Menhub Lakukan Evaluasi Penyelenggaraan Tol Laut

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi penyelenggaraan Tol Laut Januari - Juni Tahun 2019. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, evaluasi dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan Tol Laut yang menjadi program prioritas Presiden Joko Widodo.

Menhub melanjutkan, evaluasi dilakukan menyusul adanya laporan dari masyarakat terkait keterlambatan jadwal kedatangan Kapal Tol Laut di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku dan Pulau Larat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

“Saya telah memerintahkan Dirjen Perhubungan Laut untuk melakukan evaluasi program Tol Laut agar dapat berjalan lebih baik, dan saya minta seluruh stakeholder di sektor transportasi laut untuk ikut mendukung,” jelas Menhub Budi di Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Baca Juga: Kapal Tol Laut dan Kapal Penumpang Pelni Terkoneksi, Waktu Pelayanan Makin Singkat

Berdasarkan keterangan Ditjen Perhubungan Laut, keterlambatan dikarenakan Kapal Feeder Kandaga V yang melayani rute Moa–Larat–Kisar–Moa mengalami kerusakan crane, sehingga memerlukan waktu perbaikan.

Namun, pada Selasa kemarin (2/7/2019), dilaporkan Kapal Feeder Kandaga V sudah selesai diperbaiki dan telah melakukan beroperasi kembali.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Menhub Budi telah menginstruksikan kepada Dirjen Perhubungan Laut untuk menyiapkan kapal pengganti dan menindak serta mengganti operator yang lebih kompeten.

“Saya mengintruksikan kepada Dirjen Perhubungan Laut untuk menindak operator kapal terkait dan menyiapkan kapal pengganti,” imbuhnya.

Baca Juga: Menhub: Selama Empat Tahun Banyak Capaian Keberhasilan dalam Program Tol Laut

Kemenhub memastikan untuk terus memperhatikan suara dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan angkutan laut baik untuk tol laut maupun perintis sehingga Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan subsidi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan angkutan laut di wilayah 3TP (Terpencil, Terdepan, Tertinggal dan Pedalaman).

“Untuk itu kami secara tegas akan menegur dan memberikan sanksi kepada para operator kapal yang tidak menjalankan kewajibannya sehingga masyarakat di wilayah 3TP menjadi kesulitan dan logistik mengalami keterlambatan,” pungkas Menhub Budi Karya.

Baca Juga: Mendag: Program Tol Laut Solusi Disparitas Harga

Agar tidak terjadi lagi keterlambatan pengantaran logistik melalui Tol Laut, Kemenhub akan mengupayakan untuk mengimplementasikan pengawasan berbasis teknologi informasi.