendukung gagasan bahwa reformasi saat ini hanya dilakukan dengan setengah hati. Piter ingin melihat pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang menjamin sistem hukum sehingga dapat memberikan kepastian lebih besar kepada investor, termasuk upaya-upaya untuk menyelesaikan perselisihan secara adil.

"Tanpa kepastian hukum, saya khawatir semakin banyak investor akan berpikir dua kali sebelum masuk ke Indonesia," ujar Piter.

Baca Juga: Jos! Asing Mulai Berburu Saham Perbankan

Agar perekonomian tumbuh, lanjutnya, Indonesia membutuhkan dana yang sangat besar. Dengan aliran dana yang besar, mungkin akan ada riak-riak kecil terjadi, itu normal. Oleh karena itu, perselisihan bisnis perlu diselesaikan dengan proses yang adil melaui lembaga peradilan yang kuat dan kredibel.

Sistem hukum harus bersih dari kepentingan yang 'bengkok', serta praktik ilegal 'jual beli' keputusan. Hukum harus ditegakkan tanpa memihak. "Sayangnya, ini belum terjadi, utamanya dalam proses peradilan niaga," kata Piter.

Sengketa Molucca dengan PT PCP

Molucca S.a.r.l, kreditur yang berbasis di Luksemburg, saat ini menghadapi tuntutan hukum oleh PT Pelita Cengkareng Paper (PCP). Kasus ini berasal dari pinjaman yang diberikan oleh Bank Permata kepada PCP di 2013 dalam bentuk modal kerja dengan jaminan untuk pembangunan pabrik kertas baru mereka di Subang, Jawa Barat.

PCP kemudian mengalami banyak masalah operasional sehingga tidak mampu membayar pinjaman sekitar Rp413 miliar. Hingga saat ini, jumlah pinjaman pokok beserta bunga telah melebihi Rp512 miliar. Awalnya, PCP mengakui Molucca sebagai kreditur dengan melakukan pembayaran bunga. Namun kemudian, mereka berhenti melakukan kewajiban pembayaran mereka tersebut.

Pada 2017, Bank Permata menjual pinjaman PCP ke Molucca karena perusahaan dalam kesulitan keuangan. Penjualan kredit bermasalah oleh Bank Permata membantu bank mengembalikan neraca keuangannya sehingga mampu melanjutkan aktivitas penyaluran kredit kepada perusahaan lain. Sekali lagi, penjualan pinjaman bermasalah kepada kreditur merupakan praktik yang lazim dilakukan di Indonesia dan di seluruh dunia.

Molucca mengakuisisi portofolio pinjaman bermasalah PCP yang dijual, dialihkan, dan ditransfer dari Bank Permata, di mana penjualan, pengalihan, dan pemindahan hak atas portfolio kredit bermasalah kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru adalah praktik yang biasa dilakukan di Indonesia dan di seluruh dunia.

Baca Juga: Kreditur asal Luksemburg Sebut PCP Wajib Bayar Utang

Molucca berupaya untuk bekerja sama dengan PCP demi meningkatkan kinerja operasional sekaligus merestrukturisasi modal PCP sehingga mampu mendukung kelangsungan operasional PCP jangka panjang.

Tanpa banyak kemajuan yang signifikan dari PCP selama lebih dari 12 bulan, pada April 2018 Molucca terpaksa mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk merestrukturisasi utang dan memperbaiki arus kas operasional sehingga diharapkan PCP dapat membayar pinjaman pokok berikut bunga dengan lebih stabil.

Sayangnya, Direksi PCP merespons niat baik ini dengan mengajukan gugatan perdata tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai upaya untuk menggunakan sistem hukum guna menghindari kewajiban pembayaran utang kepada Molucca.

Kalesta Fong, perwakilan Molucca, dalam pernyataannya mengatakan, sebenarnya itu adalah kasus yang sangat sederhana. Justru PCP mencoba membuat proses transaksi pinjaman ini seolah lebih rumit menggunakan serangkaian klaim yang tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum. Faktanya, mereka terus gagal membayar utang mereka ke Molucca. Di masa lalu, PCP juga telah menolak upaya-upaya rasional untuk merustrukturisasi utang mereka.

"Kami menduga PCP memilih untuk menggunakan sistem hukum untuk berkilah demi menunda kewajiban hukum mereka," ujar Kalesta.

Tag: kredit macet, Perbankan

Penulis: Agus Aryanto

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,728.00 3,690.58
British Pound GBP 1.00 17,543.07 17,366.04
China Yuan CNY 1.00 2,037.30 2,016.90
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,983.00 13,843.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,884.58 9,784.23
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,789.94 1,771.79
Dolar Singapura SGD 1.00 10,307.39 10,202.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,750.45 15,588.60
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.02 3,366.49
Yen Jepang JPY 100.00 13,003.81 12,872.42

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6456.539 53.245 652
2 Agriculture 1359.948 0.169 21
3 Mining 1656.555 1.125 49
4 Basic Industry and Chemicals 836.222 20.201 72
5 Miscellanous Industry 1262.035 -2.850 49
6 Consumer Goods 2419.754 33.936 53
7 Cons., Property & Real Estate 497.831 2.310 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1241.954 8.326 74
9 Finance 1325.581 8.757 91
10 Trade & Service 819.503 2.647 163
No Code Prev Close Change %
1 POLU 1,260 1,575 315 25.00
2 PAMG 416 520 104 25.00
3 GLOB 505 630 125 24.75
4 PICO 486 605 119 24.49
5 KIOS 520 630 110 21.15
6 FUJI 123 143 20 16.26
7 ASBI 340 384 44 12.94
8 ARKA 1,035 1,165 130 12.56
9 TMPO 162 180 18 11.11
10 IKBI 274 298 24 8.76
No Code Prev Close Change %
1 KBLV 436 390 -46 -10.55
2 KAYU 498 448 -50 -10.04
3 IIKP 62 57 -5 -8.06
4 SRAJ 310 286 -24 -7.74
5 SAPX 745 690 -55 -7.38
6 MINA 1,400 1,300 -100 -7.14
7 NICK 266 248 -18 -6.77
8 PBSA 760 710 -50 -6.58
9 TNCA 324 304 -20 -6.17
10 DSFI 135 127 -8 -5.93
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 350 352 2 0.57
2 BHIT 81 85 4 4.94
3 MNCN 1,365 1,435 70 5.13
4 IPTV 242 248 6 2.48
5 BPTR 97 104 7 7.22
6 POSA 214 204 -10 -4.67
7 BDMN 4,840 5,100 260 5.37
8 ANTM 950 940 -10 -1.05
9 LPKR 278 284 6 2.16
10 BBRI 4,450 4,480 30 0.67