Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Cak Imin Minta Jatah 10 Kursi Menteri, PKB: Pasti Dapatlah!

Cak Imin Minta Jatah 10 Kursi Menteri, PKB: Pasti Dapatlah! Kredit Foto: Antara/Reno Esnir
Warta Ekonomi, Jakarta -

PKB meyakini Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) bakal proporsional dalam membagi kursi menteri bagi partai-partai koalisi pendukungnya. PKB menyerahkan sepenuhnya pada Jokowi soal pembagian formasi menteri di Kabinet 2019-2024.

"Pak Jokowi pasti kalau berdasarkan basis pemilihan menterinya berdasarkan pada misalnya jatah-jatah seperti itu tentu proporsional," kata Politikus PKB Abdul Kadir Karding di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Karding menanggapi pernyataan sejumlah pimpinan partai yang mulai menyebut angka permintaan jumlah menteri di kabinet, termasuk pernyataan Ketua PKB sendiri, Muhaimin Iskandar yang meminta jatah 10 menteri dari PKB. Menurut Karding, pernyataan itu hanya sekadar wacana. 

Baca Juga: Koalisi Jokowi-Ma'ruf Sangat Kuat, PKB: Gak Tambah, Gak Masalah!

"Menurut saya itu hanya wacana-wacana aja, nggak usah dianggap terlalu serius, toh kalau seandainya nanti ada jatah-jatah pasti dapat lah dan sudah pasti proporsional, tidak mungkin PDIP lebih sedikit dari PPP tidak mungkin atau sebaliknya tidak mungkin," kata Karding. 

Karding menegaskan, soal menteri menjadi kewenangan penuh presiden. Sementara, kata dia, PKB sebagai partai pendukung adalah mendukung dan mengawal Jokowi hingga kebijakannya. 

Baca Juga: Zulkifli Hasan Doakan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Sinyal Merapat?

Pria yang juga juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf ini menyatakan, sejauh ini ia telah mendapat informasi bahwa Jokowi menginginkan menteri eksekutor yang mempunyai kepemimpinan kuat dan manajerial yang baik. Jokowi juga disebut-sebut bakal meletakkan pemuda di kabinetnya. 

"Kita tunggu saja seperti apa nanti apakah mereka ini berasal dari partai atau nonpartai, sementara Pak Jokowi sudah menyatakan saya tidak ingin membedakan antara profesional dan partai politik, dikotomi itu memang tidak baik," kata anggota Komisi III DPR RI itu. 

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Lestari Ningsih

Bagikan Artikel: