Investasi Ditargetkan Tumbuh 8,11%, Masa Depan Ekonomi RI Cerah?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Perekonomian Indonesia pada periode 2020-2024 mendatang akan didorong oleh peningkatan investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang tumbuh 6,88-8,11% per tahun.

Begitu kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara BBC Hard Talk sebagai rangkaian acara Indonesia Infrastructure Investment Forum (IIIF) 2019, di London, Inggris, Selasa (2/7/2019).

Dia menjelaskan, "Untuk mencapai target tersebut, investasi swasta asing maupun dalam negeri akan didorong melalui deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan, termasuk peningkatkan EoDB Indonesia dari peringkat 73 pada 2019 menuju peringkat 40 pada 2024."

Baca Juga: Target Investasi Infrastruktur Naik 20%, Pemerintah Siapkan 2 Skema

Peningkatan investasi, lanjutnya, juga didorong oleh peningkatan investasi pemerintah, termasuk BUMN, terutama untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan saham infrastruktur menjadi 50% dari produk domestik bruto (PDB) dan belanja modal menjadi 2,3-2,8% pada 2024.

"Peningkatan investasi akan ditujukan pada peningkatan produktivitas yang akan mendorong peningkatan efisiensi investasi," tutur Bambang.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa untuk membiayai kebutuhan investasi pada 2020-2024, dibutuhkan upaya pendalaman pasar keuangan, terutama nonperbankan, peningkatan akses jasa keuangan atau inklusi keuangan, dan optimalisasi alternatif pembiayaan.

Baca Juga: Indonesia Lobi Perusahaan Inggris Naikkan Nilai Investasinya

Untuk meningkatkan saham infrastruktur terhadap PDB dari 43% di 2017 menjadi 50% PDB di 2024, Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur sebesar US$429,7 miliar atau sebesar 6,1% PDB pada periode 2020-2024. Jumlah ini meningkat 20% dibandingkan kebutuhan investasi infrastruktur sebesar US$359,2 miliar pada 2015-2019.

"Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah dan BUMN akan menyumbang masing-masing sebesar 11,6-13,8% dan 7,6-7,9%. Sementara sisanya akan dipenuhi oleh masyarakat atau swasta," ujarnya.

Pemerintah pun mendorong peran sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah (PINA) untuk mewujudkan kebutuhan tersebut.