Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

PKB Tolak PAN, PKS, dan Gerindra Gabung Koalisi Jokowi, Alasannya 'Nendang'

PKB Tolak PAN, PKS, dan Gerindra Gabung Koalisi Jokowi, Alasannya 'Nendang' Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Warta Ekonomi, Jakarta -

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanul Haq dengan tegas menolak kehadiran Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi Kabinet Indonesia Kerja (KIK) jilid II pemerintahan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Maman, PAN adalah partai yang tidak konsisten ketika diajak masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Hal itu, berkaca ketika KIK jilid I. Ketika itu, PAN diberi jatah menteri, tetapi ketika kampanye Pilpres 2019 justru mengusung Prabowo Subianto.

"PKB itu koalisi konsisten tak pernah gabung kesana, masuk dapat menteri tengah jalan pindah lagi sekarang dekat lagi kaya PAN lah saya katakan. Opurtunis partai perlu tapi moralitas partai perlu dibangun," kata Maman dalam diskusi Polemik MNCTrijaya bertajuk 'Ngebut Munas Parpol, Jelang Kabinet Baru' di Restoran D'consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).

Baca Juga: Politikus PDIP Ini Keberatan Gerindra Gabung Koalisi Jokowi

Selain PAN, Maman juga menolak keras kehadiran PKS ke dalam koalisi Jokowi. Pasalnya, kata dia, parpol yang berada di lingkaran kekuasaan harus memiliki loyalitas.

Menurutnya, konsitensi mengawal pemerintahan lima tahun kedepan menjadi sangat penting. Bukan sekadar, mengganggu atau menjadi benalu di koalisi itu sendiri.

"Dan sebaiknya ada juga partai yang tidak usah masuk. Yang tak jelas didalam merecoki daripada ganggu lebih baik disana aja sebagian. Kan sudah seperti PAN dan PKS itu tak jelas semua," ujar Maman.

Kendati demikian, Maman menekankan, seluruh kebijakan soal koalisi memang berada sepenuhnya di tangan Presiden Jokowi.

Baca Juga: Amien Rais Minta PAN Jangan Gabung Jokowi, Zulhas: Istilah Oposisi Tidak Tepat

Namun, di sisi lain, Maman berharap Gerindra, PAN dan PKS bergerak di luar kekuasaan. Menurutnya, konsistensi menjadi oposisi diperlukan sebagai penyeimbang berjalannya roda pemerintahan.

"Saya kalau ditanya 02 masum ke dalam itu hak presiden. Integritas Gerindra itu teruji seperti PDIP. PDIP itu sanggup 10 tahun jadi oposisi Gerindra jadi oposisi silahkan itu lebih penting bagi republik ini," tutur Maman.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Kumairoh

Bagikan Artikel: