Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Konflik Politik Selesai, Prabowo Tetap Bisa Pilih Oposisi

Konflik Politik Selesai, Prabowo Tetap Bisa Pilih Oposisi Kredit Foto: Viva
Warta Ekonomi -

Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, disambut dengan baik oleh mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Dia menilai pertemuan dua tokoh yang berkontestasi di Pilpres 2019 ini bisa menghilangkan spekulasi tentang perpecahan antara keduanya.

"Saya kira untuk pesan simbolik pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi hari ini cukup bagus. Bisa menghilangkan spekulasi atau dorongan-dorongan orang untuk memecah terus kedua tokoh ini," ujar Mahfud di Yogyakarta, Sabtu, 13 Juli 2019.

 Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD

Mahfud menilai jika pertemuan Jokowi dan Prabowo ini merupakan sebuah rekonsiliasi nyata. Lewat rekonsiliasi ini, lanjut Mahfud, diharapkan pertikaian politik di Pilpres 2019 bisa berakhir.

"Rekonsiliasi itu artinya kembali ke posisi masing-masing sesuai dengan konstitusi dan menghentikan pertikaian politik dalam isu tertentu, menghentikan pertikaian politik dalam isu Pilpres 2019," ujar Mahfud.

Mahfud menjelaskan, setelah rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo terjadi, ada dua pilihan bagi partai koalisi pendukung capres-cawapres nomor urut 02. Pilihan itu adalah ikut bergabung dengan koalisi pemerintah atau menjadi oposisi.

"Kembali ke posisi masing-masing itu lalu pilihannya ada dua dari rekonsiliasi. Satu berkoalisi atau bergabung dengan pemerintah bagi pihak yang kalah. Yang kedua menjadi pengontrol melakukan oposisi," kata Mahfud.

Mahfud menjabarkan, jika pilihan politik akan berkoalisi atau jadi oposisi merupakan kewenangan dari Partai Gerindra. Hanya saja, sambung Mahfud, mayoritas menginginkan Partai Gerindra dan Prabowo memilih menjadi oposisi.

"Kalau kita mendengar dari masyarakat, kayaknya masyarakat lebih ingin berbagi peran. Yang satu (Partai Gerindra dan Prabowo) di legislatif menjadi pengontrol di parlemen, di DPR. Yang satu (kubu Jokowi) di eksekutif," tutur Mahfud.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Cahyo Prayogo

Bagikan Artikel: