Diisukan Jadi Caketum PPP, Syafruddin Merasa Lebih Baik Fokus Mengurus DMI

Warta Ekonomi, Jakarta -

Husain Abdullah, dari Departemen Hubungan Antar Lembaga Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyatakan Ketua Harian DMI Syafruddin tidak ikut ambil bagian dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum (Ketum) PPP. Sebelumnya, nama Syafruddin disebut masuk dalam bursa calon Ketum PPP.

"Syafruddin yang kini juga sebagai Menpan RB, tidak akan ambil bagian dalam kontestasi tersebut. Pak Syaf akan fokus mengurus DMI, organisasi yang membawahi lebih dari 800 ribu masjid di seluruh Indonesia," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/7/2019).

Ia mengatakan, sebagai anak bangsa Syafruddin tentu merasa sangat terhormat dan berterima kasih kepada semua pihak yang memandangnya layak dan pantas menduduki posisi politik tertinggi di partai berlambang Kakbah tersebut.

Baca Juga: Mukernas PPP Agendakan Revitalisasi Organisasi Partai

Namun, melihat besarnya tanggungjawab di Dewan Masjid sebagai Ketua Harian, lanjut dia, membuat Syafruddin merasa lebih baik fokus mengurus umat lewat DMI.

"Kami di Dewan Masjid Indonesia sangat mendukung pilihan ini. Karena kedua-duanya bermanfaat untuk umat, sehingga kami semua di Dewan Mesjid menganggap Pak Syaf cukup memilih atau fokus salah satu diantaranya saja," tutur Husain Abdullah.

Apalagi, kata dia, ke depan tugas-tugas yang diemban Dewan Masjid terutama untuk meningkatkan layanan kepada jamaah agar masjid semakin makmur, kian besar dan luas.

Baca Juga: Jangan Lupa! PPP Juga Minta Jatah Kursi MPR

Terutama dalam memberi pelatihan kepada ribuan pengelola atau takmir mesjid di seluruh Indonesia untuk berbagai bidang yang menjadi pendukung aktifitas masjid; mulai dari manajemen pengelolaan mesjid, arsitektur masjid, kualitas sound system, hingga perangkat perangkat masjid lainnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PPP, Rudiman, terbuka bila Syafruddin ingin maju sebagai calon ketum saat muktamar nanti.

“Siapa pun boleh-boleh saja yang ingin maju sebagai Ketua Umum PPP, kami sangat terbuka sekali. Tapi kembali lagi apakah dalam aturan partai membolehkan,” katanya.