Pernyataan Moeldoko Berpotensi Fitnah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat terorisme dan intelijen, Harits Abu Ulya, menilai penyataan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko dianggap tendensius terhadap umat Islam.

“Pernyataan Moeldoko berpotensi fitnah dan tendensius kepada sekelompok umat Islam,” ujarnya di Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Pernyataan Moeldoko sadar atau tidak merupakan teror kepada rakyat terutama kepada masyarakat yang hadir di sekitar Mahkamah Konstitusi (MK). Karena seharusnya, jika benar peserta aksi disusupi 30 orang, aparat langsung melakukan tindakan.

“Jika pernyataan Moeldoko yang notabene Kepala KSP yang punya akses terhadap informasi intelijen itu benar, betapa bahayanya kondisi sebagian rakyat yang hadir di sekitar MK. Mereka terancam aksi teror dari 30 orang teroris yang akan melakukan penetrasi ditengah-tengah mereka. Negara abai terhadap keselamatan rakyat, dan pejabat sebatas sibuk beretorika,” jelasnya.

Baca Juga: Moeldoko Sebut Ada 30 Teroris Incar Sidang MK

Jika ternyata pernyataan Moeldoko adalah hoaks, ujar Harits, sungguh sangat disayangkan penyataan tersebut keluar dari mulut seorang kepala KSP. Publik ujarnya, sangat paham bahwa dengan UU Terorisme yang baru aparat bisa melakukan beragam pendekatan untuk mengamputasi terorisme.

“Dengan anggaran dan SDM berlimpah, dengan peralatan yang mutakhir. Nyaris tidak ada ruang bagi teroris leluasa untuk melakukan pergerakan,” katanya.

Seharusnya, kata Ulya, seseorang yang baru di level terindikasi atau diduga tarkait dengan aksi terorisme sudah bisa ditangkap sebagaimana yang berjalan selama ini.

“Pernyataannya menjadi sumir, sudah punya informasi 30 orang teroris masuk Jakarta akan ikut aksi di depan MK tapi kenapa tidak ditangkap sebelum mereka masuk Jakarta? Ini menggelikan,” jelasnya.

“Saya melihat, diksi teroris sering di jadikan label serampangan untuk kepentingan politik status quo,” sambungnya.

Sebelumnya, Moeldoko menyebut ada 30 orang terduga teroris yang menyusupi peserta aksi terkait putusan sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).