Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Di Bawah 80%, Rasio Elektrifikasi NTT Paling Rendah se-Indonesia

Di Bawah 80%, Rasio Elektrifikasi NTT Paling Rendah se-Indonesia Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim bahwa Rasio Elektrifikasi (RE) sampai dengan Semester-I 2019 telah naik menjadi 98,81%, dari 98,30% di akhir 2018. 

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Rida Mulyana mengatakan, angka ini diharapkan akan terus meningkat hingga mencapai 99,9% di akhir 2019 sesuai dengan target Pemerintah.

Dirinya melanjutkan, diantara seluruh wilayah di Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah satu-satunya provinsi dengan RE di bawah 80%, yakni sebesar 72%.

Baca Juga: Tingkatkan Talenta di Bidang IT, PLN Gandeng ITB dan TU Wien Universitat

"Yang paling kita perhatikan saat ini, dan ini juga mohon dukungannya, adalah NTT. Agar masyarakat atau saudara-saudara kita di sana, paling tidak, sejajar dengan saudara-saudara lain di Indonesia," ujar Rida dalam keterangannya yang diperoleh, Kamis (4/7/2019).

Agar tercapai RE nasional 99,9% di tahun ini, ada 1.592.990 rumah tangga yang harus dilistriki. Selain melistriki dengan jaringan PLN (on grid), upaya melistriki juga dilakukan off grid melalui Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). Dari jumlah tersebut, diperkirakan ada 721.008 rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu untuk pasang baru listrik. 

Angka tersebut diambil dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang telah dipadankan oleh PLN per 1 Juli 2019.

Kementerian ESDM mengupayakan partisipasi Badan Usaha Sektor ESDM untuk membantu pasang baru listrik bagi rumah tangga miskin belum berlistrik. Bantuan pasang baru listrik tersebut berupa instalasi listrik sederhana dengan dua titik lampu dan 1 kotak-kontak, termasuk biaya penyambungan, biaya instalasi, biaya penerbitan Serifikat Laik Operasi (SLO), dan voucher perdana listrik prabayar.

Baca Juga: Semester-I 2019, Rasio Elektrifikasi Sentuh Angka 98,81%

"Ini akan menggunakan dana CSR Badan Usaha sektor ESDM. Semuanya gratis. Jadi mereka (masyarakat tidak mampu) tinggal terima beres, kita tinggalkan dengan kondisi sudah menyala," tambah Rida.

Rida menepis isu yang berkembang akhir-akhir bahwa tarif listrik mengalami kenaikan. Sejak 2017, bahkan pelanggan mampu pun tidak pernah mengalami kenaikan tarif listrik. Pemerintah melalui aksi korporasi PLN memberikan diskon tarif untuk pelanggan 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM) sebesar Rp52/kWh yg awalnya Rp1.352/kWh menjadi Rp1.300/kWh.

"Pemerintah tidak berencana menaikkan tarif listrik hingga akhir 2019," Rida menegaskan.

Baca Juga: Dorong Rasio Elektrifikasi di Kalbar, BUMN 'Setrum' Anggarkan Rp130 Miliar

Ia juga menyampaikan tarif listrik Indonesia yang mengikuti tariff adjustment masih relatif murah dibanding negara-negara ASEAN lainnya.

Rida juga mengungkapkan bahwa peringkat Getting Electricity Indonesia pada survey Ease of Doing Business yang dilakukan oleh Bank Dunia semakin membaik. Jika di tahun kemarin Indonesia berada di urutan 38, tahun ini Indonesia naik ke peringkat 33. 

Rida optimistis peringkat ini akan semakin membaik seiring dengan strategi Reformasi Getting Electricity 2020. Jika di tahun ini Bank Dunia mencatat 34 hari dari target 25 hari, di tahun depan permohonan sambungan listrik menjadi hanya 3 hari dan paling lama 18 hari.

Baca Juga: Kader Gerindra Gantikan AWK Sebagai Anggota DPD RI, De Gadjah: Efektif Kawal Kebijakan dan Pembangunan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Kumairoh

Bagikan Artikel: