Portal Berita Ekonomi Sabtu, 20 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:42 WIB. Heatwave - Gelombang panas sedang memasuki AS dan Kanada.
  • 07:52 WIB. Selat Hormuz - Inggris: penyitaan 2 kapal Inggris oleh Iran 'tidak dapat diterima'.
  • 07:16 WIB. Washington - Trump: Menkeu Steve Mnuchin dan Menkeu China menghasilkan pembicaraan baik.
  • 06:47 WIB. Qualcomm - Komisi Eropa berikan sanksi denda kepada Qualcomm sebesar 242 juta euro karena predatory pricing
  • 06:28 WIB. Wisatawan - Malaysia tarik wisman China dan India dengan memperbanyak jalur masuk
  • 06:15 WIB. Netflix - Netflix harapkan pertumbuhan subscriber dari India dan pasar internasional lainnya
  • 06:03 WIB. Riyadh - Raja Saudi menyetujui penempatan pasukan AS untuk menjaga keamanan dan stabilitas.
  • 05:49 WIB. Final Piala Afrika - Senegal 0 vs 1 Aljazair
  • 00:05 WIB. GM - Saic Motor Corp, partner GM di China, mengalami penurunan penjualan.
  • 23:23 WIB. Mobil listrik - Toyota berpartner dengan BYD (China) untuk mobil listrik.
  • 22:59 WIB. Asahi - Asahi membeli AB InBev unit Australia senilai US$11,3 miliar.
  • 21:22 WIB. Oil - Brent crude futures were up 37 cents, or 0.6%, at $62.30 a barrel by 1356 GMT, having risen as high as $63.32.
  • 21:21 WIB. Oil - Brent fell 2.7% on Thursday, its fourth straight session of losses, and was set for a weekly drop of around 6%.
  • 19:20 WIB. Filipina - Neraca pembayaran Filipina surplus US$4,79 miliar pada Q1
  • 18:37 WIB. Sri Lanka - Proyek lokasi wisata di Kolombo akan digarap Melcher Group dengan investasi sebesar US$4 juta

Para Akademisi Desak DPR Tunda RUU Pertanahan

Para Akademisi Desak DPR Tunda RUU Pertanahan - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Dekan Fakultas Kehutanan se-Indonesia yang tergabung dalam Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan (FOReTIKA) meminta pengesahan Rancangan Undang-Undang Pertanahan ditunda karena dinilai mengancam kelestarian ekosistem hutan.

Baca Juga: Di Norwegia, Siti Nurbaya Klaim Laju Deforestasi Hutan RI Menurun

"FOReTIKA mengusulkan penundaan pengesahan RUU Pertanahan dan melanjutkan pembahasannya hingga periode DPR RI berikutnya," kata Ketua FOReTIKA Rinekso Soekmadi saat jumpa pers di Halaman Balairung, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat.

Menurut Rinekso, RUU Pertanahan yang dalam pembahasannya saat ini telah masuk dalam Panitia Kerja DPR RI masih memerlukan kajian intensif karena belum secara eksplisit memuat tentang keberlanjutan ekologi dan konservasi hutan.

Melalui RUU itu, menurut dia, kewenangan pengelolaan kawasan hutan memungkinkan dialihkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada pihak lain yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Apabila, pihak lain yang akan mengelola kawasan hutan itu tidak memiliki perhatian besar terhadap keberlanjutan pelestarian hutan, maka alih fungsi hutan dikhawatirkan semakin mudah.

Selama ini KLHK memberlakukan prosedur yang tidak mudah untuk mengalihfungsikan kawasan hutan menjadi peruntukan lain.

"Ketika kehutanan punya tanah, yang ngatur BPN sebenarnya logis. Hanya saja rambu-rambu untuk memastikan ketika nanti beralih kewenangannya ke lembaga lain dipastikan tidak memudahkan mengalihfungsikan kawasan hutan," kata dia.

Tag: Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Universitas Gadjah Mada (UGM)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Ugm.ac.id

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,728.00 3,690.58
British Pound GBP 1.00 17,543.07 17,366.04
China Yuan CNY 1.00 2,037.30 2,016.90
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,983.00 13,843.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,884.58 9,784.23
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,789.94 1,771.79
Dolar Singapura SGD 1.00 10,307.39 10,202.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,750.45 15,588.60
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.02 3,366.49
Yen Jepang JPY 100.00 13,003.81 12,872.42

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6456.539 53.245 652
2 Agriculture 1359.948 0.169 21
3 Mining 1656.555 1.125 49
4 Basic Industry and Chemicals 836.222 20.201 72
5 Miscellanous Industry 1262.035 -2.850 49
6 Consumer Goods 2419.754 33.936 53
7 Cons., Property & Real Estate 497.831 2.310 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1241.954 8.326 74
9 Finance 1325.581 8.757 91
10 Trade & Service 819.503 2.647 163
No Code Prev Close Change %
1 POLU 1,260 1,575 315 25.00
2 PAMG 416 520 104 25.00
3 GLOB 505 630 125 24.75
4 PICO 486 605 119 24.49
5 KIOS 520 630 110 21.15
6 FUJI 123 143 20 16.26
7 ASBI 340 384 44 12.94
8 ARKA 1,035 1,165 130 12.56
9 TMPO 162 180 18 11.11
10 IKBI 274 298 24 8.76
No Code Prev Close Change %
1 KBLV 436 390 -46 -10.55
2 KAYU 498 448 -50 -10.04
3 IIKP 62 57 -5 -8.06
4 SRAJ 310 286 -24 -7.74
5 SAPX 745 690 -55 -7.38
6 MINA 1,400 1,300 -100 -7.14
7 NICK 266 248 -18 -6.77
8 PBSA 760 710 -50 -6.58
9 TNCA 324 304 -20 -6.17
10 DSFI 135 127 -8 -5.93
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 350 352 2 0.57
2 BHIT 81 85 4 4.94
3 MNCN 1,365 1,435 70 5.13
4 IPTV 242 248 6 2.48
5 BPTR 97 104 7 7.22
6 POSA 214 204 -10 -4.67
7 BDMN 4,840 5,100 260 5.37
8 ANTM 950 940 -10 -1.05
9 LPKR 278 284 6 2.16
10 BBRI 4,450 4,480 30 0.67