Kredit Foto: Ferry Hidayat
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak mengkompromikan persoalan hukum sebagai bagian dari rekonsiliasi politik pasca-Pilpres 2019.
"Rekonsiliasi politik, silakan. Rekonsiliasi hukum, jangan. Itu dua hal yang berbeda," kata Juru Bicara PSI, Muannas Alaidid, dalam keterangan pers pada Jumat (5/7/2019).
Baca Juga: Balas Cuitan Dahnil, PKB: Rizieq yang ke Arab Sendiri
Sebelumnya, juru bicara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, berpendapat kepulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, ke Tanah Air semestinya menjadi bagian dari rekonsiliasi politik. Muannas menegaskan, negara hukum tak mengenal istilah rekonsiliasi hukum.
Baca Juga: Dahnil Minta Habib Rizieq Pulangkan ke Indonesia, Netizen Balik Tanya
"Kedudukan semua orang sama di hadapan hukum. Masalah pidana kok dinegosiasikan? Jika dilakukan akan melukai hati rakyat kecil yang tetap diproses dalam kasus yang sama," ujarnya.
Ia menilai proses hukum harus tetap berjalan. Muannas memandang masyarakat perlu ikut memastikan proses hukum berjalan adil, tanpa intervensi pihak mana pun.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Lestari Ningsih
