Program Satu Juta Rumah Per Juli 2019 Terealisasi 626.330 Unit

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan sejumlah strategi khusus untuk mendorong capaian Program Satu Juta Rumah. Hal tersebut dilakukan guna mencapai target pembangunan rumah yang telah ditetapkan Kementerian PUPR pada 2019, yakni 1,25 juta unit rumah.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menjelaskan, pihaknya akan terus menggandeng semua pemangku kepentingan bidang perumahan untuk menyuskseskan Program Satu Juta Rumah. Pasalnya, kebutuhan rumah untuk masyarakat terus meningkat setiap tahunnya.

"Kami sudah menyiapkan strategi khusus untuk mendorong agar capaian Program Satu Juta Rumah bisa lebih ditingkatkan lagi. Berdasarkan data yang kami miliki, capaian Program Satu Juta Rumah per Juli 2019 sudah mencapai angka 626.330 unit rumah dari target yang kami tetapkan, yakni 1,25 juta unit rumah," ujarnya di Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Baca Juga: Aturan Baru Pajak Hunian Diterapkan, Pencarian Rumah Mewah Meningkat Hingga 4%

Khalawi menambahkan, ada 15 strategi yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Penyediaan Perumahan untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan perumahan untuk masyarakat. Beberapa strategi tersebut antara lain agar segera menarik uang muka untuk pekerjaan yang telah terkontrak, meningkatkan koordinasi dengan BP2JK untuk mempercepat pelaksanaan lelang, mengoptimalkan peran Satgas P2PSR dalam koordinasi, memantau, mengevauasi, dan memberikan rekomendasi, serta memfasilitasi penyesaian masalah.

Strategi selanjutnya adalah dengan mengoptimalkan peran koordinator wilayah sesuai SK penugasan kepada para pejabat eselon II sebagai penanggung jawab pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Satker, mengoptimalkan klinik teknis yang telah terbentuk untuk menyelesaikan permasalahan teknis dan nonteknis yang dihadapi selama ini.

Kemudian menggandeng Tim Pengawas dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), mendorong Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengendalikan rencana kerja, dan mengecek langsung ke lapangan secara berkala, serta memperhatikan kinerja fasilitator di lapangan untuk menghindari timbulnya penyimpangan penggunaan dana.

Selain itu, mendorong kinerja petugas pemantauan untuk menjamin pemutakhiran data capaian fisik dan keuangan melakukan mekanisme e-monitoring, meningkatkan kemampuan administratif, khususnya dalam mengantisipasi audit, dan menindaklanjuti penuntasan hasil audit.

Baca Juga: Dukung Program 1 Juta Rumah, Obligasi SMF Resmi Dirilis!

Khalawi menambahkan, strategi lainnya adalah melakukan mitigasi dan mengendalikan potensi risiko dalam proses pelaksanaan dan pascakonstruksi, meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik dengan meningkatkan komunikasi, transparansi dan akuntabilitas, mendorong integritas pegawai dengan tidak melakukan KKN di lingkup internal dan eksternal, komunikatif dan menghindari penggunaan narkoba, beretika, ikhlas dan hidup sederhana dan memberikan rasa nyaman kepada staf untuk bekerja dan menciptakan suasana yang kondusif, dan membentuk tim yang kompak dengan satu tujuan untuk mendapatkan target kinerja yang optimal.