Jabar Juara Lahir Batin Butuh Anggaran Rp800 T

Warta Ekonomi, Kuningan -

Guna mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir Batin, dibutuhkan anggaran sekitar Rp800 triliun. Sedangkan, APBD Jawa Barat saat ini sekitar Rp35 triliun.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) mengatakan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat akan berupaya agar pembangunan tidak bergantung kepada APBD saja.

"Ada delapan pintu anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan Jawa Barat," kata Emil kepada wartawan dalam acara Kopdar (Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Triwulan II 2019 di Resort Prima Sangkanhurip, Kabupaten Kuningan, Kamis (11/7/2019).

Baca Juga: Ridwan Kamil Sebut Kualitas Udara Jawa Barat Masih Baik

Selain APBD Kabupaten/Kota, APBD provinsi, dan APBN, ada lima pintu anggaran lain, yaitu dana swasta melalui KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha) atau Public Private Partnership (PPP), obligasi daerah, dana perbankan, dana umat, dan dana CSR. 

Emil pun menyebut Pemdaprov Jawa Barat akan melobi kementerian atau Presiden, supaya bisa memprioritaskan Jawa Barat. Sebab, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.

Baca Juga: Berpotensi Maju Pilpres 2024, Jawaban Ridwan Kamil Keren

"Kita komit (berkomitmen) bahwa sumber pembayaran pembangunan ini ada pintu APBN. Kita akan lobi, dengan hasil detail dari Tingkat II (Kabupaten/Kota) saya akan lobi kementerian atau Presiden untuk memprioritaskan Jawa Barat yang memang penduduknya, secara populasi, paling besar," ungkapnya.

Selain itu, Pemdaprov Jabar akan memberikan bantuan keuangan sekira Rp200 miliar untuk setiap Kabupaten/Kota pada 2020. Bantuan ini diberikan berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

"Kita hanya sanggup di Rp 200-an miliar per daerah. Kalau dirata-rata segituh," ujarnya.

Emil menegaskan bantuan keuangan yang akan diberikan Pemdaprov Jawa Barat kepada Pemda Kabupaten/Kota tidak sembarangan. Bantuan diberikan berdasarkan kriteria tertentu, seperti jumlah penduduk dan capaian prestasi daerah termasuk keberhasilan menyukseskan program provinsi.

"Kita memberikan bantuan keuangan tidak asal memberi, tapi berdasarkan kualitas dan jumlah penduduk. Kemudian, prestasi Kabupaten/Kota yang bisa dikasih lebih," pungkasnya.