Laku Pandai Masih Terpusat di Pulau Jawa, Ini Penyebabnya

Warta Ekonomi, Banyuwangi -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui sebaran agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) masih berpusat di wilayah Jawa. Padahal, tujuan program Laku Pandai ialah agar masyarakat di pelosok desa-desa terpencil (khususnya luar Jawa) dapat mengakses layanan keuangan formal seperti layanan perbankan dan asuransi.

Data OJK menyebutkan, layanan keuangan, seperti perbankan di wilayah Jawa dan Bali saat ini sudah overbanked, sementara masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan, Sumatera Utara dan Papua kekurangan layanan perbankan.

"Per Juni 2019 sudah ada 1.123.098 agen Laku Pandai dimana sebarannya sebanyak 65% di pulau Jawa," ujar Direktur Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Mohamad Miftah saat Pelatihan dan Gathering Media Massa di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (27/7/2019).

Baca Juga: OJK Diminta Terus Edukasi Masyarakat Terkait Program Laku Pandai

Tak beda jauh, mayoritas jumlah rekening tabungan Laku Pandai dimiliki masyarakat pulau Jawa. Dari 24.226.083 rekening tabungan dasar, sebanyak 68% berada di pulau Jawa.

Miftah menuturkan, tidak meratanya sebaran agen dan rekening Laku Pandai karena terkendala infrastruktur di sejumlah daerah yang belum memadai. Misalnya, suplai listrik dan jaringan sebagian besar BTS (sinyal Telekomunikasi) berada di wilayah Jawa (55,48%) dan Sumatera (21,93%).

"Salah satu syarat utama Laku Pandai adalah dia transaksinya real time," ungkapnya.

Kemudian juga terkendala ketersediaan jalan dari sisi kuantitas dan kualitas untuk mendukung kelancaran pemrosesan dokumen pembukaan rekening BSA dan kegiatan monitoring agen oleh Bank.

Baca Juga: Hingga Oktober 2018, Jumlah Agen Laku Pandai BNI Capai 110.568

"Proses pembukaan rekening terhambat akibat minimnya kualitas jalan menuju agen berlokasi," paparnya.

Untuk itu, OJK telah melakukan berbagai upaya agar kendala-kendala pembukaan agen Laku Pandai di daerah bisa teratasi segera. Salah satunya meminta dukungan dari pemerintah dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

"Untuk itu kita mencoba mendorong pemerintah, Kemkominfo itu bisa menambah coverage jaringan. Walaupun ada alternatif tapi kita mmikirkan risiko karena menggunakan jaringan publik itu berisiko tinggi," tukasnya.