Ada Kelompok Tak Ingin Jokowi-Prabowo Bertemu, Siapa?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan proses menuju rekonsiliasi antara Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto berjalan baik. Meski demikian ada pihak yang belum bisa menerima.

"Kami mensinyalir ada bahwa proses menuju rekonsiliasi telah berjalan dengan baik tapi ada kelompok-kelompok yang tidak bisa menerima itu, masih memaksakan diri untuk turun ke jalan," ujarnya di Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Ia menambahkan, masyarakat Indonesia sangat menginginkan suasana di dalam negeri tetap kondusif. Pemerintah sudah mengetahui pihak-pihak yang tak ingin terjadinya rekonsiliasi.

"Kami sudah tahu itu siapa-siapanya sudah tahu, kelompok-kelompok mana sudah kami mapping semua. Kami sudah mewaspadai apabila terjadi sesuatu, apabila terjadi sesuatu pada tanggal tanggal 27 atau setelah itu mudah-mudahan nggak, (kelompok) yang kami kenali (akan turun pada) 26, 27 ini, 26 sedikit ya, 27 ada massa agak-agak (banyak), mudah-mudahan nggak panas sih, kami udah siapkan diri dengan baik," jelasnya.

Baca Juga: Waketum PAN Yakin Prabowo Kalah, Bakal Tinggalin?

Karena itu, ia memperkirakan massa yang akan turun ke jalan tak lebih banyak dibanding saat ada demo 22 Mei lalu di Bawaslu.

"Mungkin nggak (lebih banyak dari 22 Mei) ya, tapi adalah pengerahan massa, ada pengerahan massa tapi nggak segede itu," imbuhnya.

Ia menegaskan, kelompok yang akan demo untuk mematuhi hukum yang berlaku. Sebab aparat akan menindak tegas pelanggar hukum.

"Ini negara demokratis ya, mengedepankan hukum sebagai panglima. Jadi siapapun yang tidak patuh terhadap itu pasti akan hadapi persoalan hukum, apalagi melakukan hal yang sifatnya anarkis, nah untuk itu sekali lagi, bukan hanya pemerintah yang ingin suasana berjalan damai, tapi masyarakat Indonesia ingin semua persoalan pemilu diselesaikan dengan cara terhormat, bermartabat," terangnya.

"Saya pikir hukum sebagai solusi terbaik, cara-cara jalanan adalah cara yang tidak diinginkan masyarakat umum karena mengganggu ketertiban umum, ganggu aktivitas masyarakat, ganggu berbagai aktivitas yang secara akumulatif tidak produktif bangsa ini," lanjutnya.