Prabowo Kirim Surat untuk Amien Rais, Isinya. . .

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengatakan Prabowo Subianto mengirimkan surat yang ditujukan untuk dirinya melalui ajudannya di Gandaria Jakarta pada Sabtu (13/7/2019). Namun, hingga saat ini ia belum membacanya dan belum mengetahui isi dari surat tersebut.

"Saya hanya akan memberi pernyataan setelah saya membaca surat dari Pak Prabowo," ungkapnya.

Terkait pertemuan dengan Joko Widodo pada Sabtu (13/7/2019), Amien Rais akan menanyakan langsung ke Prabowo Subianto mengenai hal-hal yang telah diperbincangkan.

"Mengenai ini (pertemuan Prabowo-Jokowi), saya harus hati-hati karena sangat dekat dengan mas Prabowo sehingga tidak bisa memberikan komentar apapun itu. Sebelum memberi komentar, saya akan tanya dulu, apa betul sudah membahas rekonsiliasi dan kursi dan lain-lain," kata Amien Rais di kediamannya, Sabtu (13/7/2019).

Baca Juga: Amien Rais: Kalau Prabowo Tidak Oposisi, 'Game is Over'

Tapi pada prinsipnya, lanjut Amien Rais sebaiknya partai pendukung Prabowo tetap berada di luar pemerintahan. "Sangat indah kalau kubu Prabowo di luar. Ini juga sangat terhormat untuk mengawasi 5 tahun ke depan," tegasnya.

"Kalau pada bergabung nanti tidak tahu apa lagi yang diawasi. Nanti kalau suara DPR sama dengan eksekutif, itu pertanda lonceng kematian demokrasi," tambahnya.

Menurutnya, kalau parlemen sudah dikooptasi eksekutif atau menjadi jubirnya eksekutif maka demokrasi mengalami musibah yang paling berat dan tidak bisa bangkit kembali. Itu menjadi pertanda lonceng kematian demokrasi. "Jadi saya kira begitu dulu. Saya akan kasih agak tuntas di kantor DPP PAN, Senin (15/7/2019) jam 2 siang," tegasnya.

Sementara mantan ketua MK Mahfud MD mengatakan pertemuan Prabowo dan Jokowi sebagai pesan simbolik sehingga cukup bagus. "Saya kira untuk pesan simbolik. Bisa menghilangkan spekulasi atau dorongan-dorongan orang untuk memecah terus kedua tokoh ini," kata Mahfud.

Baca Juga: Amien Rais Kembali Wanti-Wanti PAN, Jangan...

Menurutnya bagaimanapun harus diakui, kedua tokoh ini kalau dilihat dari dukungan rakyat cukup besar yakni 56% dan 44%. Oleh sebab itu keduanya harus Bersatu.

"Pertemuan itu memberi pesan, kita akan melihat. Kalau ada yang masih mempersoalkan biarin saja, misal kuasa hukum masih menuntut ke MA atau kuasa hukum masih menuntut pelanggaran di MA," jelasnya.

Mahfud menjelaskan pertemuan yang simbolik dihadapkan pada pertanyaan yang baru, apa yang dilakukan berikutnya. Inti dari pertemuan itu rekonsiliasi, artinya kembali ke posisi masing-masing sesuai dengan konstitusi dan menghentikan pertikaian politik dalam isu Pilpres 2019.

"Pilihannya ada dua, satu berkoalisi atau bergabung dengan pemerintah bagi pihak yang kalah dan kedua menjadi pengontrol atau oposisi. Bergabung atau oposisi itu tidak dilarang. Itu tidak melanggar hukum," tegasnya.