Portal Berita Ekonomi Kamis, 22 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:07 WIB. Kupang - Jokowi bagikan 2.706 sertifikat gratis di NTT.
  • 07:52 WIB. Google - Google tambah kemampuan koreksi bahasa ke Gmail.
  • 07:21 WIB. XL - XL harus rogoh kocek Rp569 miliar buat blokir ponsel BM.
  • 06:43 WIB. Brexit - Prancis memperkirakan akan terjadi 'no deal Brexit'
  • 06:23 WIB. Mandiri - Mandiri akan mengembangkan ekosistem untuk mengoptimalisasi usaha kopi.
  • 06:14 WIB. Amazon - Di Indian Amazon sudah mempekerjakan 62.000 orang.
  • 23:43 WIB. Israel - Korsel dan Israel sepakati perdagangan bebas untuk hadapi peningkatan proteksionisme di banyak negara
  • 23:17 WIB. Hyderabad - Amazon membangun kampus terbesarnya di India.
  • 23:10 WIB. Beijing - China akan memberi sanksi bagi perusahaan yang terlibat penjualan F-16 ke Taiwan.
  • 21:51 WIB. Gojek - Kabinet Malaysia beri lampu hijau Gojek bisa mengaspal di sana.

Fahri Usul Perppu jadi Solusi Cepat dari Aturan soal Penyadapan

Fahri Usul Perppu jadi Solusi Cepat dari Aturan soal Penyadapan - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan usualan pembuatan undang-undang penyadapan sebaiknya dipercepat melalui pembuatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), sehingga bisa selesai sebelum masa tugas anggota DPR RI berakhir pada 30 September 2019.

Baca Juga: Gugatan Praperadilan Romy: Lawyer Pertanyakan Penyadapan KPK

"Pengaturan soal penyadapan merupakan hal penting. Penyadapan dapat dilakukan untuk dua hal, keamanan negara dan penegakan hukum," kata Fahri Hamzah dalam diskusi "RUU Penyadapan, Pangkas Kewenangan KPK?" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Menurut Fahri Hamzah, penyadapan untuk penegakan hukum, tidak bisa begitu saja dilakukan, tapi harus ada kontrolnya, yakni  izin dari hakim di Pengadilan Negeri (PN).

Kalau DPR RI mengusulkan pembuatan undang-undang tentang penyadapan, Fahri mengkhawatirkan, tidak selesai, karena masa tugas anggota DPR RI periode 2014-2019, hanya sekitar dua bulan lagi. Karena itu, Fahri mengusulkan, agar DPR RI meminta Presiden membuat Perppu tentang penyadapan.

"Gunakan saja peraturan pemerintah yang sudah dibuat pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Perppu. Perppu itu kemudian diusulkan ke DPR, tentunya DPR RI akan segera menyetujuinya," katanya.

Menurut Fahri, kalau DPR RI dan pemerintah melakukan langkah tersebut, dia optimisis, sebelum masa tugas DPR RI berakhir pada 30 September, maka undang-undang tentang penyadapan sudah bisa diundangkan.

"Kalau ada undang-undang, maka aturan penyadapan menjadi lebih baik. Lembaga-lembaga yang selama ini melakukan penyadapan dapat bekerja lebih tertib," katanya.

Tag: Fahri Hamzah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Adiwinata Solihin

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,820.93 3,782.86
British Pound GBP 1.00 17,441.04 17,266.80
China Yuan CNY 1.00 2,034.56 2,014.40
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,330.00 14,188.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,718.61 9,620.88
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,827.15 1,808.98
Dolar Singapura SGD 1.00 10,354.05 10,249.96
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,904.87 15,745.84
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,435.63 3,398.32
Yen Jepang JPY 100.00 13,462.98 13,325.82

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6252.967 -42.771 651
2 Agriculture 1352.538 3.379 21
3 Mining 1594.204 -6.101 49
4 Basic Industry and Chemicals 839.668 -9.022 72
5 Miscellanous Industry 1141.967 -9.977 49
6 Consumer Goods 2401.664 -24.300 53
7 Cons., Property & Real Estate 504.990 0.189 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1224.736 -5.147 74
9 Finance 1248.608 -11.827 91
10 Trade & Service 790.366 1.634 162
No Code Prev Close Change %
1 ARTO 665 830 165 24.81
2 KOTA 404 490 86 21.29
3 JIHD 525 630 105 20.00
4 KONI 500 595 95 19.00
5 MKNT 53 62 9 16.98
6 POLY 69 78 9 13.04
7 TFCO 620 695 75 12.10
8 ARKA 1,280 1,425 145 11.33
9 MTPS 1,500 1,655 155 10.33
10 PDES 1,000 1,100 100 10.00
No Code Prev Close Change %
1 FMII 560 424 -136 -24.29
2 PCAR 1,665 1,500 -165 -9.91
3 POLI 850 775 -75 -8.82
4 VINS 109 101 -8 -7.34
5 MEGA 6,200 5,775 -425 -6.85
6 PAMG 193 181 -12 -6.22
7 TBMS 810 760 -50 -6.17
8 ERTX 120 113 -7 -5.83
9 MTRA 350 330 -20 -5.71
10 EAST 212 200 -12 -5.66
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 134 143 9 6.72
2 IPTV 224 224 0 0.00
3 BBRI 4,100 4,050 -50 -1.22
4 MNCN 1,260 1,295 35 2.78
5 ERAA 1,875 1,835 -40 -2.13
6 MDKA 5,975 6,100 125 2.09
7 TLKM 4,470 4,410 -60 -1.34
8 ANTM 1,050 1,070 20 1.90
9 PGAS 1,920 1,870 -50 -2.60
10 ASII 6,425 6,350 -75 -1.17