Portal Berita Ekonomi Rabu, 21 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:36 WIB. EV - Beijing Taxi Association: Beijing akan operasikan sekitar 20 ribu taksi listrik pada akhir 2020
  • 18:30 WIB. Korea - DMC Media: Konsumen online di Korsel masih melihat toko offline sebagai bagian penting dari belanja
  • 17:25 WIB. QR - BI terbitkan QR Code Indonesian Standard (QRIS), yang akan efektif berlaku secara nasional mulai 1 Januari 2020.
  • 17:16 WIB. XL - XL uji coba jaringan 5G lagi, pamer komunikasi via Hologram.
  • 16:31 WIB. Jepang - Pemerintah Jepang cabut status izin tinggal 832 WNA pada tahun 2018 (naik 2x lipat)
  • 16:24 WIB. AS - Uber akan investasikan USD75 juta di negara bagian Texas
  • 16:11 WIB. China - Pasar robot China bakal mencapai USD8,68 M pada 2019
  • 16:00 WIB. IHSG - IHSG ditutup merah 0,68% di akhir sesi II.
  • 15:26 WIB. WhatsApp Pay - BI belum tahu WhatsApp Pay akan masuk Indonesia.¬†
  • 14:36 WIB. Kabinet¬†- PDIP: Risma berpeluang jadi menteri Jokowi.
  • 14:13 WIB. Korea- Mercedes-Benz telah investasikan 87 miliar Won di pusat logistik Korsel dalam 5 tahun terakhir
  • 11:18 WIB. Greenland¬†- Trump menunda pertemuan dengan pemimpin Denmark terkait penolakan penjualan Greenland.

6 Orang Hakim Resmi Dilaporkan ke Komisi Yudisial terkait Kasus ...

6 Orang Hakim Resmi Dilaporkan ke Komisi Yudisial terkait Kasus ... - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Solidaritas Pemerhati Hukum (SPH) melaporkan enam orang hakim ke Komisi Yudisial (KY). Pelaporan ini terkait kasus sengketa hukum pelabuhan Merunda antara PT Kawasa Berikat Nusantara (KBN) dan PT Karya Citra Nusantara (KCN).

Koordinator SPH Heryanto mengatakan, keenam hakim yang menangani kasus perselesihan sengketa pelabuhan Marunda adalah tiga majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan tiga majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

"Kami melaporkan majelis hakim karena majelis hakim mengabaikan fakta dan bukti-bukti di lapangan," ujar Heryanto di kantor KY, Senin (8/7/2019).

Dia menyebut tiga hakim PN Jakarta Utara adalah Cakra Alam sebagai hakim ketua, Taufan Mandala dan Ronald Salnofri Bya sebagai hakim anggota. Kemudian, hakim di PT DKI Jakarta adalah Muh Daming Sunusi sebagai hakim Ketua, Muhammad Yusuf sebagai hakim anggota, serta Sobandi sebagai panitra.

Baca Juga: Jika Kasasi KCN Ditolak, Negara Bakal Rugi Rp200 M Per Tahun

"Kami melaporkan hakim tersebut karena mereka mengabaikan bukti dan fakta. Yang telah kami kaji bahwa PT KBN yang dibantu para hakim yang menang dalam putusan ini sedang menggali kuburnya sendiri. Sebab PT KBN tidak memiliki sertifikat tanah atau lahan yang diklaim olehnya, yaitu 1.700 meter. Hakim ini mengabaikan terkait saksi ahli dari BPN (Badan Pertanahan Nasional). Yang menjadi poin penting kami, keenam hakim ini yang kami sebutkan," katanya.

Hal yang sama juga disampaikan anggota SPH Harry Hasbi Asy-Syiddieqi. Menurutnya, dari beberapa fakta, para hakim diduga memenangkan PT KBN  hanya mengacu pada Pepres nomor 11/92. Dalam Pepres dimaksud hanya menyebutkan area kerja PT KBN dengan batas-batas sisi laut dan sungai di Utara, Selatan, Timur, dan Barat.

Hal tersebut, kata Harry, dianggap bias dan tidak akurat untuk mengklaim lahan tersebut. Ditambah PT KBN tidak memiliki sertifikat dari BPN. Sehingga hakim terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum dengan memutuskan hal yang keliru terhadap kasus tersebut.

"Atas dasar itu, kami Solidaritas Pemerhati Hukum meminta Komisi Yudisial untuk memeriksa para hakim dan juga Direktur Utama PT KBN Sattar Saba dalam waktu dekat," katanya.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska), Andri Zulpianto mengatakan, PT BKN yang menggugat anak perusahaannya sendiri, PT KCN, merupakan kesalahan fatal yang mengakibatkan rusaknya citra investasi dalam negeri. Pasalnya gugatan yang dilayangkan PT KBN kepada PT KCN karena perjanjian investasi antara PT KCN dan Kemenhub yang sudah sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

"Karena, bagaimana mungkin suatu investasi yang dilakukan pemerintah digugat oleh BUMN yang juga menjadi bagian dari pemerintah dan diatur Undang-Undang serta peraturan yang berlaku?" katanya.

Selain itu, dia menambahkan, dugaan sikap abai yang dilakukan hakim dalam sidang gugatan PT KBN kepada PT KCN berpotensi melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Menurut dia, hakim harus menjaga prinsip profesionalitas dalam mengedepankan fakta dan bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Baca Juga: KPK Jangan Ragu Periksa Dirut KBN

"Karena pada proses persidangan antara PT KBN dan PT KCN, baik Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun Pengadilan Tingggi DKI Jakarta, diduga mengesampingkan temuan fakta dan bukti di wilayah objek sengketa," tambah dia.

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Indonesian Publik Institute (IPI) Karyono Wibowo mememinta KY tidak mengabaikan laporan SPH dalam kasus putusan majelis Hakim PN Jakarta Utara dan PT DKI Jakarta tersebut.

Menurutnya, harus ada tindakan tegas dari KY atas perilaku hakim yang nakal. Selain itu, diperlukan evaluasi terkait dengan tata kelola peradilan, misalnya tentang prosedur penanganan perkara para pihak dan interaksi dengan para aparat pengadilan.

"Hal itu perlu dilakukan mengingat banyak hakim yang terjerat kasus suap. Saat ini sudah ada puluhan hakim yang terkena OTT KPK karena kasus korupsi," tukasnya.

Tag: Pelabuhan Marunda, PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT Karya Citra Nusantara (KCN)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Rosmayanti

Foto: SPH

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,820.93 3,782.86
British Pound GBP 1.00 17,441.04 17,266.80
China Yuan CNY 1.00 2,034.56 2,014.40
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,330.00 14,188.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,718.61 9,620.88
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,827.15 1,808.98
Dolar Singapura SGD 1.00 10,354.05 10,249.96
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,904.87 15,745.84
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,435.63 3,398.32
Yen Jepang JPY 100.00 13,462.98 13,325.82

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6252.967 -42.771 651
2 Agriculture 1352.538 3.379 21
3 Mining 1594.204 -6.101 49
4 Basic Industry and Chemicals 839.668 -9.022 72
5 Miscellanous Industry 1141.967 -9.977 49
6 Consumer Goods 2401.664 -24.300 53
7 Cons., Property & Real Estate 504.990 0.189 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1224.736 -5.147 74
9 Finance 1248.608 -11.827 91
10 Trade & Service 790.366 1.634 162
No Code Prev Close Change %
1 ARTO 665 830 165 24.81
2 KOTA 404 490 86 21.29
3 JIHD 525 630 105 20.00
4 KONI 500 595 95 19.00
5 MKNT 53 62 9 16.98
6 POLY 69 78 9 13.04
7 TFCO 620 695 75 12.10
8 ARKA 1,280 1,425 145 11.33
9 MTPS 1,500 1,655 155 10.33
10 PDES 1,000 1,100 100 10.00
No Code Prev Close Change %
1 FMII 560 424 -136 -24.29
2 PCAR 1,665 1,500 -165 -9.91
3 POLI 850 775 -75 -8.82
4 VINS 109 101 -8 -7.34
5 MEGA 6,200 5,775 -425 -6.85
6 PAMG 193 181 -12 -6.22
7 TBMS 810 760 -50 -6.17
8 ERTX 120 113 -7 -5.83
9 MTRA 350 330 -20 -5.71
10 EAST 212 200 -12 -5.66
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 134 143 9 6.72
2 IPTV 224 224 0 0.00
3 BBRI 4,100 4,050 -50 -1.22
4 MNCN 1,260 1,295 35 2.78
5 ERAA 1,875 1,835 -40 -2.13
6 MDKA 5,975 6,100 125 2.09
7 TLKM 4,470 4,410 -60 -1.34
8 ANTM 1,050 1,070 20 1.90
9 PGAS 1,920 1,870 -50 -2.60
10 ASII 6,425 6,350 -75 -1.17