Kontroversi Bangkrutnya Pos Indonesia: Mitos atau Fakta?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kontroversi kebangkrutan PT Pos Indonesia kembali menyeruak ke publik tatkala salah satu nggota DPR, Rieke Dyah Pitaloka, menyatakan bahwa Pos Indonesia tengah mengalami krisis keuangan sehingga ia meminta pemerintah untuk lebih perhatian kepada BUMN penyedia layanan pos tersebut. 

Kalah saing diklaim sebagai salah satu faktor yang membuat Pos Indonesia sulit bernapas belakangan ini. Sebagaimana diketahui, Pos Indonesia menjadi penyedia layanan pos konvensional di Tanah Air, di mana pesaing mulai banyak bermunculan pada era teknologi seperti saat ini.

Baca Juga: Diisukan Bangkrut, Pos Indonesia: Enggak Lah!

Hal itu secara gamblang pernah diungkapkan pula oleh Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahean. Dalam cuitan di akun Twitternya, Ferinand mengatakan Manajeman Pos Indonesia tidak melakukan transformasi bisnis yang sesuai dengan perkembangan zaman sehingga wajar jika lambat laun kehilangan eksistensinya di masyarakat.

"Management PT Pos dan @KemenBUMN yang salah dalam hal ini. Sudah bertahun-tahun pesaing lahir seperti TIKI dan JNE, tapi PT Pos tidak kunjung bertransformasi sesuai tuntutan waktu," tulis Ferdinand. 

Baca Juga: BGR Gandengkan Pos Indonesia dan Pos Logistik Integrasikan Layanan Logistik

Tak sampai di situ, akibat eksistensi yang makin tenggelam, Pos Indonesia dikabarkan harus meminjam uang ke bank untuk memenuhi kebutuhan operasional, termasuk untuk membayar gaji karyawan. 

Dalam keterangan tertulis, Sekretaris Pos Indonesia, Benny Otoyo, menyatakan bahwa kabar yang menyebut Pos Indonesia menuju kebangkrutan adalah mitos, alias informasi yang tidak tepat.

"Bagaimana bisa dibilang bangkrut? Jelas ini pendiskreditan tanpa data. Faktanya, semua utang lancar. Hak karyawan tidak tertunda; kenaikan gaji terus diterapkan," tegas Benny. 

Baca Juga: Pos Indonesia 'Ngeluh', Keuangan Terganggu

Sebagai pembelaan bahwa keuangan Pos Indonesia masih sehat, Benny menyebut Pos Indonesia hingga saat ini patuh untuk membayar iuran program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk karyawannya.

Bahkan, berdasarkan pernyataan Benny, operasional Pos Indonesia masih aktif hingga saat ini untuk menghidupi seluruh pihak dalam internal Pos Indonesia. Adapun beberapa sumber pendapatan Pos Indonesia, yaitu APBN, fee distribusi materai, fee penerimaan setoran pajak, dan jasa kurir surat dinas yang diklaim pendapatannya mencapai Rp800 miliar per tahun.