Target Investasi Infrastruktur Naik 20%, Pemerintah Siapkan 2 Skema

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menghadiri private briefing dengan anggota Asia House Corporate di London, Inggris (1/7/2019).

Dalam forum tersebut Bambang menjelaskan bahwa target investasi infrastruktur Indonesia untuk periode 2020-2024 meningkat sebesar 20%. Kenaikan tersebut untuk meningkatkan saham infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 43% di 2017 menjadi 50% PDB di 2024.

"Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur sebesar US$429,7 miliar atau sebesar 6,1% dari PDB periode 2020-2024," kata dia melalui siaran berita, Selasa (2/7/2019).

Untuk mewujudkan kebutuhan tersebut, pemerintah pun mendorong peran sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA).

Baca Juga: Menteri PPN Beberkan Strategi Pembangunan Infrastruktur dan Kondisi Moneter Indonesia

Pertemuan yang membahas pembangunan Indonesia, terutama target investasi makroekonomi infrastruktur serta strategi pendanaan infrastruktur melalui skema alternatif tersebut merupakan salah satu agenda dalam rangkaian Kunjungan Kerja Menteri Bambang ke London dan Paris pada 1-4 Juli 2019 dalam rangka menghadiri Indonesia Infrastructure Investment Forum (IIIF) 2019.

Terkait alternatif pendanaan infrastruktur yakni KPBU, hingga saat ini, nilai total 83 proyek yang terwujud akibat implementasi skema yang dikenal dengan nama Public Private Partnership (PPP) tersebut mencapai US$40 miliar.

Sementara untuk PINA, ada 30 proyek dengan nilai total sebesar US$50 miliar. Di masa mendatang, pembangunan Indonesia akan semakin diarahkan untuk menggunakan skema alternatif tersebut agar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dapat dialokasikan untuk sektor yang berdampak langsung pada masyarakat dalam jangka pendek.

Baca Juga: Pasar Investasi Memikat, Investor Makin Datang Mendekat!

Setelah penetapan Presiden dan Wakil Presiden RI oleh KPU, Kementerian PPN/Bappenas fokus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 agar sejalan dan selaras dengan visi dan misi presiden terpilih.

Prioritas pembangunan untuk lima tahun ke depan adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, mendorong pembangunan regional untuk mengurangi disparitas, meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, mengembangkan budaya dan karakter bangsa, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan layanan dasar, mengembangkan ketahanan lingkungan dan memperbaiki ketahanan iklim dan penanggulangan bencana, serta memperkuat stabilitas politik, hukum, hak asasi manusia, dan transformasi layanan publik.