Deklarator #2019GantiPresiden Minta Ini ke Jokowi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera memberikan saran kepada Presiden Jokowi pada periode kedua pemerintahannya untuk merampingkan kabinet. Ia beralasan bahwa reformasi birokrasi dengan pemerintahan yang ramping, namun kaya fungsi, adalah hal yang penting.

"Indonesia harus menuju negara good governance. Saya berharap (pada) periode kedua, Bapak Jokowi melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan merampingkan kabinet baru  berjumlah maksimal tidak lebih daripada 20 menteri atau lembaga setingkat menteri," kata Mardani, Kamis (4/7/2019).

Wakil Ketua Komisi II tersebut berasalan, kabinet yang ramping akan memperkuat koordinasi dan sinergi satu dengan lainnya. "Masalah sinergitas antarlembaga sering kali dikeluhkan presiden. Akan lebih baik beberapa kementerian atau lembaga disatukan agar efektif dan efisien kinerjanya," ujarnya.

Baca Juga: Soal Pos Menteri Jokowi, Tanggapan ICW Kena Banget

Mardani mencontohkan kabinet di banyak negara lain, seperti Kementerian Luar Negeri disatukan dengan Kementerian Perdagangan (Internasional).

"Fungsinya memudahkan penetrasi produk dalam negeri ke pasar global, contohnya Jepang dan Selandia Baru," katanya.

Ia juga mencontohkan jumlah kementerian AS, Jerman, Jepang, China. "Kabinet Obama (AS) 15 menteri, enam pejabat setingkat menteri. Kabinet Angel Markel (Jerman) 15 menteri. Kabinet Jinping (RRT) 21 menteri, tiga komite. Sementara Kabinet Abe (Jepang) 16 menteri, empat setingkat menteri," ucapnya.

Selain itu, menurutnya, anggaran pemerintah saat ini masih terbatas dengan jumlah penduduk 260 juta. "Jika harus dibagi banyak kementerian, maka daya ungkitnya menjadi kecil. Contoh program pengentasan kemiskinan dibagi menjadi 26 kementerian atau lembaga, hasilnya kita jauh tertinggal dibanding China dan Vietnam (dalam) menekan jumlah angka kemiskinan," tambahnya.

Baca Juga: Mardani Buat #KamiOposisi, Jawaban Nasdem Ngenyek

Mardani juga mengingatkan bahwa tidak elok struktur kabinet sebagai hasil bagi-bagi kue. "Kementerian bukan tempat bagi-bagi jatah kursi atau kue. Tapi, untuk memperkuat pemerintah dalam rangka melayani rakyat dan menjalankan fungsi negara. Pemerintah yang kuat ditopang oleh kementrian yang kuat: struktur ramping, simpel, namun kaya fungsi dan manfaat. Bukan jumlah kementerian yang banyak, namun boros, miskin fungsi, dan miskin manfaat untuk rakyat," pungkas deklarator #2019gantipresiden ini.