Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Politikus PDIP Ini Keberatan Gerindra Gabung Koalisi Jokowi

Politikus PDIP Ini Keberatan Gerindra Gabung Koalisi Jokowi Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Politikus Partai PDI Perjuangan, Effendi Simbolon menyatakan tidak berkenan apabila Gerindra diajak bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.

Menurut Effendi, pemerintahan Jokowi dan seluruh partai koalisi tidak perlu memanjakan Gerindra dengan menyerap aspirasi dan mengakomodasi kepentingan partai besutan Prabowo Subianto itu demi embel-embel rekonsiliasi bangsa.

"Saya kira cukup kan kami bukan musuh, bukan perang, hanya kontestasi lima tahunan. Jadi, tak perlu dimanjakan juga," kata Effendi dalam diskusi Polemik MNC Trijaya di Restoran D'consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).

Baca Juga: Gerindra Mau Jadi Koalisi, PDIP Masih Pikir-Pikir

Menurut Effendi, dengan diterimanya Gerindra masuk ke koalisi Jokowi, hal itu akan merusak model demokrasi Indonesia. Mengingat, hal itu hanya akan ditafsirkan rakyat bahwa proses perpolitikan hanyalah pembagian kekuasaan.

Dengan begitu, dikatakan Effendi, ke depannya masyarakat Indonesia justru akan semakin bertambah apatis atau tidak peduli dengan dinamika perpolitikan yang berkembang di dalam negeri.

"Saya kira parpol konsistenlah ketika dia berada berseberangan berarti berbeda visi. Kan air dan minyak tak bisa bersatu tak mungkin. Tapi, semua harus patuh pada negara," ujar Effendi.

Karena itu, Effendi berpandangan, Jokowi tak perlu terlalu mengakomodasi kepentingan politik dari partai berlambang garuda tersebut. Dengan begitu, lima tahun ke depan, Jokowi akan semakin fokus memperjuangkan platform Nawacita.

"Jadi ini yang saya kira konsisten sajalah. Pastilah sepanjang niat baik tak usah diakomodasi sampai seluruh kebutuhannya. Akhirnya kita tak pernah konsisten," ucap Effendi.

Baca Juga: Gerindra Desak Perda Anti LGBT Segera Disahkan

Ia pun menyarankan Gerindra sebaiknya tetap menjadi oposisi di luar lingkaran pemerintahan Jokowi dalam lima tahun ke depan. Apalagi, sistem demokrasi membutuhkan pihak oposisi yang berperan sebagai check and balances.

"Iyalah biarlah di sana (Gerindra oposisi-red) wong berbeda kok kamu 1 tahun, kami beda dan berseberangan, kasihan rakyatnya. Biarlah ada pemilihan, tapi tak musuhan. Adik-kakak bisa beda, tapi tak musuhan kami dengan PPP dan PKB juga tak semuanya sama. Tapi kami ada kearifan bisa memahami mengakui posisi PKB dan PPP itu yang kami kedepankan. Bukan kemudian diakomodasi dimanjakan. Akhirnya kita tanya ini politiknya apa sih," papar Effendi.

Pada kesempatan yang sama politikus PKB Maman Imanulhaq menekankan, substansi rekonsiliasi bukanlah hanya bagaimana bergabung dalam lingkaran kekuasaan.

Dengan diterimanya Gerindra, Maman meyakini justru akan membuat dan melahirkan kekecewaan bagi partai-partai koalisi Jokowi yang bertarung menghadapi narasi-narasi yang dibangun ketika kampanye.

"Tidak terbayang gimana 1 tahun yakinkan milih Jokowi dan kami berhadapan narasi kecurangan tiba-tiba sandiwara politik diakhiri ya sudah masuk aja. Politik seni segala kemungkinan. Tapi mereka rekonsiliasi sebagai upaya masuk kekuasan," tutur Maman.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Kumairoh

Bagikan Artikel: