Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Pemerintah menargetkan 10% dari total keluarga penerima manfaat peserta Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) tergraduasi pada 2020. Dari total jumlah peserta sebanyak 10 juta keuarga, ditargetkan 1 juta keluarga akan terentaskan.
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, penetapan target itu merupakan tekad Presiden Jokowi untuk terus menekan angka kemiskinan di Indonesia. Untuk itu, berbagai upaya akan dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) guna memenuhi target tersebut seperti peningkatakan kapasitas dan mutu pendamping PKH.
"Peningkatan kualitas SDM PKH sudah menjadi keniscayaan untuk bisa membimbing KPM PKH agar semakin banyak yang tergraduasi," kata Mensos di Jakarta hari ini (16/7/2019).
Badan Pusat Stastistik (BPS) mencatat angka kemiskinan pada Maret 2019 mencapai 9,41% atau turun 0,41% poin dari Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta orang. Pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82%).
Mensos menambahkan, salah satu upaya peningkatan kapasitas SDM PKH adalah dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menimba ilmu di luar negeri seperti yang telah dilakukan pemeritah beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Turun 529 Ribu Orang
"Salah satu upaya kita untuk meningkatkan kemampuan SDM PKH adalah seperti kemarin kita memberangkatkan 10 SDM PKH ke Filipina," tambah Mensos.
Selain mendorong peningkatan jumlah KPM PKH yang tergraduasi, Kemensos juga terus meningkatkan bantuan sosial lainnya, seperti bantuan pangan nontunai (BPNT) dan bansos beras sejahtera. Menurut Mensos, BPNT ini dapat meringankan beban belanja pangan hingga 20-25% belanja pangan keluarga. Satu keluarga mendapat beras sekitar 10 liter untuk kebutuhan makan dalam satu pekan.
Dengan begitu, rata-rata per bulan pada kisaran Rp7.000 per keluarga dan tahun mendatang ditingkatkan menjadi Rp10.000 per bulan. Dengan bantuan yang diterima, diharapkan keluarga penerima manfaat dapat mengonsumsi beras dari BPNT lebih lama lagi, bisa menjadi 10 hari hingga dua pekan per keluarga.
"Kemensos sedang memperjuangkan agar indeks BPNT tahun depan ditingkatkan ke angka Rp10.000 sehingga bantuan beras dapat dinikmati hingga 10 hari atau selama dua minggu," ujar Agus Gumiwang.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat menjelaskan, untuk meningkatkan kapasitas SDM PKH, Kemensos juga meningkatkan kualitas modul family development session (FDS).
"FDS sebagai instrumen strategis sehingga PKH harus diposisikan menjadi backbone program nasional karena PKH semakin lama semakin berkembang," ujar Harry Hikmat.
Modul yang harus dikuasai SDM PKH antara lain, pertama modul pendidikan dan pengasuhan anak yaitu menjadi orangtua yang lebih baik ditujukan untuk meningkatkan pemahaman orangtua tentang pola asuh yang baik serta pentingnya pendidikan untuk kesuksesan anak di masa mendatang.
Kedua, modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha ditujukan untuk memberikan pengetahuan dasar dan mengasah keterampilan dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran, serta merencanakan usaha. Ketiga, modul kesehatan dan gizi ditujukkan untuk memahami perilaku-perilaku sehat dan gizi bagi ibu dan anak, khususnya dalam masa penting 1.000 hari, mulai dari ibu hamil sampai anaknya berusia 24 bulan.
Baca Juga: Mensos: Supaya Tidak Miskin Lagi, Kami Dampingi...
Sedangkan modul keempat dan kelima, yaitu modul perlindungan anak ditujukkan untuk memahami upaya perlindungan anak dari perlakuan salah dan kekerasan serta eksploitasi dan penelantaran pada anak dan modul kesejahteraan sosial disabilitas dan lanjut usia ditujukkan agar mengubah cara pandang semua pihak terhadap disabilitas dan memberikan pengetahuan praktis terhadap lanjut usia.
Di samping melakukan kebijakan secara internal, Kemensos, dikatakan Harry, juga melakukan kerja sama dengan Kementerian Perindustrian untuk memberikan pelatihan kepada KPM PKH agar bisa berwirausaha seperti pemberian pelatihan pengelasan dan pengolahan kerajinan bambu serta makanan.
"Mensos sudah melakukan MoU dengan Menperin agar KPM PKH mendapatkan pelatihan keterampilan," tambah Harry.
Lebih lanjut Harry menjelaskan, sebagai wujud implementasi MoU tersebut, Keamenperin telah melakukan pelatihan di sejumlah daerah seperti di kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan kabupaten Magelang beberapa waktu lalu.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait:
