Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Gerindra Pasti Oposisi? Belum Tentu, Kata . . . .

Gerindra Pasti Oposisi? Belum Tentu, Kata . . . . Kredit Foto: Antara/Galih Pradipta
Warta Ekonomi, Jakarta -

Partai Gerindra kemungkinan besar akan tetap berada di jalur 'perjuangannya' sejak awal, yakni tetap menjadi partai oposisi terhadap pemerintah. Namun, hingga saat ini partai berlambang Garuda itu belum juga menentukan arahnya.

Wakil Ketua Partai Gerindra, Ferry Juliantono, mengatakan hingga saat ini pihaknya tidak bisa meraba-raba kemana arah partai ke depan. Meski kecenderungan untuk oposisi sangat kuat, dirinya menolak untuk memastikan hal itu, sebab keputusan resmi partai akan ditentukan pada akhir Juli atau diawal Agustus mendatang.

"Belum kan nanti partai akan membicarakannya pada rapat sesuai dengan AD/ART partai, bisa rapat pimpinan, bisa rapat kerja yang mengundang seluruh pengurus partai di seluruh Indonesia. Rencananga akhir bulan atau awal bulan begitu," kata Ferry, Jumat (5/7/2019).

Baca Juga: Kubu Jokowi Ajak Koalisi Bisa Kubur Gerindra di 2024?

Tidak hanya Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Berkarya yang juga digadang menyuarakan koalisi juga hingga hari ini belum juga menentukan arah politiknya. Sama halnya dengan Partai Drmokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) bedanya kedua partai ini berpotensi masuk kedalam koalisi pemerintah.

Ferry juga tidak mau berspekulasi dengan apa yang ramai di media saat ini terkait, dua dari lima partai koalisinya yakni PAN dan Demokrat akan bergabung dengan pemerintah yang bisa membuat kekuatan oposisi lemah. Dirinya masih menunggu hasil keputusan dalam rapat partai.

"Pertama belum tahu sikapnya ya, saya juga gaboleh mengeluarkan pernyataan biar kita tunggu di rapat nanti," bebernya.

Baca Juga: Gerindra Ditawari Kursi Menteri? PPP: Itu Cerita Versi Mereka

Namun, ada beberapa faktor yang bisa menentukan apakah partai besutan Danjen Kopassus itu akan berkoalisi dengan pemerintah atau tetap dalam posisinya. Salah satunnya suara kader partai di daerah. Namun, Ferry mengakui bahwa banyak suara kadernya yang ingin untuk menjadi oposisi.

"Ya macam-macam lah ya banyak faktor yang harus di dengar, suara dan jadi pertimbangan pak Prabowo juga harus mendengarkan. Sejauh ini ada permintaan yang seperti itu (jadi oposisi) oleh karena itu harus diputuskarn melalui mekanisme kepartaian," tuturnya.

Seperti diketahui sikap Partai Demokrat juga memutuskan apakah akan bergabung dengan dalam barisan koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin mendukung pemerintahan lima tahun ke depan atau menjadi oposisi. Semuanya masih dikaji Demokrat bersama Ketua Umumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca Juga: Gerindra dan PKS Sebaiknya Oposisi, PAN dan Demokrat Gimana?

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk 'Peta Politik Pasca Putusan MK' menyatakan, SBY bersama punggawa Demokrat masih ada waktu mengkaji untuk memutuskan arah politiknya karena pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih baru dilakukan pada Oktober 2019 dan akan menentukan dalam sikap resmi partai.

Meski belum memutuskan bergabung ke Jokowi, Demokrat melalui Ketua Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah memberikan masukan ke Jokowi dalam memimpin Indonesia 5 tahun mendatang

"Kami sudah berikan masukan kepada pak Jokowi melalui Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Harapannya memang ada yang dipertimbangkan demi kemajuan bangsa," terangnya.

Baca Juga: Buset!! Ini Menteri yang Diminta Prabowo Cs, Demokrat yang Bongkar

Sementara itu Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengajak Koalisi Adil Makmur untuk menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin.

Ia mengatakan, sudah saatnya untuk membangun oposisi kritis dan konstruktif. Pembangunan bangsa yang berkelanjutan yang efektif, menurutnya perlu dikawal bersama supaya kesalahan pada periode sebelumnya dapat diperbaiki demi kemakmuran rakyat.

“Kompetisi dalam demokrasi ada awal dan akhirnya. Secara konstitusi, keputusan MK menyatakan Pak Jokowi menang Pemilu 2019. Ini sesuai dengan keputusan perhitungan KPU,” ucapnya, Jumat (28/6/2019).

Kendati demikian hal itu hanya sebagai pendapat dari pribadi Mardani sementara sikao partainya sendiri akan ditentukan lewat mekanisme resmi partai.

Baca Juga: Tegas! Bule Inggris Eks Napi Narkoba Diusir dari Bali

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Lestari Ningsih

Bagikan Artikel: