Portal Berita Ekonomi Sabtu, 04 April 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:59 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,06% terhadap Yuan pada level 7,09 CNY/USD.
  • 15:57 WIB. Valas - Rupiah ditutup menguat 0,39% terhadap Dollar AS pada level 16.430 IDR/USD.
  • 15:56 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup negatif 0,19% pada level 23.236.
  • 15:55 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup negatif 0,60% pada level 2.763.
  • 15:55 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup negatif 2,51% pada level 2.391.
  • 15:54 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka negatif 1,13% pada level 5.418.
  • 15:53 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup positif 0,01% pada level 17.820.
  • 15:51 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup positif 0,03% pada level 1.725.

Kubu Prabowo Yakin Gugatan Pemilu ke MA Belum Basi, Alasannya...

Kubu Prabowo Yakin Gugatan Pemilu ke MA Belum Basi, Alasannya... - Warta Ekonomi

Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga, Nicholay Aprilindo memastikan, bahwa dasar hukum pengajuan permohonan pelanggaran administratif pemilu (PAP) ke Mahkamah Agung telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Ia meyakini permohonan tersebut tidak kedaluarsa.

"Sehingga tidak bisa dikatakan permohonan tersebut kedaluarsa dan atau lewat waktu," kata Nicholay, Kamis 11 Juli 2019.

Ia menambahkan, permohonan kedua dari PAP tersebut tidak dapat dikatakan "Nebis in Idem" karena dalam permohonan A quo, Mahkamah Agung RI belum memeriksa pokok permohonan atau materi permohonan.

Mahkamah Agung baru memeriksa syarat formil khususnya mengenai legal standing pemohon dan kemudian memberikan putusan NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) dikarenakan legal standing Pemohon yang cacat formil.

"Bawaslu bukanlah pengadilan tingkat pertama, karena Bawaslu bukan badan atau lembaga peradilan atau lembaga peradilan khusus, namun Bawaslu adalah badan pelaksana pemilu yang berfungsi sebagai pengawas dan diberi kewenangan oleh undang-undang pemilu untuk menerima laporan pelanggaran pemilu, memeriksa dan memutuskan laporan, serta memberikan rekomendasi kepada KPU atas putusan laporan Bawaslu," kata Nicholay.

Ia meyakini Bawaslu tidak dapat dipersamakan dengan lembaga peradilan seperti Pengadilan Negeri, karena Bawaslu tidak berada dalam lingkup UU Mahkamah Agung dan atau UU Kekuasaan Kehakiman. Karena Bawaslu dalam Putusan Pendahuluan No.01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019, tanggal 15 Mei 2019, tidak menerima laporan pelapor Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais, dengan alasan legalitas alat bukti. 

"Dan atas Putusan Pendahuluan Bawaslu tersebut tidak ada Keputusan KPU untuk menindak lanjuti putusan pendahuluan Bawaslu, maka laporan pelapor Djoko Santoso-Ahmad dan Hanafi Rais terhenti sampai pada Putusan Pendahuluan Bawaslu No.01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019, tanggal 15 Mei 2019," kata Nicholay.

Ia melanjutkan dengan tidak adanya kepastian hukum terhadap laporan pelapor sebagaimana tersebut, maka pelapor (dalam hal laporan ke Bawaslu) Djoko Santoso -Ahmad Hanafi Rais, mengajukan permohonan PAP No.1 P/PAP/2019 ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 31 Mei 2019. Dan kemudian, pada tanggal 26 Juni 2019, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Putusan Nomor 1 P/PAP/2019.

"Yang pada pokoknya dalam amar putusan Mahkamah Agung tidak menerima permohonan pemohon Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais, dengan pertimbangan cacat formil yaitu bahwa legal standing dari Djoko Santoso - Ahmad Hanafi Rais bukanlah sebagai pemohon prinsipal," kata Nicholay.

Kemudian, berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2019, MA tidak menerima permohonan Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais dikarenakan masalah formil yuridisnya yaitu tentang legal standing dari Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais bukan sebagai pemohon prinsipal, maka pasca putusan Mahkamah Agung RI tersebut, untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, pemohon prinsipal dalam hal ini capres-cawapres 02 mengajukan permohonan PAP pada Mahkamah Agung RI.

"Permohonan PAP diterima serta diregister oleh Panitera Mahkamah Agung RI dengan Nomor Register Permohonan : 2 P/PAP/2019," ujar Nicholay.

Ia menjelaskan, permohonan PAP pada Mahkamah Agung RI bukanlah merupakan kasasi karena rasa tidak puas terhadap putusan PHPU MK tertanggal 27 Juni 2019. Tetapi permohonan PAP dari Prabowo-Sandi tersebut adalah menindak lanjuti upaya hukum terhadap laporan TSM terdahulu yang diajukan oleh Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais, terhadap putusan pendahuluan Bawaslu RI No.No.01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019, tanggal 15 Mei 2019, dan permohonan PAP kepada Mahkamah Agung RI yang diajukan oleh Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 P/PAP/2019 tertanggal 26 Juni 2019.

"Untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan adalah hak setiap warga negara untuk melakukan upaya hukum sesuai dengan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, walau langit runtuh, hukum dan keadilan harus ditegakkan. Tiada kebenaran yang mendua." [mus] 

Ada jutaan anak yang terkendala belajar online karena keterbatasan akses internet. Ada banyak tenaga medis yang tidak dibekali APD lengkap. Mari kita sama-sama sukseskan kampanye #AmanDiRumah untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Donasi Anda akan disalurkan untuk membantu pengadaan APD dan fasilitas pendidikan online anak-anak Indonesia. Informasi soal donasi klik di sini.

Partner Sindikasi Konten: Viva

Baca Juga

Tag: Pemilu Presiden (Pilpres), Pilpres 2019, Prabowo Subianto Djojohadikusumo

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Viva

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,398.86 4,352.78
British Pound GBP 1.00 20,494.27 20,285.43
China Yuan CNY 1.00 2,336.23 2,311.67
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 16,546.32 16,381.68
Dolar Australia AUD 1.00 10,032.03 9,928.94
Dolar Hong Kong HKD 1.00 2,134.68 2,113.30
Dolar Singapura SGD 1.00 11,569.24 11,453.32
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,964.34 17,779.04
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,803.75 3,758.13
Yen Jepang JPY 100.00 15,340.55 15,185.09
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4623.429 91.744 687
2 Agriculture 936.003 11.914 22
3 Mining 1225.526 31.432 49
4 Basic Industry and Chemicals 652.518 51.220 78
5 Miscellanous Industry 736.691 0.113 51
6 Consumer Goods 1712.721 8.686 57
7 Cons., Property & Real Estate 326.084 -0.307 89
8 Infrastruc., Utility & Trans. 825.116 22.729 79
9 Finance 990.464 18.601 92
10 Trade & Service 596.613 2.104 170
No Code Prev Close Change %
1 REAL 61 82 21 34.43
2 KOBX 67 90 23 34.33
3 BTON 130 165 35 26.92
4 DOID 109 137 28 25.69
5 KBLI 400 500 100 25.00
6 SAMF 272 340 68 25.00
7 SAPX 935 1,165 230 24.60
8 DNAR 250 310 60 24.00
9 TMAS 80 99 19 23.75
10 PJAA 480 590 110 22.92
No Code Prev Close Change %
1 SRAJ 200 186 -14 -7.00
2 KRAH 486 452 -34 -7.00
3 BBHI 86 80 -6 -6.98
4 JAST 505 470 -35 -6.93
5 HRME 535 498 -37 -6.92
6 KONI 494 460 -34 -6.88
7 POLL 9,450 8,800 -650 -6.88
8 SRTG 3,080 2,870 -210 -6.82
9 AGII 470 438 -32 -6.81
10 MAPA 1,705 1,590 -115 -6.74
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,870 2,890 20 0.70
2 REAL 61 82 21 34.43
3 BRPT 830 1,000 170 20.48
4 BBCA 27,050 27,475 425 1.57
5 ELSA 181 204 23 12.71
6 MEDC 432 480 48 11.11
7 FREN 62 76 14 22.58
8 PGAS 800 800 0 0.00
9 LPPF 1,160 1,095 -65 -5.60
10 PAMG 107 104 -3 -2.80