Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

PKS Nggak Yakin Gerindra Mau ke Istana

PKS Nggak Yakin Gerindra Mau ke Istana Kredit Foto: WE
Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi tidak yakin jika Gerindra akan menerima tawaran kubu 01 untuk gabung ke dalam koalisi pendukung pemerintah. Menurutnya, bagaimana pun fungsi oposisi itu sangatlah penting.

"Jadi sebenarnya posisi ini (oposisi) sangat mulia, karena berfungsi menjaga keseimbangan," kata Alhabsyi dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Rabu (26/6/2019).

Baca Juga: Geruduk Kantor Luhut, APPKSI Minta Menko Maritim Tolak Pemberlakuan Pungutan Ekspor CPO

Ia pun menyayangkan jika nantinya Gerindra bergabung ke koalisi pendukung Jokowi Widodo (Jokowi). Dirinya mengaku tidak bisa ikut campur urusan partai lain. Namun, menurutnya celaka bagi sebuah negara jika tidak ada oposisi. 

Alhabsyi juga mengibaratkan pentingnya oposisi dalam suatu pemerintahan seperti seseorang yang mengendarai sepeda. Agar tidak terjatuh, maka antara pedal kiri dan kanan harus digerakan secara seimbang. Lebih parah lagi, imbuhnya, jika sepeda tersebut tidak dijalankan, maka dipastikan sepeda akan rubuh.

"Karena keseimbangan sepeda diperoleh dengan berjalannya roda. Demikian juga demokrasi dan pemerintahan kita. Perlu oposisi untuk memberikan keseimbangan, agar pemerintahan bisa berjalan seimbang," jelasnya.

Baca Juga: Sinyal Kuat Putri Mahkota Hary Tanoe Jadi Menteri Jokowi, Saham MNC Group Naik Lagi

Sebelumnya ada wacana bahwa Partai Gerinda akan bergabung ke koalisi kubu Jokowi-Ma'ruf. Namun, beberapa kali Gerindra membantah hal tersebut. Bahkan menurutnya ajakan tersebut tidak pernah ada.

Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade membantah bahwa Partai Gerindra telah melakukan deal politik dengan kubu Jokowi-Ma'ruf. Ia menuturkan, bahwa fokus pasangan Prabowo-Sandiaga saat ini adalah menunggu putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang akan disampaikan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (27/6).

"Jadi kalau rumor yang mengatakan ada pertemuan, ada deal-deal, ada yang bilang dapat berapa menteri, berapa wantimpres itu tidak benar," kata Andre di Media Center Prabowo-Sandiaga, Selasa (25/6).

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: