Portal Berita Ekonomi Senin, 19 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:23 WIB. Washington - Trump mengatakan perang dagang dengan China tidak akan menyebabkan resesi.
  • 23:09 WIB. Brexit - PM Johnson mengingatkan Jerman dan Prancis agar deal sebelum Brexit terjadi.
  • 22:58 WIB. Yogyakarta - KPK menangkap 4 orang dalam OTT, salah satunya jaksa.
  • 22:39 WIB. Huawei - AS memberi tambahan 90 hari bagi Huawei untuk membeli dari suplier AS.
  • 22:30 WIB. Kalkuta - Sekitar 12 ribu warga  menggelar aksi unjuk rasa mendukung Israel.
  • 19:18 WIB. China - Walmart diperkirakan akan tambah 100 gerai baru dalam 5 tahun ke depan di Guangdong
  • 19:13 WIB. Korsel - SK Telecom Co buka kebun binatang AR di Taman Olimpiade Seoul dan Yeouido dengan apps JUMP AR
  • 18:44 WIB. Manokwari - Menjelang 18.00 WIT situasi di Manokwari mulai mereda.
  • 18:34 WIB. PTPP - Sepanjang semester I 2019, PT PP Tbk (PTPP)  meraup kontrak baru Rp14,8 triliun.
  • 17:50 WIB. Goola - Goola, startup besutan Gibran Rakabuming, himpun dana Rp71,2 miliar dari Alpha JWC Ventures.
  • 17:37 WIB. Sorong - Lapas kelas IIB Sorong terbakar Senin (19/8).
  • 17:33 WIB. Huawei - Huawei akan buka tiga pusat penelitian dan pengembangan (R&D) baru di Rusia.
  • 17:21 WIB. Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini minta maaf atas insiden para mahasiswa asal Papua.
  • 17:11 WIB. Beijing - China akan membuat Shenzhen "lebih baik" dari Hong Kong.
  • 16:27 WIB. Drone - Korea Aerospace University berhasil ujicobakan drone untuk pertolongan pertama kecelakaan laut

Kemenkop-UKM Sudah Sahkan Badan Hukum 12 Ribu Lebih Koperasi Via Online

Kemenkop-UKM Sudah Sahkan Badan Hukum 12 Ribu Lebih Koperasi Via Online - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) mengapresiasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang sudah kali kedua menyelenggarakan Pembekalan Perkoperasian Bagi Mahasiwa Magister Kenotariatan. Sebelumnya telah ditandatangani kesepakatan bersama 21 Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri pada 2017 di Medan.

Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop-UKM Luhur Pradjarto mengatakan, pembekalan tersebut sangat penting bagi notaris maupun para mahasiswa yang sedang menempuh studi kenotariatan, yang nantinya akan melaksanakan tugas sebagai notaris pembuat akta koperasi (NPAK).

"Sehingga (pembekalan ini) mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang akan mendirikan koperasi," ujar dia di Semarang beberapa hari lalu.

Menurut  Luhur, banyak kelompok usaha yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dalam upaya mengembangkan usahanya, mereka memerlukan wadah atau lembaga yang legal, bisa berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya. Apabila mereka ingin melegalkan kelompoknya sebagai koperasi, maka notaris tentunya harus mengerti dan memahami tentang perkoperasian.

Baca Juga: Koperasi Mati Suri Harusnya Segera Dibekukan

"Untuk itu, pemberian materi ilmu pengetahuan perkoperasian bagi calon notaris kiranya dapat dipertimbangkan masuk dalam kurikulum Prodi Magister Kenotariatan," jelasnya.

Luhur memaparkan, saat ini jumlah notaris sekitar 17.000-an. Dari jumlah tersebut, berdasarkan data Kemenkop-UKM, sebanyak 12.705 notaris sudah terdaftar sebagai NPAK. NPAK yang sudah melakukan registrasi pada Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi (Sisminbhkop) per Juni 2019 mencapai 3.700 (29,1%).

Dia mengimbau peserta yang mengikuti pembekalan perkoperasian setelah lulus untuk segera mendaftar ke instansi yang berwenang, dan selanjutnya mendaftar ke Kemenkop-UKM, serta melakukan registrasi ke Sisminbhkop.

"Hal ini sangat beralasan karena potensi masyarakat untuk membangun ekonomi rakyat melalui wadah koperasi sangat potensial," tegasnya.

Sejak penerapan Sisminbhkop pada 2016, hingga saat ini Kemenkop-UKM telah mengesahkan badan hukum koperasi secara online sebanyak 12.675 koperasi baru dan 1.122 koperasi mengubah anggaran dasarnya.

Dengan diundangkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 14 tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi, maka permohonan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi diakses melalui Sisminbh Kemenkumham.

"NPAK diminta untuk melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi setempat karena pemberdayaan koperasi tetap menjadi kewajiban dinas yang membidangi koperasi di kabupaten/kota," pungkas Luhur.

Baca Juga: Realisasi Anggaran Kemenkop-UKM 2018 Tak 100%, Ini Penyebabnya

Sementara itu, Lapon Tukan Leonard, Wakil Dekan IV FH Undip, menegaskan bahwa pembuatan akta merupakan bukti otentik yang wajar untuk dimiliki oleh suatu lembaga atau badan hukum maupun usaha legal, maka dalam penyusunannya, harus hati-hati dan teliti. 

Untuk itu, dalam membuat dan menyusun akta koperasi agar memahami kaidah-kaidah perkoperasian. Hal-hal pokok yang harus dituangkan dalam sebuah akta koperasi harus jelas karena koperasi berbeda dengan badan hukum lainnya.

"Dalam penyusunan akta koperasi agar berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, jangan sampai nantinya akta koperasi yang sudah dikeluarkan notaris ada kesalahan dalam pelaksanaan dan berakibat teguran dari Majelis Pengawas Notaris," jelas Lapon.

Tag: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM), Koperasi

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Rosmayanti

Foto: Kemenkop-UKM

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,805.79 3,767.53
British Pound GBP 1.00 17,341.48 17,167.55
China Yuan CNY 1.00 2,028.57 2,008.38
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,274.00 14,132.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,674.92 9,575.84
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,819.76 1,801.59
Dolar Singapura SGD 1.00 10,301.67 10,195.51
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,832.72 15,669.56
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,424.66 3,387.34
Yen Jepang JPY 100.00 13,429.30 13,293.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6296.715 10.058 651
2 Agriculture 1367.022 -18.342 21
3 Mining 1602.506 -9.104 49
4 Basic Industry and Chemicals 849.321 11.042 72
5 Miscellanous Industry 1152.482 -13.439 49
6 Consumer Goods 2407.438 -2.047 53
7 Cons., Property & Real Estate 504.676 3.105 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.912 10.006 74
9 Finance 1269.470 2.096 91
10 Trade & Service 790.421 -2.680 162
No Code Prev Close Change %
1 MCOR 129 174 45 34.88
2 FIRE 1,880 2,350 470 25.00
3 ARTO 535 665 130 24.30
4 BLUE 615 740 125 20.33
5 AGRS 260 312 52 20.00
6 TALF 350 410 60 17.14
7 BBMD 2,240 2,600 360 16.07
8 ATIC 770 860 90 11.69
9 ICON 98 108 10 10.20
10 ITIC 800 875 75 9.38
No Code Prev Close Change %
1 DAYA 360 304 -56 -15.56
2 YELO 179 152 -27 -15.08
3 SOSS 360 312 -48 -13.33
4 DKFT 296 262 -34 -11.49
5 PUDP 438 390 -48 -10.96
6 TFCO 715 640 -75 -10.49
7 CANI 210 188 -22 -10.48
8 GLOB 540 486 -54 -10.00
9 MDIA 155 140 -15 -9.68
10 OCAP 292 266 -26 -8.90
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 4,210 4,180 -30 -0.71
2 ERAA 2,000 1,930 -70 -3.50
3 ASII 6,500 6,425 -75 -1.15
4 MNCN 1,305 1,275 -30 -2.30
5 SWAT 125 129 4 3.20
6 HMSP 3,020 3,020 0 0.00
7 BTPS 3,170 3,350 180 5.68
8 TLKM 4,280 4,340 60 1.40
9 BBCA 29,800 30,075 275 0.92
10 ANTM 1,120 1,085 -35 -3.12