Portal Berita Ekonomi Senin, 26 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 03:12 WIB. G7 Perancis - AS dan Jepang akan kerjasama jangka panjang yang akan membuka pasar hingga USD7 M
  • 03:05 WIB. Mobil Listrik - Israel akan impor mobil listrik China dari JAC Motors dan National Electric Vehicle Sweden
  • 23:10 WIB. Suriah - Israel mengatakan serangan ke Suriah menunjukan Israel bisa menyerang Iran kapan pun.
  • 22:47 WIB. Brexit - Komentar Trump terhadap Johnson: “He needs no advice, he is the right man for the job”.
  • 22:33 WIB. Kulonprogo - Menhub: Progres pembangunan YIA  sekitar 60% sampai 70% pada Minggu (25/8).
  • 22:07 WIB. China - People' Daily (milik Partai Komunis): China akan membalas tindakan AS menaikan tarif (25/8).
  • 20:46 WIB. G7 - Prancis menginginkan raksasa sosial media menandatangani  “Charter for an Open, Free, and Safe Internet”
  • 19:13 WIB. Properti - China memutuskan suku bunga pinjaman  perumahan individu komersial akan lebih berbasis pasar
  • 19:07 WIB. Provokasi - Korsel memulai latihan perang di pulau yang sedang jadi sengketa dengan Jepang.
  • 18:09 WIB. Brexit - PM Johnson hanya akan membayar US$11 miliar saat no-deal Brexit, walau Theresa May janji US$47,88 miliar.
  • 17:11 WIB. Terorisme - Australia akan memblok akses internet terkait terorisme saat krisis.

Pengamat Minta KPK Tak Bertele-tele Usut Dugaan Korupsi KBN

Pengamat Minta KPK Tak Bertele-tele Usut Dugaan Korupsi KBN - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Pengamat Hukum Universitas Al-Azhar, Supardji Ahmad meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menyepelekan laporan dugaan korupsi di PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Menurutnya, jangan karena tidak menjadi perhatian publik secara khusus, KPK membiarkan dugaan korupsi di KBN tersebut.

"Tentu KPK harus responsif. KPK tidak boleh diskriminasi untuk menindaklanjuti. Harus ada akuntabilitas publik. artinya harus ada semacam  laporan kepada pihak pelapor apa yang menyebabkan itu tidak ditindaklanjuti laporannya. Jangan sampai kemudian perkara itu bertele-tele tanpa kejelasan," ujarnya kepada wartawan, Senin (15/7/2019).

Baca Juga: KPK Periksa Politikus PKB, Kasus Apa?

Baca Juga: KPK Harus Segera Periksa Dirut KBN!

Lanjutnya, ia menjelaskan menjelaskan ada beberapa kemungkinan kenapa KPK tidak juga memproses dengan cepat laporan dugaan korupsi di KBN. Diantaranya, karena adanya intervensi dari pihak terlapor, kurangnya alat bukti dan tidak adanya keterlibatan pihak pejabat publik dalam kasus tersebut. 

"Jadi saya kira beberapa faktor itu mungkin saja berpengaruh terhadap penanganan sebuah perkara dalam hal pemberantasan korupsi. Dan biasanya suatu perkara kalau menjadi perhatian publik maka aparat penegak hukum atau KPK akan segera memproses tapi kalau itu sunyi dan senyap tidak menjadi konsen banyak orang, mungkin tidak tertlalu diprioritaskan," terangnya..

Selain itu, ia juga meminta KPK agar tidak bertele-tele menangani sebuah laporan. KPK harus mencari solusi yang tepat sehingga perkara yang ditangani lembaga anti rasuah tersebut tidak menumpuk.

"Dicarikan solusinya. Apakah disebabkan karena kurangnya penyidik sebagai penyebab tidak dikajinya perkara, maka salah satu altrnatifnya mengangkat penyidik independen supaya menambah SDM di kpk, sehingga perkara itu bisa diselesaikan secara cepat," kata dia. 

Sementara itu terpisah, koordinator Devisi Korupsi Politik Indonesia Corription Watch Indonesia (ICW), Donal Fariz mengatakan secara umum KPK dapat melakukan akselerasi dengan kerja-kerja yang profesional dan transparan. Bahkan, ia menuebut KPK jangan hanya melihat jumlah perkara tapi juga soal kualitas perkara yang harus diperhatikan. 

"Semencara tahapan jangka panjang prioritaskan pada rekrutmen penyidik internal KPK sehingga tidak ada lagi ketergantungan jumlah maupun tenaga penyidik dari aparat pengegak hukum lainnya. inilah mungkin yang menjadi desain KPK ke depannya menuju rekrutmen penyidik internal KPK. sehingga lagi-lagi tidak ada lagi ketergantungan pada aparat hukum lainnya," katanya

Namun demikian, ia Donal mengatakan KPK tidak berwenang merekrut Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena merekrut JPU adalah kewenangan Jaksa Agung sebagai mana diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, KPK tak dapat merekrut, mendidik dan melatih JPU.

"Sementara kalau bicara penuntutan itu tidak hanya KPK karena memang UU mengunci penuntutan itu berasal dari Kejaksaan Agung. Jadi KPK tidak bisa merekrut Jaksa Penuntut Umum sendiri atau tak bisa melatih Jaksa Penuntut Umum sendiri karena mekanismenya JPU itu diatur memang dari Kejaksaan Agung, tidak diberikan kewenangan kepada KPK merekrut, mendidik dan melatih sendiri," tukasnya.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,818.36 3,780.40
British Pound GBP 1.00 17,524.82 17,349.62
China Yuan CNY 1.00 2,029.13 2,009.01
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,320.00 14,178.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,680.32 9,581.49
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,826.86 1,808.70
Dolar Singapura SGD 1.00 10,334.13 10,225.75
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,859.40 15,699.30
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,420.11 3,382.16
Yen Jepang JPY 100.00 13,444.75 13,307.68

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6255.597 16.352 650
2 Agriculture 1368.973 -5.285 21
3 Mining 1590.040 13.201 49
4 Basic Industry and Chemicals 841.616 6.098 72
5 Miscellanous Industry 1172.077 33.290 49
6 Consumer Goods 2403.300 9.451 53
7 Cons., Property & Real Estate 498.204 1.562 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.314 -8.753 74
9 Finance 1252.950 0.692 90
10 Trade & Service 785.361 -0.724 162
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 366 456 90 24.59
2 FIRE 2,100 2,440 340 16.19
3 ANDI 1,950 2,250 300 15.38
4 AKPI 412 472 60 14.56
5 POLL 3,560 4,000 440 12.36
6 KBLM 310 348 38 12.26
7 ALKA 434 486 52 11.98
8 PORT 565 630 65 11.50
9 LPLI 119 132 13 10.92
10 CCSI 292 322 30 10.27
No Code Prev Close Change %
1 AGRS 330 248 -82 -24.85
2 APEX 640 530 -110 -17.19
3 CANI 190 161 -29 -15.26
4 SSTM 500 426 -74 -14.80
5 ARTA 380 330 -50 -13.16
6 FOOD 170 151 -19 -11.18
7 NELY 155 138 -17 -10.97
8 OKAS 104 93 -11 -10.58
9 ERAA 1,655 1,480 -175 -10.57
10 GTBO 177 159 -18 -10.17
No Code Prev Close Change %
1 ERAA 1,655 1,480 -175 -10.57
2 ADRO 1,020 1,085 65 6.37
3 BBRI 4,070 4,080 10 0.25
4 MNCN 1,260 1,255 -5 -0.40
5 ASII 6,325 6,575 250 3.95
6 UNTR 19,975 20,500 525 2.63
7 TLKM 4,450 4,380 -70 -1.57
8 MAMI 89 89 0 0.00
9 BBCA 30,000 29,975 -25 -0.08
10 PGAS 1,805 1,830 25 1.39