Portal Berita Ekonomi Kamis, 04 Juni 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:44 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,05% terhadap Yen pada level 108,73 JPY/USD.
  • 21:43 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,20% terhadap Poundsterling pada level 1,2576 USD/GBP.
  • 21:42 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,46% terhadap Euro pada level 1,1221 USD/EUR.
  • 21:41 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.690 USD/troy ounce. 
  • 21:41 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 39,23 USD/barel.
  • 21:40 WIB. Oil Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 36,75 USD/barel.
  • 21:39 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 dibuka positif 0,85% pada level 3.107.
  • 21:38 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones dibuka positif 1,23% pada level 26.058.
  • 21:37 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq dibuka positif 0,58% pada level 9.664.
  • 17:37 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup positif 3,40% pada level 2.700.
  • 17:35 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup positif 1,37% pada level 24.325.
  • 17:34 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup positif 1,29% pada level 22.613.
  • 17:33 WIB. Valas - Indeks Shanghai ditutup positif 0,07% pada level 2.923.
  • 17:32 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup positif 2,87% pada level 2.147.
  • 17:30 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka positif 1,36% pada level 6.304.

Revisi UU Ketenagakerjaan Diperlukan untuk Tingkatkan Daya Saing Investasi

Revisi UU Ketenagakerjaan Diperlukan untuk Tingkatkan Daya Saing Investasi
WE Online, Jakarta -

Menilik isu ketenagakerjaan tidak hanya memandang dari sudut kepentingan buruh dan pengusaha semata, melainkan juga berbicara mengenai kepentingan investasi asing di Indonesia. Dalam memperhatikan seruan pembaruan UU Ketenagakerjaan yang dianggap sudah sangat mendesak oleh kalangan industri dan pemerintah, praktisi hukum menilai revisi sangat diperlukan apabila pemerintah ingin mengembalikan minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 

Praktisi hukum ketenagakerjaan dari Dentons HPRP, Linna Simamora, mengatakan bahwa pada UU Ketenagakerjaan saat ini, terdapat beberapa hal penting yang dirasakan kurang fleksibel bagi para investor asing yang akan berinvestasi di Indonesia. 

“Dari berbagai komentar yang saya terima, isu mengenai proses pemutusan hubungan kerja yang mensyaratkan pemberian surat peringatan satu, dua dan tiga sebelum dilakukan PHK dirasa kurang fleksibel dan berbelit-belit. Apalagi dengan dihapuskannya alasan kesalahan berat sebagai dasar PHK. Perusahaan menjadi tidak punya banyak pilihan dalam menghadapi pekerja yang melakukan kesalahan-kesalahan, termasuk kesalahan berat, yang apabila dibiarkan akan lebih merugikan perusahaan,” kata dia belum lama ini. 

Baca Juga: DPR Janji Tuntaskan RUU SDA Oktober 2019

Hal lain yang menurut Linna masih dianggap kurang fleksibel oleh para investor adalah masalah jangka waktu kerja pegawai saat baru direkrut.  Pada praktiknya, penerapan masa percobaan yang hanya tiga bulan untuk pekerja tetap atau yang disebut pekerja PKWTT (perjanjian kerja waktu tidak tertentu) dinilai tidak cukup sehingga menimbulkan kesulitan bagi investor, dalam hal ini perusahaan, dalam menilai kinerja seseorang yang akan dipekerjakan secara permanen. 

Sementara itu, UU Ketenagakerjaan juga membatasi jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan skema kontrak atau yang dikenal dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Selain dari jenis pekerjaannya, masa kerja suatu PKWT juga diberlakukan batas maksimum dan tanpa masa percobaan. 

Pelarangan adanya masa percobaan dalam PKWT dan batasan-batasan maksimum tersebut dianggap tidak fleksibel bagi para investor dalam merekrut tenaga kerja yang tepat. Padahal perekrutan yang tepat menghasilkan efisiensi kerja dan penghasilan yang memadai bagi perusahaan, hingga pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan bagi karyawan.   

Baca Juga: Soal RUU Data Pribadi, Penegakan Hukumnya seperti Apa?

Hasil laporan Japan External Trade Organization (JETRO) pada Februari 2019 menyimpulkan bahwa, salah satu masalah manajemen utama adalah rasio kenaikan upah buruh di Indonesia yang merupakan tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Resiko kenaikan biaya di Indonesia sebesar 47 persen, di atas Vietnam yang hanya 30 persen.  Permasalahan mengenai kenaikan UMR di Indonesia juga dirasakan oleh Linna sebagai permasalahan yang belum ditangani secara memadai.

“Dibutuhkan suatu formula yang tepat untuk mengatur mengenai kenaikan UMR sehingga kenaikan tersebut bisa tepat dan terukur," tambah Linna.

Linna menekankan, yang penting adalah UU hasil revisi nantinya mampu memperhatikan kepentingan kedua belah pihak, baik pengusaha dan pekerja, dan dapat memberikan win-win situation bagi keduanya, sehingga menjadi lebih menarik bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia

Baca Juga

Tag: RUU Ketenagakerjaan, undang-undang

Penulis: Yosi Winosa

Editor: Kumairoh

Foto: Indo Intertex-Inatex

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,815.12 3,775.14
British Pound GBP 1.00 18,001.23 17,820.69
China Yuan CNY 1.00 2,014.10 1,993.72
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,316.23 14,173.78
Dolar Australia AUD 1.00 9,921.15 9,821.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,847.18 1,828.69
Dolar Singapura SGD 1.00 10,235.38 10,132.09
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,015.57 15,851.96
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,360.62 3,321.72
Yen Jepang JPY 100.00 13,200.77 13,068.21
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4941.006 93.499 692
2 Agriculture 997.725 31.041 22
3 Mining 1282.050 11.604 49
4 Basic Industry and Chemicals 767.744 8.203 78
5 Miscellanous Industry 876.889 22.684 52
6 Consumer Goods 1838.287 17.789 58
7 Cons., Property & Real Estate 333.010 6.543 90
8 Infrastruc., Utility & Trans. 899.989 16.455 78
9 Finance 1027.339 31.820 93
10 Trade & Service 614.307 2.724 172
No Code Prev Close Change %
1 MLPL 52 70 18 34.62
2 DPUM 84 107 23 27.38
3 IDPR 124 155 31 25.00
4 MLPT 565 705 140 24.78
5 DPNS 218 272 54 24.77
6 KREN 77 96 19 24.68
7 KRAH 498 620 122 24.50
8 KBLV 308 382 74 24.03
9 PYFA 496 595 99 19.96
10 TAMU 62 74 12 19.35
No Code Prev Close Change %
1 SKRN 575 535 -40 -6.96
2 MAYA 6,500 6,050 -450 -6.92
3 ASRM 1,810 1,685 -125 -6.91
4 TRUS 350 326 -24 -6.86
5 NATO 498 464 -34 -6.83
6 EMTK 5,000 4,660 -340 -6.80
7 NASA 206 192 -14 -6.80
8 STTP 7,725 7,200 -525 -6.80
9 TMPO 148 138 -10 -6.76
10 SOTS 208 194 -14 -6.73
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,180 3,100 -80 -2.52
2 BBTN 925 1,010 85 9.19
3 BBCA 26,800 28,900 2,100 7.84
4 JPFA 980 1,165 185 18.88
5 PGAS 885 970 85 9.60
6 PURA 77 75 -2 -2.60
7 BMRI 4,620 4,860 240 5.19
8 BBNI 3,970 4,130 160 4.03
9 TLKM 3,250 3,290 40 1.23
10 ICBP 8,475 8,500 25 0.29