Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Semester-I 2019, Rasio Elektrifikasi Sentuh Angka 98,81%

Semester-I 2019, Rasio Elektrifikasi Sentuh Angka 98,81% Kredit Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih terus melakukan upayanya untuk dapat merealisasikan rasio elektrifikasi hingga 99,99% pada akhir tahun 2019.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menuturkan, pada tahun 2018 rasio elektrifikasi telah menyentuh angka 98,3%.

"Pada tahun 2018 lalu, rasio elektrifikasi yang telah tercapai adalah sebesar 98,3%, atau sekitar 66 juta rumah tangga telah teraliri listrik," jelas Rida dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Baca Juga: Progres Sudah 87%, PLTU Lontar Segera Terangi Banten dan Jakarta Tahun Ini

Rida menyebut hingga semester I Tahun 2019, rasio elektrifikasi telah mencapai 98,81%. Jika pada tahun 2018 rumah tangga berlistrik berjumlah 66.921.705, hingga akhir Juni 2019 jumlahnya menjadi 67.548.773 atau mengalami penambahan sebanyak 627.068 rumah tangga.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Juni 2019 rumah tangga yang masih belum berlistrik sebanyak 813.872 rumah tangga.

Dalam meningkatkan Rasio Elektrifikasi, Rida mengungkapkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu fokus utama Pemerintah, dimana pada akhir tahun lalu rasio elektrifikasi di Provinsi ini hanya 62%, sedangkan hingga tengah tahun ini sudah meningkat sebanyak 10% menjadi 72%. 

Baca Juga: PLN Bali Target Kelistrikan Tumbuh 6% Tahun Ini

"Tingkat rasio elektrifikasi provinsi yang telah mencapai 99% sebanyak 30 provinsi, sedangkan 3 provinsi masih berada di angka 90%-95%, yaitu Papua, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Barat," paparnya.

Rida menambahkan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, salah satu upayanya adalah dengan memberikan sambungan listrik baru bagi rumah tangga tidak mampu, karena banyak rumah tangga yang tidak mampu membayar biaya sambung listrik, tapi bisa untuk membayar iuran per bulan.

Untuk itu, pemerintah pusat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintah Daerah, dan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PLN serta Badan Usaha Sektor ESDM untuk memberikan bantuan berupa penyambung listrik untuk rumah tangga tidak mampu.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Kumairoh

Bagikan Artikel: