Jika Gunakan Politik Akomodasi, Ini yang Terjadi pada Kabinet Jokowi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kabinet pemerintahan Jokowi - KH Ma'ruf Amin diprediksi akan gendut jika menggunakan politik akomodasi. Jika hal itu dilakukan maka susunan menteri dalam kabinet selanjutnya tidak berbeda dengan komposisi kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.

Analisis Politik dan Direktur IndoStrategi, Arif Nurul Imam mengatakan, ada tiga model yang bakal digunakan dalam penyusunan kabinet Jokowi-Ma'ruf. Pertama, kabinet disusun berbasis kompetensi.

"Dengan demikian kabinet akan diisi oleh para profesional untuk duduk di jabatan kementerian," ujarnya, Jumat (5/7/2019).

Baca Juga: Kalau Masuk Koalisi Jokowi, Partai Amien Rais Malunya...

Kedua, politik akomodatif atau bagi-bagi kekuasaan. Arif mengatakan, dalam model penyusunan kabinet ini maka yang masuk di kabinet adalah mereka yang disorong atau diajukan oleh partai politik pendukung Koalisi Indonesia Kerja. "Akibatnya, kompetensi bukan prioritas melainkan pertimbangan politik sebagai penentu masuk di kabinet atau tidak," katanya.

Ketiga, kombinasi antara profesional dan politik akomodasi. Artinya, akan ada menteri yang datang dari profesional, tetapi juga akan banyak pula menteri yang berasal dari pertimbangan politik bagi-bagi kekuasaan. 

"Jika melihat gejala penyusunan kabinet Jokowi, misalnya pihak istana berkehendak memiliki dukungan parlemen 80%, maka kemungkinan politik akomodasi akan menjadi kental," ujarnya.

Baca Juga: Hah, Posisi Anak Bu Mega Bakal Sejajar Presiden Jokowi?

Artinya, penyusunan kabinet nanti lebih banyak pertimbangan bagi-bagi kekuasaan. Apalagi, parpol pengusung Jokowi - Ma'ruf Amin sudah bersaing menyodorkan para kandidat menterinya, misalnya PKB dan Nasdem. "Kemungkinan lainnya, melakukan kombinasi dalam penyusunan kabinet sehingga akan ada profesional dan politisi yang duduk di kabinet," ungkapnya. 

Dia menambahkan, kemungkinan itu ada karena Jokowi sudah tidak memiliki pertimbangan politik untuk kepentingan maju lagi di 2024. "Artinya, sesungguhnya ketergantungan dari parpol semakin kecil, kecuali hanya untuk mengamankan di parlemen. Jika politik akomodasi yang digunakan maka potensi kabinet gendut akan terbuka lebar, atau setidaknya seperti kabinet periode pertama," ucapnya.