Portal Berita Ekonomi Minggu, 05 Juli 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Ultimatum MK

Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Ultimatum MK

Tim hukum calon presiden dan wakil presiden 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, memberikan catatan kritis jelang putusan sidang sengketa pilpres yang akan dibacakan di Mahkamah Konstitusi, Kamis 27 Juni 2019.

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengatakan, kuasa hukum paslon 02 dan rakyat Indonesia berharap Mahkamah Konstitusi (MK) mempertegas kemuliaannya melalui putusannya nanti. Yakni sebuah putusan yang berlandasakan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan (the truth and justice) sesuai dengan kesepakatan bangsa dan mandat konstitusi dimana MK terikat pada UUD 1945, sesuai Pasal 22E ayat 1 UUD 1945.

"MK harus menegakkan kebenaran dan keadilan secara utuh. Jika tidak, maka keputusan MK akan kehilangan legitimasi, karena tidak ada public trust di dalamnya. Akibatnya lebih jauh, bukan hanya tidak ada public trust, namun juga tidak akan ada public endorsement pada pemerintahan yang akan berjalan," kata Bambang, beberapa waktu lalu.

Bambang menuturkan, satu saja unsur yang menjadi landasan atau rujukan keputusan MK mengandung unsur kebohongan (terkait intergritas) dan kesalahan (terkait profesionalitas).

Misalnya, dengan mempertimbangkan kesaksian ahli Prof Eddy Hiariej yang memberikan labelling buruk sebagai penjahat kemanusiaan kepada Le Duc Tho padahal Le Duc Tho (lahir di Nam Din Province pada 10 Oktober 1911) adalah Nobel Prize for Peace pada tahun 1973 meski ia akhirnya menolaknya, maka keputusan MK menjadi invalid.

Dia lalu menjelaskan kesaksian Prof. Jazwar Koto, PhD (saksi ahli 02) dalam persidangan tentang adanya angka penggelembungan 22 juta yang ia dibeberkan secara saintifik berdasarkan digital forensik sama sekali tidak dideligitimasi oleh termohon (KPU) maupun terkait (Paslon 01).

"Yang dipersoalkan terhadap Prof Jazwar Koto hanyalah soal sertifikat keahlian, padahal ia telah menulis 20 buku, 200 jurnal internasional, pemegang hak paten (patent holder), penemu dan pemberi sertifikat finger print dan eye print, serta menjadi Direktur IT di sebuah perusahaan yang disegani di Jepang," katanya.

Sementara terkait dengan kesaksian ahli Prof Jazwar Koto di persidangan yang tidak dibantah, dapat dibayangkan, jika mekanisme pembuktiannya dilakukan secara manual, mengadu C1 dengan C1, sungguh akan sangat membutuhkan waktu yang lama. Pengecekan C1 dengan C1 membutuhkan waktu sekitar 1 menit untuk satu sekali pengecekan.

"Maka pengecekan tersebut akan memakan waktu sekitar 365 tahun dengan asumsi pemilihnya sekitar 192 juta pemilih. Atau kalau pengecekannya didasarkan per TPS ( dengan asumsi jumlah TPS 813.330 TPS) dan waktu pengecekan setiap TPS memakan waktu 30 menit maka waktu yang dibutuhkan untuk pengecekan secara keseluruhan dapat memakan waktu sekitar 46 tahun lamanya," katanya.

Bambang menuturkan, tidak adanya jaminan keamanan dan kehandalan terhadap system perhitungan suara KPU. Hal ini sangat nampak dari pemaparan yang disampaikan oleh saksi ahli dari termohon (KPU) maupun dari pemaparan komisioner KPU sendiri yang senantiasa 'ngeles'.

Istilah "ngeles melulu" sempat juga diutarakan Majelis Hakim Suhartoyo dalam persidangan) ketika ditanya Hakim MK maupuan oleh pihak Pemohon perihal upaya-upaya perbaikan atau komparasi dalam rangka pembenahan sistem perhitungan suara di KPU. "Padahal UU ITE Pasal 15 ayat 1 ditegaskan bahwa penyelenggara system informasi dan IT wajib memenuhi standar keamanan dan kehandalan," katanya.

Lebih lanjut disampaikan Bambang, dalam persidangan juga terbukti, setelah dilakukan pemeriksaaan, ternyata Termohon tidak dapat membuktikan adanya C7 (daftar kehadiran). Ketidakadaan C7 sangat fatal terkait dengan kepastian atas hak pilih rakyat (daulat rakyat). 

"Dengan tidak dapat dibuktikannya siapa yang hadir memberikan suaranya dalam pemungutan suara di TPS, maka muncul pertanyaan suara itu suara siapa? Siapa yang melakukan pencoblosan? Bahwa terbukti juga sebagai fakta persidangan di mana Termohon/KPU membuat penetapan DPT (daftar Pemilih Tetap) tertanggal 21 Mei 2019, artinya penetapan KPU tersebut dibuat setelah Pemilu tanggal 17 April 2019. Tentu, ini sesuatu yang sangat aneh," ujarnya.

Partner Sindikasi Konten: Viva

Baca Juga

Tag: Pilpres 2019, Pemilu Presiden (Pilpres), Mahkamah Konstitusi

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Viva

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,903.38 3,863.51
British Pound GBP 1.00 18,244.37 18,061.39
China Yuan CNY 1.00 2,071.79 2,050.85
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,638.83 14,493.17
Dolar Australia AUD 1.00 10,143.25 10,033.62
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,888.83 1,870.01
Dolar Singapura SGD 1.00 10,496.79 10,388.62
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,462.83 16,294.67
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,416.30 3,379.15
Yen Jepang JPY 100.00 13,614.98 13,478.26
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4973.794 7.014 694
2 Agriculture 1035.202 -3.361 22
3 Mining 1268.499 25.710 48
4 Basic Industry and Chemicals 750.463 13.240 80
5 Miscellanous Industry 874.938 -3.179 52
6 Consumer Goods 1815.479 0.475 57
7 Cons., Property & Real Estate 321.161 -5.097 92
8 Infrastruc., Utility & Trans. 897.578 2.421 78
9 Finance 1073.299 -2.447 93
10 Trade & Service 605.597 0.226 172
No Code Prev Close Change %
1 BBHI 103 139 36 34.95
2 EPAC 199 268 69 34.67
3 INDS 1,940 2,420 480 24.74
4 AMAR 308 384 76 24.68
5 PDES 390 470 80 20.51
6 MARK 540 650 110 20.37
7 DNAR 226 270 44 19.47
8 DAYA 600 700 100 16.67
9 DSSA 19,500 22,400 2,900 14.87
10 GLOB 168 190 22 13.10
No Code Prev Close Change %
1 ARKA 372 346 -26 -6.99
2 MSIN 316 294 -22 -6.96
3 SMMA 17,700 16,475 -1,225 -6.92
4 BIKA 188 175 -13 -6.91
5 FOOD 145 135 -10 -6.90
6 INPS 1,960 1,825 -135 -6.89
7 HDFA 160 149 -11 -6.88
8 PRAS 146 136 -10 -6.85
9 AMFG 3,070 2,860 -210 -6.84
10 PLIN 2,640 2,460 -180 -6.82
No Code Prev Close Change %
1 PURA 97 92 -5 -5.15
2 TOWR 1,040 1,090 50 4.81
3 PTPP 980 955 -25 -2.55
4 BCAP 158 158 0 0.00
5 TKIM 6,500 6,250 -250 -3.85
6 TCPI 4,340 4,150 -190 -4.38
7 TLKM 3,140 3,120 -20 -0.64
8 MNCN 890 915 25 2.81
9 JPFA 1,150 1,175 25 2.17
10 MAIN 570 615 45 7.89