'Perombakan Struktur DPP ke Kemenkumham Justru Timbulkan Potensi Perpecahan Golkar'

Warta Ekonomi, Jakarta -

Internal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar saat ini telah mengajukan surat permohonan untuk merombak struktur kepengurusan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Demikian diungkapkan Ketua DPP Golkar Lawrence Siburian ketika dihadirkan menjadi pembicara dalam diskusi Polemik MNCTrijaya bertajuk 'Ngebut Munas Parpol, Jelang Kabinet Baru' di Restoran D'consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).

"DPP mengusulkan merombak DPP atau mereka mengajukan perubahan kepengurusan ke Kemenkumham," kata Lawrence.

Baca Juga: Golkar: Di Luar Terlihat Ada Gejolak, Padahal . . .

Terkait hal itu, Lawrence menyatakan sebetulnya bahwa tidak ada urgensi yang mendesak dalam pengajuan perombakan internal partai berlambang pohon beringin tersebut. Lagipula, kata dia, dalam tahun ini, Golkar akan mengadakan musyawarah nasional (munas).

Selain itu, kata Lawrence, pengajuan perubahan struktur kepengurusan itu melanggar aturan dasar dan rumah tanggal (AD/ART) partai Golkar. Menurutnya, dengan keputusan itu, justru potensi perpecahan di Golkar semakin menguat.

"Itukan bertentangan dengan AD/ART dan berpotensi timbulkan perpecahan dan apa urgensinya sudah mau munas kok," ujar Lawrence.

Ketika disinggung soal indikasi perubahan struktur kepengurusan itu untuk menyaring loyalis Ketua Umum Airlangga Hartarto, Lawrence tidak mau berspekulasi lebih dalam.

"Mungkin ditanya ke Airlangga saja seperti itu," pungkasnya.