Portal Berita Ekonomi Sabtu, 20 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:04 WIB. Korea-Jepang - Trump mengatakan Presiden Korea Selatan meminta tolong untuk menyelesaikan urusan dengan Jepang.
  • 13:05 WIB. Buenos Aires - César Pelli, arsitek Petronas Twin Tower, meninggal pada usia 92 tahun.
  • 12:34 WIB. Beijing - Korban pabrik gas Henan Coal Gas Group mencapai 10 pada Sabtu (20/7)
  • 11:41 WIB. Oyo - Ritesh Agarwal, founder Oyo, akan investasi lagi US$2 miliar untuk meningkatkan sahamnya jadi 3 kali lipat.
  • 07:16 WIB. Washington - Trump: Menkeu Steve Mnuchin dan Menkeu China menghasilkan pembicaraan baik.
  • 06:47 WIB. Qualcomm - Komisi Eropa berikan sanksi denda kepada Qualcomm sebesar 242 juta euro karena predatory pricing
  • 06:28 WIB. Wisatawan - Malaysia tarik wisman China dan India dengan memperbanyak jalur masuk
  • 06:15 WIB. Netflix - Netflix harapkan pertumbuhan subscriber dari India dan pasar internasional lainnya
  • 00:05 WIB. GM - Saic Motor Corp, partner GM di China, mengalami penurunan penjualan.
  • 23:23 WIB. Mobil listrik - Toyota berpartner dengan BYD (China) untuk mobil listrik.
  • 22:59 WIB. Asahi - Asahi membeli AB InBev unit Australia senilai US$11,3 miliar.
  • 19:20 WIB. Filipina - Neraca pembayaran Filipina surplus US$4,79 miliar pada Q1
  • 18:37 WIB. Sri Lanka - Proyek lokasi wisata di Kolombo akan digarap Melcher Group dengan investasi sebesar US$4 juta

Perjakbi Dukung Keterangan Domisili Perusahaan Dihapuskan

Perjakbi Dukung Keterangan Domisili Perusahaan Dihapuskan - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

SKDP atau Surat Keterangan Domisili Perusahaan merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kelurahan setempat untuk menerangkan domisili atau tempat tinggal tetap dari suatu perusahaan. 

Namun, berdasarkan SK Kepala DPMPTSP DKI Jakarta nomor 25/2019, layanan SKDP ditutup dan DPMPTSP tidak lagi bisa menerbitkan surat yang menyatakan kedudukan suatu perusahaan. Sebagai gantinya, izin lokasi sudah termasuk di dalam sistem Online Single Submission (OSS) yang berlaku seumur hidup.

Dalam rangka program Koordinasi Kebijakan Perekonomian Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi (Setda Pemprov) DKI Jakarta mengadakan focus group discussion (FGD) tentang pelaksanaan perizinan dan nonperizinan untuk perusahaan dengan status kantor bersama (virtual office) di DKI Jakarta.

Baca Juga: DPMPTSP Nyatakan JakEVO Bukan Pesaing OSS

"Sisi negatif dihapuskannya SKDP, salah satunya adalah hilangnya verifikator domisili perusahaan. Sedangkan sisi positifnya, mempermudah alur birokrasi perizinan. Sebenarnya hal ini merugikan kami sebagai pelaku usaha karena pengguna jasa virtual office akan tetap bisa menggunakan alamat kantor kami meskipun telah menyelesaikan kontrak dengan kami," jelas Safana Nadira Ganis, Direktur Servio Service Office, dalam presentasinya (3/7/2019).

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Jasa Kantor Bersama Indonesia (Perjakbi), M Hadi Nainggolan menambahkan, Perjakbi mendukung perubahan tersebut, namun perlu ada sistem pengawasan yang terintegrasi untuk mengawasi perusahaan yang masih nakal.

"Kami sebagai operator penyedia jasa virtual office mengusulkan ada sistem pengawasan terhadap perusahaan yang sudah tidak memerlukan SKDP lagi. Misalnya, setiap enam bulan atau satu tahun sekali ada verifikasi faktual terkait kedudukan perusahaan, bisa dalam bentuk kode aktivasi yang dikirim ke alamat perusahaan. Jadi, kami bisa melakukan pengawasan maksimal terhadap perusahaan yang masuk kategori fiktif atau nakal," kata Hadi.

Hadi juga menambahkan, pada prinsipnya Perjakbi mendukung reformasi birokrasi terkait perizinan usaha, memangkas beberapa proses yang notabenenya tidak penting atau bisa diefesiensikan dengan izin lainnya.

Baca Juga: DPMPTSP DKI Jakarta Gelar Perizinan di Depan Rumah Warga

"Lama proses penerbitan SKDP bisa memakan waktu 3-7 hari kerja, harusnya satu jam selesai. Kalau urus SKDP ini bisa selesai dalam waktu satu jam, tentu permasalahan SKDP ini kami anggap tuntas,"  tegas pendiri Graha Inspirasi ini.

"Harus ada harmonisasi antar-regulasi dan kepentingan ekonomi pihak-pihak terkait. Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan DPMPTSP DKI Jakarta," ungkap Lily, moderator FGD dari Biro Perekonomian.

Budya mewakili DPMPTSP DKI Jakarta, dalam FGD ini mengatakan, PTSP masih terus beradaptasi untuk memberikan pelayan yang paling terbaik untuk warga DKI Jakarta. "Saat ini PTSP dalam proses adaptasi dan harmonisasi sistem ke OSS agar layanan perizinan semakin efektif dan efisien," kata Budya.

Tag: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Perhimpunan Pengusaha Jasa Kantor Bersama Indonesia (Perjakbi)

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Rosmayanti

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,728.00 3,690.58
British Pound GBP 1.00 17,543.07 17,366.04
China Yuan CNY 1.00 2,037.30 2,016.90
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,983.00 13,843.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,884.58 9,784.23
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,789.94 1,771.79
Dolar Singapura SGD 1.00 10,307.39 10,202.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,750.45 15,588.60
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.02 3,366.49
Yen Jepang JPY 100.00 13,003.81 12,872.42

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6456.539 53.245 652
2 Agriculture 1359.948 0.169 21
3 Mining 1656.555 1.125 49
4 Basic Industry and Chemicals 836.222 20.201 72
5 Miscellanous Industry 1262.035 -2.850 49
6 Consumer Goods 2419.754 33.936 53
7 Cons., Property & Real Estate 497.831 2.310 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1241.954 8.326 74
9 Finance 1325.581 8.757 91
10 Trade & Service 819.503 2.647 163
No Code Prev Close Change %
1 POLU 1,260 1,575 315 25.00
2 PAMG 416 520 104 25.00
3 GLOB 505 630 125 24.75
4 PICO 486 605 119 24.49
5 KIOS 520 630 110 21.15
6 FUJI 123 143 20 16.26
7 ASBI 340 384 44 12.94
8 ARKA 1,035 1,165 130 12.56
9 TMPO 162 180 18 11.11
10 IKBI 274 298 24 8.76
No Code Prev Close Change %
1 KBLV 436 390 -46 -10.55
2 KAYU 498 448 -50 -10.04
3 IIKP 62 57 -5 -8.06
4 SRAJ 310 286 -24 -7.74
5 SAPX 745 690 -55 -7.38
6 MINA 1,400 1,300 -100 -7.14
7 NICK 266 248 -18 -6.77
8 PBSA 760 710 -50 -6.58
9 TNCA 324 304 -20 -6.17
10 DSFI 135 127 -8 -5.93
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 350 352 2 0.57
2 BHIT 81 85 4 4.94
3 MNCN 1,365 1,435 70 5.13
4 IPTV 242 248 6 2.48
5 BPTR 97 104 7 7.22
6 POSA 214 204 -10 -4.67
7 BDMN 4,840 5,100 260 5.37
8 ANTM 950 940 -10 -1.05
9 LPKR 278 284 6 2.16
10 BBRI 4,450 4,480 30 0.67