Portal Berita Ekonomi Minggu, 18 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:57 WIB. Hong Kong - CEO Cathay Pacific Airways Rupert Hogg mundur efektif per 19 Agustus
  • 12:12 WIB. San Francisco - Airbnb Inc membukukan nilai booking US$9.4 miliar, naik 31% dari kuartal II tahun lalu.
  • 10:31 WIB. Buenos Aires - Menteri Keuangan Argentina Nicolas Dujovne mengundurkan diri Sabtu (17/8).
  • 09:31 WIB. Inggris - Meadowhall hentikan pemindaian wajah pengunjung menggunakan kamera karena dituding ancam privasi
  • 09:07 WIB. Argentina - Fitch menurunkan ranking hutang pemerintah Argentina dari "B" ke "CCC".
  • 08:04 WIB. Perang dagang - AS mengeluarkan furnitur, keperluan bayi, modem dan routers dari daftar tarif 10% untuk China.
  • 07:35 WIB. SoftBank - SoftBank Group Corp akan memberi pinjaman US$20 miliar bagi karyawan yang ingin membeli saham perusahaan.
  • 06:56 WIB. China - FDI masuk lembaga jasa keuangan di China sebesar USD4, 63 M di Q2

Sependapat Sama Walhi, Politikus PDIP: Pemprov DKI Lelet Atasi Polusi Udara

Sependapat Sama Walhi, Politikus PDIP: Pemprov DKI Lelet Atasi Polusi Udara - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

DPRD DKI Jakarta mengakui buruknya penanganan masalah polusi udara di ibu kota oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI selama ini. Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP, Pantas Nainggolan bahkan mengaku sependapat dengan Walhi DKI Jakarta yang menilai Pemprov DKI lamban menyelesaikan masalah polusi tersebut.

“Saya sependapat sama Walhi,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Baca Juga: Udara Jakarta Buruk, Eh Bang Anies Malah Salahkan...

Baca Juga: Dituduh Ingkar Janji soal Reklamasi, Anies Tak Becus Jadi Pemimpin?

Menurutnya, selama ini Pemprov DKI tidak memiliki program yang terfokus untuk menuntaskan masalah polusi udara. “Untuk mengatasi, mengurangi dan memperbaiki kualitas udara, ini sangat-sangat bisa dibilang enggak ada,” ujar dia.

Padahal, lanjut dia, DPRD DKI kerap mengingatkan untuk mengalokasikan dari APBD membuat program khusus mengatasi udara yang sudah tercemar.

"Kita melihat tidak ada alokasi anggaran untuk itu. Artinya tidak ada kegiatan fokus untuk itu. Jadi, sampai sekarang belum ada programnya,” ucapnya.

Pemprov DKI lantas disarankan segera mengambil langkah-langkah cepat untuk mengurangi pencemaran udara, di antaranya dengan pembatasan kendaraan bermotor dan perluasan ruang terbuka hijau (RTH), sebab RTH di Jakarta hanya ada di angka 10 hingga 12 persen, padahal batas minimal RTH harus berada di 30 persen,

"Gerak segera, walau terlambat, penyumbang polusi terbesar itu dari kendaraan bermotor, sekarang pemprov memberikan perhatian untuk mengurangi gas uap motor. Kemacetan juga salah satu, kemudian industri-indrusti dan terakhir memperbanyak penghijauan (RTH),” tuturnya.

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lamban dalam menangani persoalan polusi udara di Ibu Kota.

"Kebijakannya jelas masih lamban dan respons yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta cenderung tidak signifikan," kata Direktur Walhi DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi. 

Partner Sindikasi Konten: Okezone

Tag: Anies Baswedan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,820.46 3,782.19
British Pound GBP 1.00 17,316.60 17,143.57
China Yuan CNY 1.00 2,037.92 2,017.72
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,329.00 14,187.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,717.93 9,618.79
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,827.35 1,809.22
Dolar Singapura SGD 1.00 10,319.77 10,216.03
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,903.76 15,740.48
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,423.08 3,385.92
Yen Jepang JPY 100.00 13,486.12 13,351.21

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6286.657 29.071 651
2 Agriculture 1385.364 -19.733 21
3 Mining 1611.610 6.842 49
4 Basic Industry and Chemicals 838.279 -1.826 72
5 Miscellanous Industry 1165.921 -4.171 49
6 Consumer Goods 2409.485 55.365 53
7 Cons., Property & Real Estate 501.571 9.118 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1206.906 0.985 74
9 Finance 1267.374 -1.714 91
10 Trade & Service 793.101 -1.849 162
No Code Prev Close Change %
1 NAGA 176 236 60 34.09
2 GLOB 432 540 108 25.00
3 POLL 3,870 4,820 950 24.55
4 ARTO 430 535 105 24.42
5 DAYA 290 360 70 24.14
6 BPFI 930 1,115 185 19.89
7 PUDP 370 438 68 18.38
8 SMMA 8,000 9,200 1,200 15.00
9 SFAN 900 1,035 135 15.00
10 ETWA 60 69 9 15.00
No Code Prev Close Change %
1 INPP 900 745 -155 -17.22
2 YPAS 384 346 -38 -9.90
3 MTPS 1,580 1,435 -145 -9.18
4 TPMA 284 258 -26 -9.15
5 KPIG 157 144 -13 -8.28
6 TIFA 176 162 -14 -7.95
7 RODA 256 236 -20 -7.81
8 PCAR 1,800 1,660 -140 -7.78
9 INKP 8,100 7,525 -575 -7.10
10 SMDM 142 132 -10 -7.04
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 157 144 -13 -8.28
2 INKP 8,100 7,525 -575 -7.10
3 MNCN 1,315 1,305 -10 -0.76
4 FREN 166 171 5 3.01
5 ADRO 1,025 1,030 5 0.49
6 ERAA 2,130 2,000 -130 -6.10
7 BBRI 4,250 4,210 -40 -0.94
8 HMSP 2,850 3,020 170 5.96
9 UNTR 20,750 20,500 -250 -1.20
10 TARA 700 755 55 7.86