Portal Berita Ekonomi Senin, 22 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:08 WIB. Perikanan - Pemerintah tebar 2.000 kakap putih di perairan Anambas.
  • 22:22 WIB. Depok - Pemkot Depok akan membuat perda tentang garasi mobil akibat banyak parkir di tempat umum.
  • 21:25 WIB. Bank Asing - OJK: Indonesia sangat terbuka terhadap kehadiran kalangan perbankan Asean
  • 21:15 WIB. Nasabah -  OJK ingatkan bank harus prioritaskan aspek perlindungan konsumen dan hak nasabah
  • 21:12 WIB. BPJS  - Defisit anggaran BPJS Kes  2019  mencapai Rp 19 triliun.
  • 21:11 WIB. Bank -  OJK minta semua bank terus melakukan review fungsi IT-nya secara berkala
  • 20:46 WIB. Politik - PKB: Usulan Amien Rais bagi kekuasaan 55-45 tidak rasional.
  • 20:29 WIB. Kebakaran - Sekitar 15 hektare lahan gambut di Pekanbaru terbakar.
  • 18:09 WIB. Bank Mandiri - OJK akan panggil Bank Mandiri soal 'saldo yang berubah'.
  • 19:56 WIB. Jakarta  - Pengamat: Kalau penggunaan air tidak diatur, Jakarta akan tenggelam 2050.
  • 18:44 WIB. Otomotif - Yamaha tingkatkan kapasitas produksi double di Filipina untuk tandingi Honda
  • 18:36 WIB. Investasi - China dan Singapura tingkatkan investasi asing di Myanmar

Bamsoet Minta Penerapan PPDB Zonasi Dievaluasi

Bamsoet Minta Penerapan PPDB Zonasi Dievaluasi - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Soesatyo menilai, filosofi yang menjadi pijakan Permendikbud Nomor 51/2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2019, sudah benar. Bahkan, Permendikbud ini layak menjadi langkah awal perbaikan, serta pembenahan pendidikan dasar dan menengah, guna mewujudkan keadilan bagi semua anak didik.

"Penerapan Permendikbud No.51/2018 pada tahun ini memerlukan evaluasi, karena adanya protes dari masyarakat di berbagai daerah. Namun, juga berharap pemerintah konsisten menerapkan mekanisme PPDB berbasis zonasi, demi terwujudnya keadilan bagi semua anak didik," kata Bambang, belum lama ini.

Ia mengingatkan, dalam bidang pendidikan prioritas kebijakan dan kewajiban negara yang tidak bisa ditawar-tawar adalah memberi akses yang sama besar bagi semua anak didik. Maka, pola penerimaan siswa berbasis zonasi paling tepat.

"Bukankah posisi atau lokasi sekolah negeri yang didirikan dan dibiayai negara itu disesuaikan dengan kebutuhan warga pada radius wilayah tertentu? Kalau ada anak didik dalam radius itu tidak mendapatkan akses, dia diperlakukan tidak adil," kata Bambang.

Pada sisi lain, ia menilai, tergambar juga kelemahan pengawasan atau pengendalian oleh negara, ketika banyak sekolah negeri mengembangkan standar nilai maksimal, yang menyebabkan tertutupnya akses bagi anak didik dengan nilai rata-rata atau standar.

"Mereka yang menjadi korban dari standar tinggi itu harus berjibaku mencari sekolah negeri yang jauh dari domisili keluarga. Di Jabodetabek saja, cukup banyak ditemui siswa atau siswi yang berdomisili sangat jauh dari sekolahnya, karena tertutupnya akses untuk diterima di sekolah terdekat," kata Bamsoet.

Menurutnya, sudah barang tentu bahwa anak didik berkualifikasi cerdas atau memiliki IQ tinggi pun harus diakomodasi oleh negara. Maka, negara bisa menyediakan beberapa sekolah negeri khusus bagi anak didik dengan kualifikasi yang demikian.

Ia berharap, agar Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tetap mempertahankan kebijakan dan semangat Permendikbud No.51/2018 itu. Semangat atau filosofi Permendikbud ini layak diterima sebagai kebijakan awal melakukan perbaikan.

"Kebijakan holistik seperti itu diperlukan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan yang sudah terjadi. Dalam proses perbaikan itu, segala sesuatunya memang tidak mudah, termasuk menuai protes dari masyarakat seperti yang terjadi tahun ini. Perbaikan memang selalu butuh waktu," kata Bambang. (asp)

Partner Sindikasi Konten: Viva

Tag: Sistem Zonasi

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Viva

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,728.00 3,690.58
British Pound GBP 1.00 17,543.07 17,366.04
China Yuan CNY 1.00 2,037.30 2,016.90
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,983.00 13,843.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,884.58 9,784.23
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,789.94 1,771.79
Dolar Singapura SGD 1.00 10,307.39 10,202.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,750.45 15,588.60
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.02 3,366.49
Yen Jepang JPY 100.00 13,003.81 12,872.42

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6456.539 53.245 652
2 Agriculture 1359.948 0.169 21
3 Mining 1656.555 1.125 49
4 Basic Industry and Chemicals 836.222 20.201 72
5 Miscellanous Industry 1262.035 -2.850 49
6 Consumer Goods 2419.754 33.936 53
7 Cons., Property & Real Estate 497.831 2.310 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1241.954 8.326 74
9 Finance 1325.581 8.757 91
10 Trade & Service 819.503 2.647 163
No Code Prev Close Change %
1 POLU 1,260 1,575 315 25.00
2 PAMG 416 520 104 25.00
3 GLOB 505 630 125 24.75
4 PICO 486 605 119 24.49
5 KIOS 520 630 110 21.15
6 FUJI 123 143 20 16.26
7 ASBI 340 384 44 12.94
8 ARKA 1,035 1,165 130 12.56
9 TMPO 162 180 18 11.11
10 IKBI 274 298 24 8.76
No Code Prev Close Change %
1 KBLV 436 390 -46 -10.55
2 KAYU 498 448 -50 -10.04
3 IIKP 62 57 -5 -8.06
4 SRAJ 310 286 -24 -7.74
5 SAPX 745 690 -55 -7.38
6 MINA 1,400 1,300 -100 -7.14
7 NICK 266 248 -18 -6.77
8 PBSA 760 710 -50 -6.58
9 TNCA 324 304 -20 -6.17
10 DSFI 135 127 -8 -5.93
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 350 352 2 0.57
2 BHIT 81 85 4 4.94
3 MNCN 1,365 1,435 70 5.13
4 IPTV 242 248 6 2.48
5 BPTR 97 104 7 7.22
6 POSA 214 204 -10 -4.67
7 BDMN 4,840 5,100 260 5.37
8 ANTM 950 940 -10 -1.05
9 LPKR 278 284 6 2.16
10 BBRI 4,450 4,480 30 0.67