Kalsel Dinilai Aman jadi Ibukota Baru, Ini Alasannya

Warta Ekonomi, Depok -

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merekomendasikan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai wilayah yang cukup aman untuk lokasi pemindahan Ibu Kota. Alasannya, Kalsel dianggap memiliki risiko paling kecil terhadap bencana banjir dan kebakaran.

"Itu baru dua aspek ya, kan kami ada 13 yang di antaranya gempa, tsunami, kebakaran hutan, kekeringan, banjir, tanah longsor, gunung api, dan yang lainnya. Dari dua aspek yaitu banjir dan kebakaran hutan Kalsel ini yang paling tidak berisiko," kata Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi saat seminar bertema Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dengan Perspektif Ketahanan Nasional dan Kebencanaan di Auditorium Kampus D Universitas Gunadarma Depok, Sabtu (13/7/2019).

Baca Juga: Ibukota Dipindah, Yakin Kesenjangan Ekonomi Bisa Dipangkas?

Kendati demikian, kata Dody, ada aspek lain yang juga harus dipertimbangkan. Oleh karenanya pihaknya menyarankan dilakukan uji kelayakan. Dalam uji kelayakan tersebut, bencana menjadi salah satu basisnya. "Nanti analisa risiko bencana akan dikawinkan juga dengan tata ruang hingga perannya maskimal," tukasnya.

Walaupun seluruh Provinsi Kalimantan berisiko banjir, kata dia, namun tetap paling kecil dibanding daerah lainnya. Karena jumlah penduduk di Kalimantan masih minim sehingga dampak risiko pun lebih kecil. "Banjir memang ada, semua provinsi di Kalimantan ada risiko banjir, tapi di Kalsel ini risiko banjirnya kecil," paparnya.

Doddy mengaku memiliki sistem inaRISK yang di dalamnya berisi tentang peta risiko bencana suatu daerah, khususnya di Kalimantan yang digadang-gadang akan menjadi pengganti Ibu Kota Jakarta. "Perspektif kebencanaan sudah kami sampaikan tadi informasi tentang peta bencana di wilayah Kalimantan, kami sudah punya sistem inaRISK dimana di situ kami sudah punya peta risiko bencana, jadi kami punya data seberapa besar ancaman dan risiko untuk masing-masing provinsi di Kalimantan," katanya.

Peta bencana yang ada sudah sampai ketingkat kabupaten meskipun belum lengkap seluruhnya karena sedang dalam proses hingga ke tingkat desa. "Sebenarnya dari peta informasi ini sudah bisa dipakai oleh pemerintah sebagai salah satu aspek ketika pemerintah mengambil keputusan pemindahan Ibu Kota," tutupnya.