Portal Berita Ekonomi Senin, 23 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 07:52 WIB. Libya - Turki,  UEA,  Perancis,  Jerman,  Italia,  Inggris dan AS dukung NOC Libya satunya-satunya perusahaan yang sah
  • 07:37 WIB. Tunis - Turis Inggris di Tunisia sempat dilarang tinggalkan hotel akibat Thomas Cook terlambat bayar.
  • 00:12 WIB. Paris - Perusahaan penerbangan low cost XL Airways (Prancis) minta diselamatkan Air France.
  • 00:04 WIB. Washington - PBB: 90 perusahaan besar berjanji akan mengurangi emisi gas demi dunia yang lebih hijau.
  • 23:56 WIB. London - Primark (Inggris) yakin bisa mendapat pasar pakaian dan sepatu US$300 miliar di AS.
  • 23:44 WIB. Iran - Menlu Pompeo: Walau menambah pasukan di teluk, AS tidak bermaksud perang dengan Iran.
  • 20:52 WIB. Brazil - Presiden Brazil sudah tanda tangani peraturan liberalisasi ekonomi dengan mengurangi birokrasi
  • 16:30 WIB. China - AIIB akan investasi US$1,09 M untuk 6 proyek di Asean
  • 15:13 WIB. Mobil Listrik - China miliki 245 pos untuk ganti baterai pada Agustus,  107 diantaranya di Beijing

KPK Harus Segera Periksa Dirut KBN!

KPK Harus Segera Periksa Dirut KBN! - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) Jakarta Utara mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Direktur Utama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Sattar Taba. KBNU Jakarta Utara mengaku menemukan 20 kasus dugaan korupsi di PT KBN dalam kurun waktu 2014-2016.

"KPK harus periksa Sattar Taba atas 20 kasus di KBN dengan kerugian negara sebesar Rp64,1 miliar," ujar koordinator KBNU Jakarta Utara Wahyudin di Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Wahyudin mencontohkan kasus dugaan korupsi di PT KBN tersebut di antaranya terkait kerja sama sewa tanah antara PT KBN dan dua investor, PT Sion dan PT Karya Teknik Persindo, yang diduga harga sewanya dimurahkan. Akibatnya, ada potensi kerugian negara sebesar Rp4.235.153.520.

Baca Juga: Duh, KBN Belum Mencapai Target Laba yang Ditetapkan

"Ada juga dalam proyek penggunaan lahan depo oleh PT Kharisma Astra Nusantara seluas 23.000 m², ternyata tidak dibuatkan surat perjanjian sewa-menyewa. Tercatat, terjadi sejak Desember 2013 s.d. pemeriksaan SPI 22 Juni 2015 baru melakukan angsuran pembayaran sebesar Rp5.385.000.000," papar Wahyudin.

Wahyudin menyebut ada banyak modus yang ditemukan KBNU Jakarta Utara dalam kasus proyek PT KBN. Di antaranya ialah dengan memainkan perjanjian kontrak. Disebutkan Wahyudun, oknum PT KBN tidak segan-segan melakukan wanprestasi dalam menjalankan perjanjian kontrak demi tujuan tertentu.

"Kami menduga modus ini juga dilakukan dalam kasus PT KBN dengan PT Karya Citra Nusantara (KCN) terkait masalah pengelolaan Pelabuhan Marunda. Hal ini terlihat dari addendum kontrak yang sampai terjadi tiga kali dan hingga saat ini masih berlart-larut. Bahkan kasus ini terlihat janggal dengan dimenangkannya PT KBN oleh majelis hakim PN Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta," katanya.

Lebih lanjut Wahyudin mengatakan, 20 kasus dugaan korupsi di PT KBN harus diaudit dan diinvestigasi lebih lanjut. Bahkan, kata dia, KBNU Jakarta Utara mendorong Dirut KBN diperiksa dan harta kekayaannya diaudit. Tak sampai di situ, KBNU juga meminta KPK untuk memeriksa hakim, tiga dari PN Jakarta Utara dan tiga hakim lainnya dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memutuskan perkara PT KBN dengan PT KCN.

Wahyudin mengatakan, KBNU Jakarta Utara sebelumnya sudah menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK. Selain aksi demonstrasi, KBNU Jakarta Utara malaporkan dugaan korupsi di PT KBN ke KPK dengan tanda terima laporan 004/KNU/VII/2019 dengan nomor registrasi: 56/200. "Tadi kami menyerahkan bukti tambahan ke KPK," kata dia.

Baca Juga: KBN Mau Ekspansi Bisnis, Nilai Investasinya Rp40 Triliun

Secara terpisah, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman mengatakan, KPK harus memperhatikan dugaan korupsi di PT KBN. Sebab, katanya, BUMN yang menguasai 600 hektare dari seluruh kawasan industri di DKI Jakarta, membuat PT KBN jadi primadona di kalangan pengusaha, bahkan penguasa. Tetapi pengelolaan PT KBN ternyata amburadul. Hal ini dibuktikan ditemukan 20 kasus di KBN dengan potensi kerugian negara sebesar Rp64.1 miliar.

"Lebih mengkhawatirkan lagi tidak sedikit juga swasta yang diuntungkan dengan kebijakan PT KBN, mulai dari biaya sewa di bawah rata-rata sampai perjanjian kontrak yang bikin rugi PT KBN. Kalau sudah begini, KPK harus turun tangan segera, panggil dan periksa Sattar. Saya tunggu kejujuran KPK untuk periksa Dirut KBN," kata Jajang.

Tag: PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Nahdlatul Ulama (NU)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Rosmayanti

Foto: PT KBN

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,773.96 3,736.24
British Pound GBP 1.00 17,748.95 17,572.01
China Yuan CNY 1.00 2,001.27 1,981.48
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,155.00 14,015.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,608.41 9,511.98
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.08 1,789.13
Dolar Singapura SGD 1.00 10,276.61 10,169.80
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,648.35 15,492.18
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,384.74 3,348.06
Yen Jepang JPY 100.00 13,113.77 12,980.46

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6231.473 -12.997 654
2 Agriculture 1373.405 5.845 21
3 Mining 1665.437 14.211 49
4 Basic Industry and Chemicals 880.940 -6.688 73
5 Miscellanous Industry 1168.551 -4.934 49
6 Consumer Goods 2224.357 -12.734 53
7 Cons., Property & Real Estate 500.602 -0.838 81
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1228.506 14.718 75
9 Finance 1256.024 -5.058 90
10 Trade & Service 796.555 -5.213 163
No Code Prev Close Change %
1 AHAP 56 75 19 33.93
2 KPAL 560 680 120 21.43
3 TIRA 244 286 42 17.21
4 SAPX 870 1,000 130 14.94
5 POLI 1,165 1,335 170 14.59
6 SMMA 10,000 11,000 1,000 10.00
7 POWR 1,010 1,100 90 8.91
8 HOTL 155 168 13 8.39
9 ABMM 1,805 1,950 145 8.03
10 SSTM 454 490 36 7.93
No Code Prev Close Change %
1 HOME 113 84 -29 -25.66
2 KRAH 1,500 1,135 -365 -24.33
3 VINS 136 103 -33 -24.26
4 OKAS 258 216 -42 -16.28
5 APEX 550 462 -88 -16.00
6 JKON 500 428 -72 -14.40
7 ALKA 488 420 -68 -13.93
8 FILM 480 416 -64 -13.33
9 TRIM 170 150 -20 -11.76
10 GGRP 945 855 -90 -9.52
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,270 1,250 -20 -1.57
2 HOME 113 84 -29 -25.66
3 MAMI 140 147 7 5.00
4 FREN 163 166 3 1.84
5 YELO 176 176 0 0.00
6 BBRI 4,220 4,160 -60 -1.42
7 IPTV 530 520 -10 -1.89
8 TLKM 4,210 4,290 80 1.90
9 KPAL 560 680 120 21.43
10 SWAT 118 120 2 1.69