Pak Luhut, Jangan Cuci Tangan!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, mengaku heran dengan sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan yang meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan impor garam.

Menurutnya, persoalan garam berada di ranah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dikoodinasikan oleh Kemenko Maritim. Jadi, sambungnya, masalah kebijakan ini ada di tangan Luhut bukan Jokowi.

"KKP itu di bawah koordinator Kemaritiman, dan yang membawahi teratas secara regulasi itukan Pak Luhut, lah kok Pak Luhut malah teriak ke Pak Jokowi?," jelasnya kepada wartawan, Selasa (22/7/2018).

Baca Juga: Saat 'Orangnya' Luhut vs JK Berebut Kursi Menteri, Pengamat: Jangan Tekan Jokowi

Baca Juga: Disarankan Deforestasi, Luhut: Asing Jangan Dikte Kita

Lanjutnya, ia mengatakan, dengan kata lain tidak semua hal diurusi oleh presiden, karena ada peran menteri yang juga diatur oleh kementerian koordinator untuk mengambil keputusan 

"Kalau Pak Luhut yakin kita gak perlu impor garam atau stock kita cukup misalnya, ya kan Pak Luhut tinggal buat keputusan. Ini kok malah nyuruh Presiden, ini namanya lempar tanggung jawab," tambahnya. 

Lebih lanjut, hal ini dinilai sebagai tanda ketidakpastian dunia usaha, sehingga siapa yang bertanggung jawab menjadi tidak jelas alurnya.

"Kan kalau ini ada persoalan yang lain cuma kerja, yang lain cuma mengkritik, nah terus yang menyelesaikan masalah siapa? masa rakyatnya sendiri yang punya masalah suruh menyelesaikan masalahnya sendiri? lalu dimana kehadiran pemerintah," jelasnya.

Sambungnya, "Pemerintahan berwenang justru cuma berteriak tidak memutuskan, yang dibutuhkan itu sekarang keputusan yang terbaik, tapi keputusan itu tidak boleh asal-asalan harus benar-benar adanya identifikasi persoalannya apa," tukasnya.

Sebelumnya, Luhut menyampaikan bahwa garam impor membuat harga garam turun apalagi jika impor dilakukan saat waktu panen.

"Jadi sekarang ini saya sarankan presiden, eloknya tidak usah lagi ada impor-impor. Itu bikin kacau," kata Luhut, Selasa, (23/7).