Portal Berita Ekonomi Minggu, 25 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:17 WIB. Papua - Amien Rais: Free West Papua Movement sudah minta diagendakan referendum di PBB.
  • 05:53 WIB. G7 - Polisi Prancis melepaskan gas air mata buat demonstran.
  • 01:18 WIB. Hong Kong - Cathay Pacific tidak berikan toleransi kepada pegawai yang terlibat protes ilegal, tindak kekerasan dan radikal
  • 00:28 WIB. Eropa - Presiden European Council: Perang dagang akan menyebabkan resesi
  • 23:55 WIB. Korsel - Tamasya malam hari di Istana Gyeongbok (Seoul)  akan dibuka September-November
  • 22:15 WIB. Beijing - China pada Sabtu (24/8) mengingatkan AS akan konswekensinya apabila terus menambah tarif.
  • 22:07 WIB. Bisnis digital - Kemenperin menargetkan 10 ribu IKM masuk e-Smart IKM.
  • 21:48 WIB. AS - Taylor Swift mengecam politik AS dan 'otokrasi' Trump.
  • 21:07 WIB. Global - Fitch Rating: Penambahan tarif terhadap barang China US$300 miliar, akan menurunkan PDB dunia 0,4%.
  • 20:16 WIB. San Francisco - Google melarang karyawannya debat politik di lingkungan kantor.
  • 18:14 WIB. USD - Gubernur BoE Carney mengatakan dunia sudah saat berhenti menyandarkan di USD.

Komisi IV DPR: Naikkan Wajib Tanam Bawang Putih Jadi 10% dan Blacklist Importir Nakal

Komisi IV DPR: Naikkan Wajib Tanam Bawang Putih Jadi 10% dan Blacklist Importir Nakal - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Wakil ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwa 96% bawang putih masih impor dengan volume 580 ribu ton atau setara dengan Rp7 triliun, sedangkan Indonesia punya lahan yang luas dan sejarah swasembada.

Demikian dia ungkapkan saat memimpin Komisi 4 DPR RI berkunjung ke Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur (13/7/2019). Dia pun mengaku mendukung upaya yang ditempuh Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menuju swasembada bawang putih pada 2021.

"Sekarang saja lebih dari 96% bawang putih kita impor dari China, India dengan nilai impor mencapai Rp7 triliun. Padahal lahan Indonesia luas dan kita pernah swasembada bawang putih di era 90 an," ungkap Viva prihatin. "Meskipun volume masih kalah dengan impor, tapi aroma bawang lokal lebih maknyus."

Pria kelahiran Lamongan ini kembali menegaskan dukungan Komisi IV DPR terhadap percepatan percapaian program swasembada agar tidak ada lagi ketergantungan impor dan penguasaan pasokan serta harga oleh oknum tertentu.

Baca Juga: Kementan Siap Manfaatkan Bonus Demografi Melalui Modernisasi Pertanian

"Kalau perlu, wajib tanam importir yang sekarang hanya 5% dinaikkan jadi 10% dengan syarat benih berkualitas harus tersedia. Jangan para importir wajib tanam dan komplain produksi karena tidak ada benih bagus. Ini yang masih jadi masalah pemerintah. BUMN juga harus berpartisipasi  agar swasembada lekas terwujud," tegas Viva.

Menanggapi maraknya importir nakal yang mangkir dari wajib tanam padahal RIPH dan atau SPI sudah didapat, Viva setuju harus ada sanksi bagi importir yang wanprestasi. "Baik itu sanksi administratif maupun sanksi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan," lanjutnya.

Direktur Perbenihan Hortikultura, Sukarman menyampaikan bahwa Ditjen Hortikultura telah membuat peta ketersediaan benih.

"Kami punya data panen, kapan, di mana, berapa ton, kapan siap tanam, data penangkarnya. Sembalun sendiri ada sekitar 7 ribu ton calon benih dalam proses sertifikasi oleh BPSB (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih)," kata dia.

Belajar dari kegagalan produksi di beberapa daerah karena kualitas benih rendah, Sukarman mengingatkan agar dilakukan pengecekan sebelum benih didistribusikan ke petani.

"Kalau benih jelek, jangan diterima. Kembalikan saja ke penyedia. Dinas juga perlu melibatkan PBT (pengawas benih tanaman) untuk periksa patah dormansinya," terang Karman, sapaan akrabnya. Diakui Karman, BPSB NTB termasuk yang tertib dan prosedural jika terkait mutu benih.

Lombok Timur merupakan salah satu sentra besar bawang putih di Indonesia, bersaing dengan Malang, Tegal, Temanggung, dan Karanganyar. Potensi lahan mencapai 4 ribu hektare dengan tiga kali musim tanam untuk bawang putih.

Plt Kepala Dinas Pertanian Lombok Timur, Abadi menyebutkan, di Sembalun sendiri masih ada potensi lahan tadah hujan seluas 5 ribu hektare yang masuk kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Namun, lahan tersebut terkendala air dan tidak bisa ditanam saat musim kering.

"Di Sembalun, puncak tanam bawang putih, yaitu Mei-Juli, di lahan sawah. Airnya penuh, produksinya maksimal. Produktivitas rata-rata di sini mencapai 12 ton per hektare," imbuh Abadi.

Baca Juga: Kementan Tingkatkan Daya Saing UMKM Sektor Peternakan

Pertanaman swadaya dan APBN tahun ini yang mencapai 1.726 hektare diperkirakan mampu menghasilkan benih sebanyak 20 ribu ton. "Ini cukup untuk tanam kembali di Sembalun, bahkan bisa membantu kebutuhan benih di wilayah lain," terang Abadi senang.

Anggota Komisi IV dari Fraksi PPPP, Hassanudin turut menyoroti penggunaan pupuk kimia yang kadang berlebihan. "Di sinilah peran BUMN seperti Pupuk Kaltim dan Petrokimia untuk mengedukasi petani untuk menggunakan pupuk organik selain penggunaan benih unggul. Jika itu semua terpenuhi, tentu bakal dongkrak produksi," rinci  Hassanudin.

Pemerintah pun wajib melindungi dan memberdayakan petani bawang putih agar makin sejahtera, lanjutnya.

Menanggapi keluhan petani penangkar Sembalun masalah okupasi benih, Komisi IV DPR RI meminta peran dari BUMN seperti Pertani, SHS bahkan Bulog untuk dapat membantu petani menyerap produksinya. "Enggak usahlah mikirin impor, serap saja bawangnya petani," ujar Hassanudin.

Kendala lainnya yaitu air, Kementan sudah membangun 13 titik embung di wilayah Sembalun. Sukarman kembali mengingatkan dinas untuk segera mengajukan bantuan sumur dangkal ke Kementan agar pengairan lebih optimal. "Dinas ajukan saja ke Kementan," tutup Karman.

Tag: Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Rosmayanti

Foto: Kementan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,818.36 3,780.40
British Pound GBP 1.00 17,524.82 17,349.62
China Yuan CNY 1.00 2,029.13 2,009.01
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,320.00 14,178.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,680.32 9,581.49
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,826.86 1,808.70
Dolar Singapura SGD 1.00 10,334.13 10,225.75
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,859.40 15,699.30
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,420.11 3,382.16
Yen Jepang JPY 100.00 13,444.75 13,307.68

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6255.597 16.352 650
2 Agriculture 1368.973 -5.285 21
3 Mining 1590.040 13.201 49
4 Basic Industry and Chemicals 841.616 6.098 72
5 Miscellanous Industry 1172.077 33.290 49
6 Consumer Goods 2403.300 9.451 53
7 Cons., Property & Real Estate 498.204 1.562 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.314 -8.753 74
9 Finance 1252.950 0.692 90
10 Trade & Service 785.361 -0.724 162
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 366 456 90 24.59
2 FIRE 2,100 2,440 340 16.19
3 ANDI 1,950 2,250 300 15.38
4 AKPI 412 472 60 14.56
5 POLL 3,560 4,000 440 12.36
6 KBLM 310 348 38 12.26
7 ALKA 434 486 52 11.98
8 PORT 565 630 65 11.50
9 LPLI 119 132 13 10.92
10 CCSI 292 322 30 10.27
No Code Prev Close Change %
1 AGRS 330 248 -82 -24.85
2 APEX 640 530 -110 -17.19
3 CANI 190 161 -29 -15.26
4 SSTM 500 426 -74 -14.80
5 ARTA 380 330 -50 -13.16
6 FOOD 170 151 -19 -11.18
7 NELY 155 138 -17 -10.97
8 OKAS 104 93 -11 -10.58
9 ERAA 1,655 1,480 -175 -10.57
10 GTBO 177 159 -18 -10.17
No Code Prev Close Change %
1 ERAA 1,655 1,480 -175 -10.57
2 ADRO 1,020 1,085 65 6.37
3 BBRI 4,070 4,080 10 0.25
4 MNCN 1,260 1,255 -5 -0.40
5 ASII 6,325 6,575 250 3.95
6 UNTR 19,975 20,500 525 2.63
7 TLKM 4,450 4,380 -70 -1.57
8 MAMI 89 89 0 0.00
9 BBCA 30,000 29,975 -25 -0.08
10 PGAS 1,805 1,830 25 1.39