Darmin Dorong Transformasi Ekonomi Melalui Koperasi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Darmin Nasution menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah terkait ekonomi kerakyatan bisa diimplementasikan dengan pembentukan klaster ekonomi, terutama koperasi. Seperti kebijakan redistribusi aset, perhutanan sosial hingga kredit usaha rakyat (KUR).

"Dengan membentuk klaster ekonomi atau koperasi, maka transformasi ekonomi akan lebih mudah untuk dilaksanakan," kata Darmin pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-72 di GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (12/7/2019).

Di depan Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan para bupati dan wali kota se-Indonesia, Darmin menyebutkan, alokasi KUR dengan bunga murah 7% akan mudah tersalurkan untuk membantu pembiayaan KUMKM. 

Baca Juga: Platform Ini Siapkan Koperasi Hadapi Disrupsi Digital

"Dengan membentuk koperasi, kita juga akan lebih mudah mengorganisasikannya. Begitu juga dengan perbaikan di sisi budi daya lewat teknologi," ujar Darmin.

Darmin menambahkan, penerima KUR memang individu-individu. Namun, koperasi bisa memberikan daftar nama UKM yang menjadi anggota koperasi yang layak mendapatkan KUR.

"Saya mencontohkan, dengan transformasi ekonomi, petani tetap melakukan kegiatan menanam. Tapi, dengan perkuatan modal, petani menanam tanaman yang lebih menguntungkan," ucap Darmin.

Lebih jauh, lanjut Darmin, kebijakan redistribusi lahan bisa dilakukan secara maksimal. Dalam kebijakan perhutanan sosial, Darmin menjamin pemerintah membuka akses untuk mengusahakan lahan sosial.

"Hanya saja, itu bukan untuk menebang, tapi untuk menanam dan beternak di atas lahan tersebut," tandas Darmin.

Baca Juga: Koperasi Telkomsel Bidik Rp5,8 Triliun di 2019 dengan Cara. . .

Selain itu, Darmin juga menyatakan bahwa pihaknya melakukan kebijakan peremajaan kelapa sawit rakyat, karet rakyat, kelapa rakyat hingga coklat rakyat.

"Saat ini, ada sekitar 3,7 juta hektare lahan karet. Itu terlalu besar untuk satu jenis tanaman saja, alias pemborosan lahan. Ke depan, kita lakukan peremajaan di mana separuh dari lahan itu tetap untuk karet, separuhnya lagi bisa ditanami tanaman lain seperti kopi atau coklat," papar Darmin lagi.