Portal Berita Ekonomi Minggu, 16 Agustus 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:37 WIB. Nikkei - 22.750 (11/8), 22.843 (12/8), 23.249 (13/8), 23.289 (14/8). 
  • 09:34 WIB. FTSE 100 - 6.050 (10/8), 6.154 (11/8), 6.280 (12/8), 6.185 (13/8), 6.090 (14/8).
  • 09:31 WIB. S&P 500 - 3.360 (10/8), 3.333 (11/8), 3.380 (12/8), 3.373 (13/8), 3.372 (14/8).
  • 09:29 WIB. Dow Jones - 27.791 (10/8), 27.686 (11/8), 27.976 (12/8), 27.896 (13/8), 27.931 (14/8).
  • 09:27 WIB. Nasdaq - 10.968 (10/8), 10.782 (11/8), 11.012 (12/8), 11.042 (13/8), 11.019 (14/8).

Pengamat Minta KPK Tak Bertele-tele Usut Dugaan Korupsi KBN

Pengamat Minta KPK Tak Bertele-tele Usut Dugaan Korupsi KBN
WE Online, Jakarta -

Pengamat Hukum Universitas Al-Azhar, Supardji Ahmad meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menyepelekan laporan dugaan korupsi di PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Menurutnya, jangan karena tidak menjadi perhatian publik secara khusus, KPK membiarkan dugaan korupsi di KBN tersebut.

"Tentu KPK harus responsif. KPK tidak boleh diskriminasi untuk menindaklanjuti. Harus ada akuntabilitas publik. artinya harus ada semacam  laporan kepada pihak pelapor apa yang menyebabkan itu tidak ditindaklanjuti laporannya. Jangan sampai kemudian perkara itu bertele-tele tanpa kejelasan," ujarnya kepada wartawan, Senin (15/7/2019).

Baca Juga: KPK Periksa Politikus PKB, Kasus Apa?

Baca Juga: KPK Harus Segera Periksa Dirut KBN!

Lanjutnya, ia menjelaskan menjelaskan ada beberapa kemungkinan kenapa KPK tidak juga memproses dengan cepat laporan dugaan korupsi di KBN. Diantaranya, karena adanya intervensi dari pihak terlapor, kurangnya alat bukti dan tidak adanya keterlibatan pihak pejabat publik dalam kasus tersebut. 

"Jadi saya kira beberapa faktor itu mungkin saja berpengaruh terhadap penanganan sebuah perkara dalam hal pemberantasan korupsi. Dan biasanya suatu perkara kalau menjadi perhatian publik maka aparat penegak hukum atau KPK akan segera memproses tapi kalau itu sunyi dan senyap tidak menjadi konsen banyak orang, mungkin tidak tertlalu diprioritaskan," terangnya..

Selain itu, ia juga meminta KPK agar tidak bertele-tele menangani sebuah laporan. KPK harus mencari solusi yang tepat sehingga perkara yang ditangani lembaga anti rasuah tersebut tidak menumpuk.

"Dicarikan solusinya. Apakah disebabkan karena kurangnya penyidik sebagai penyebab tidak dikajinya perkara, maka salah satu altrnatifnya mengangkat penyidik independen supaya menambah SDM di kpk, sehingga perkara itu bisa diselesaikan secara cepat," kata dia. 

Sementara itu terpisah, koordinator Devisi Korupsi Politik Indonesia Corription Watch Indonesia (ICW), Donal Fariz mengatakan secara umum KPK dapat melakukan akselerasi dengan kerja-kerja yang profesional dan transparan. Bahkan, ia menuebut KPK jangan hanya melihat jumlah perkara tapi juga soal kualitas perkara yang harus diperhatikan. 

"Semencara tahapan jangka panjang prioritaskan pada rekrutmen penyidik internal KPK sehingga tidak ada lagi ketergantungan jumlah maupun tenaga penyidik dari aparat pengegak hukum lainnya. inilah mungkin yang menjadi desain KPK ke depannya menuju rekrutmen penyidik internal KPK. sehingga lagi-lagi tidak ada lagi ketergantungan pada aparat hukum lainnya," katanya

Namun demikian, ia Donal mengatakan KPK tidak berwenang merekrut Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena merekrut JPU adalah kewenangan Jaksa Agung sebagai mana diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, KPK tak dapat merekrut, mendidik dan melatih JPU.

"Sementara kalau bicara penuntutan itu tidak hanya KPK karena memang UU mengunci penuntutan itu berasal dari Kejaksaan Agung. Jadi KPK tidak bisa merekrut Jaksa Penuntut Umum sendiri atau tak bisa melatih Jaksa Penuntut Umum sendiri karena mekanismenya JPU itu diatur memang dari Kejaksaan Agung, tidak diberikan kewenangan kepada KPK merekrut, mendidik dan melatih sendiri," tukasnya.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Baca Juga

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,997.86 3,957.77
British Pound GBP 1.00 19,577.52 19,379.75
China Yuan CNY 1.00 2,157.44 2,135.72
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,991.59 14,842.42
Dolar Australia AUD 1.00 10,705.49 10,597.49
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,934.40 1,914.93
Dolar Singapura SGD 1.00 10,918.06 10,807.85
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,708.07 17,530.38
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,574.53 3,533.07
Yen Jepang JPY 100.00 14,018.69 13,877.91
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5247.690 8.440 698
2 Agriculture 1191.965 -5.185 23
3 Mining 1411.043 13.217 48
4 Basic Industry and Chemicals 764.095 1.164 80
5 Miscellanous Industry 950.120 -3.080 52
6 Consumer Goods 1942.851 11.219 58
7 Cons., Property & Real Estate 293.644 -2.218 92
8 Infrastruc., Utility & Trans. 888.134 -1.335 78
9 Finance 1169.651 5.304 93
10 Trade & Service 626.647 -7.124 174
No Code Prev Close Change %
1 FOOD 122 164 42 34.43
2 MBAP 2,270 2,830 560 24.67
3 KDSI 730 900 170 23.29
4 SKBM 290 346 56 19.31
5 ARKA 288 340 52 18.06
6 TPMA 342 392 50 14.62
7 POLU 850 960 110 12.94
8 NZIA 170 189 19 11.18
9 SRSN 54 60 6 11.11
10 AMAN 196 216 20 10.20
No Code Prev Close Change %
1 RONY 100 93 -7 -7.00
2 POLI 1,145 1,065 -80 -6.99
3 DVLA 3,040 2,830 -210 -6.91
4 PEGE 145 135 -10 -6.90
5 MNCN 945 880 -65 -6.88
6 MSKY 955 890 -65 -6.81
7 ASJT 118 110 -8 -6.78
8 PRAS 134 125 -9 -6.72
9 KREN 90 84 -6 -6.67
10 BBLD 420 392 -28 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 FREN 120 112 -8 -6.67
2 KAEF 3,260 3,350 90 2.76
3 MNCN 945 880 -65 -6.88
4 PURA 134 126 -8 -5.97
5 TOWR 1,030 1,035 5 0.49
6 MDKA 1,770 1,810 40 2.26
7 EXCL 2,610 2,550 -60 -2.30
8 BBNI 5,075 5,000 -75 -1.48
9 ANTM 770 785 15 1.95
10 TLKM 3,010 3,030 20 0.66