Portal Berita Ekonomi Minggu, 05 Juli 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

Revisi UU Ketenagakerjaan Diperlukan untuk Tingkatkan Daya Saing Investasi

Revisi UU Ketenagakerjaan Diperlukan untuk Tingkatkan Daya Saing Investasi
WE Online, Jakarta -

Menilik isu ketenagakerjaan tidak hanya memandang dari sudut kepentingan buruh dan pengusaha semata, melainkan juga berbicara mengenai kepentingan investasi asing di Indonesia. Dalam memperhatikan seruan pembaruan UU Ketenagakerjaan yang dianggap sudah sangat mendesak oleh kalangan industri dan pemerintah, praktisi hukum menilai revisi sangat diperlukan apabila pemerintah ingin mengembalikan minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 

Praktisi hukum ketenagakerjaan dari Dentons HPRP, Linna Simamora, mengatakan bahwa pada UU Ketenagakerjaan saat ini, terdapat beberapa hal penting yang dirasakan kurang fleksibel bagi para investor asing yang akan berinvestasi di Indonesia. 

“Dari berbagai komentar yang saya terima, isu mengenai proses pemutusan hubungan kerja yang mensyaratkan pemberian surat peringatan satu, dua dan tiga sebelum dilakukan PHK dirasa kurang fleksibel dan berbelit-belit. Apalagi dengan dihapuskannya alasan kesalahan berat sebagai dasar PHK. Perusahaan menjadi tidak punya banyak pilihan dalam menghadapi pekerja yang melakukan kesalahan-kesalahan, termasuk kesalahan berat, yang apabila dibiarkan akan lebih merugikan perusahaan,” kata dia belum lama ini. 

Baca Juga: DPR Janji Tuntaskan RUU SDA Oktober 2019

Hal lain yang menurut Linna masih dianggap kurang fleksibel oleh para investor adalah masalah jangka waktu kerja pegawai saat baru direkrut.  Pada praktiknya, penerapan masa percobaan yang hanya tiga bulan untuk pekerja tetap atau yang disebut pekerja PKWTT (perjanjian kerja waktu tidak tertentu) dinilai tidak cukup sehingga menimbulkan kesulitan bagi investor, dalam hal ini perusahaan, dalam menilai kinerja seseorang yang akan dipekerjakan secara permanen. 

Sementara itu, UU Ketenagakerjaan juga membatasi jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan skema kontrak atau yang dikenal dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Selain dari jenis pekerjaannya, masa kerja suatu PKWT juga diberlakukan batas maksimum dan tanpa masa percobaan. 

Pelarangan adanya masa percobaan dalam PKWT dan batasan-batasan maksimum tersebut dianggap tidak fleksibel bagi para investor dalam merekrut tenaga kerja yang tepat. Padahal perekrutan yang tepat menghasilkan efisiensi kerja dan penghasilan yang memadai bagi perusahaan, hingga pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan bagi karyawan.   

Baca Juga: Soal RUU Data Pribadi, Penegakan Hukumnya seperti Apa?

Hasil laporan Japan External Trade Organization (JETRO) pada Februari 2019 menyimpulkan bahwa, salah satu masalah manajemen utama adalah rasio kenaikan upah buruh di Indonesia yang merupakan tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Resiko kenaikan biaya di Indonesia sebesar 47 persen, di atas Vietnam yang hanya 30 persen.  Permasalahan mengenai kenaikan UMR di Indonesia juga dirasakan oleh Linna sebagai permasalahan yang belum ditangani secara memadai.

“Dibutuhkan suatu formula yang tepat untuk mengatur mengenai kenaikan UMR sehingga kenaikan tersebut bisa tepat dan terukur," tambah Linna.

Linna menekankan, yang penting adalah UU hasil revisi nantinya mampu memperhatikan kepentingan kedua belah pihak, baik pengusaha dan pekerja, dan dapat memberikan win-win situation bagi keduanya, sehingga menjadi lebih menarik bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia

Baca Juga

Tag: RUU Ketenagakerjaan, undang-undang

Penulis: Yosi Winosa

Editor: Kumairoh

Foto: Indo Intertex-Inatex

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,903.38 3,863.51
British Pound GBP 1.00 18,244.37 18,061.39
China Yuan CNY 1.00 2,071.79 2,050.85
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,638.83 14,493.17
Dolar Australia AUD 1.00 10,143.25 10,033.62
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,888.83 1,870.01
Dolar Singapura SGD 1.00 10,496.79 10,388.62
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,462.83 16,294.67
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,416.30 3,379.15
Yen Jepang JPY 100.00 13,614.98 13,478.26
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4973.794 7.014 694
2 Agriculture 1035.202 -3.361 22
3 Mining 1268.499 25.710 48
4 Basic Industry and Chemicals 750.463 13.240 80
5 Miscellanous Industry 874.938 -3.179 52
6 Consumer Goods 1815.479 0.475 57
7 Cons., Property & Real Estate 321.161 -5.097 92
8 Infrastruc., Utility & Trans. 897.578 2.421 78
9 Finance 1073.299 -2.447 93
10 Trade & Service 605.597 0.226 172
No Code Prev Close Change %
1 BBHI 103 139 36 34.95
2 EPAC 199 268 69 34.67
3 INDS 1,940 2,420 480 24.74
4 AMAR 308 384 76 24.68
5 PDES 390 470 80 20.51
6 MARK 540 650 110 20.37
7 DNAR 226 270 44 19.47
8 DAYA 600 700 100 16.67
9 DSSA 19,500 22,400 2,900 14.87
10 GLOB 168 190 22 13.10
No Code Prev Close Change %
1 ARKA 372 346 -26 -6.99
2 MSIN 316 294 -22 -6.96
3 SMMA 17,700 16,475 -1,225 -6.92
4 BIKA 188 175 -13 -6.91
5 FOOD 145 135 -10 -6.90
6 INPS 1,960 1,825 -135 -6.89
7 HDFA 160 149 -11 -6.88
8 PRAS 146 136 -10 -6.85
9 AMFG 3,070 2,860 -210 -6.84
10 PLIN 2,640 2,460 -180 -6.82
No Code Prev Close Change %
1 PURA 97 92 -5 -5.15
2 TOWR 1,040 1,090 50 4.81
3 PTPP 980 955 -25 -2.55
4 BCAP 158 158 0 0.00
5 TKIM 6,500 6,250 -250 -3.85
6 TCPI 4,340 4,150 -190 -4.38
7 TLKM 3,140 3,120 -20 -0.64
8 MNCN 890 915 25 2.81
9 JPFA 1,150 1,175 25 2.17
10 MAIN 570 615 45 7.89