Kredit Foto: Unsplash/Vladimir Solomyani
Pada 18 Juni lalu, Kementerian PPN/Bappenas bersama DfID dan Foreign and Commonwealth Office (FCO) telah menandatangani nota kesepahaman tekait kerja sama dalam sustainable development goals (SDGs) dan Pembangunan Rendah Karbon (PRK).
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro berharap kerja sama tersebut dapat mempercepat proses administrasi dan hukum, yang pada gilirannya dapat mempercepat implementasi proyek kerja sama ini.
"Ke depan, saya berharap kita dapat mengembangkan lebih banyak proyek kerja sama untuk mendukung strategi nasional tentang inisiatif PRK," jelas Bambang dalam pertemuan dengan Secretary of State for International Development, Rory Stewart, dalam rangkaian Indonesia Infrastructure Investment Forum (IIIF) 2019, Selasa (2/7/2019).
Baca Juga: Investasi Asing di Industri Farmasi Nasional Rontok, BKPM Bilang. . . .
Saat ini, Kementerian PPN/Bappenas sedang mengimplementasikan tiga proyek kerja sama dengan DfID. Pertama, tata kelola hutan dan lahan gambut (Tegak) yang dikelola Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF). Proyek ini untuk mendukung Badan Restorasi Gambut (BRG) Indonesia dalam mengelola hutan, restorasi, serta mencegah kebakaran hutan di lima provinsi.
Kedua, pembangunan rendah karbon (PRK) yang bertujuan untuk mendukung persiapan perencanaan PRK serta mengintegrasikan PRK ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Terakhir, hutan berkelanjutan di Papua yang dikelola Desk Papua. Proyek ini untuk mendukung pencegahan deforestasi dan degradasi lahan di wilayah Papua.
Total portofolio DfID di Indonesia adalah GBP60 juta, yang membiayai kegiatan di bidang forest, lands and governance (FLAG) sebesar GBP32,5 juta, serta sebesar GBP27,5 juta untuk mendukung perencanaan spasial dan hutan berkelanjutan di Papua, pertumbuhan ekonomi hijau, dan PRK.
Baca Juga: Investasi Ditargetkan Tumbuh 8,11%, Masa Depan Ekonomi RI Cerah?
Kegiatan DfID di Indonesia dikelola oleh UK Climate Change Unit (UKCCU) yang didirikan sejak 2011. Menurut Bambang, koordinasi yang erat dan kuat antara UKCCU dan Kementerian PPN/Bappenas sangat penting untuk memastikan sinergi di antara semua program dan pemangku kepentingan.
"Saya berharap DfID dapat berbagi informasi dan meng-update realisasi proyek kerja sama Inggris di Indonesia. Serta DfID melalui UKCCU tetap dapat memberikan dukungan pembiayaan melalui berbagai delivery model, baik melalui pemerintah maupun pelaksanaan langsung organisasi internasional untuk memastikan efektivitas mencapai tujuan pada tingkat maksimum serta saat yang sama dapat meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan selain pemerintah," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
